Simak! Syarat Pekerja yang Dapat Bantuan Subsidi Upah Ilustrasi rupiah. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan akan memberikan bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) di tahun 2021. Bantuan ini diharapakan dapat mencegah terjadinya PHK sebagai akibat pandemi COVID-19.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menuturkan, kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan.

Baca Juga

8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Upah Dampak PPKM Darurat

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19," kata Menaker Ida dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/7).

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8 Triliun.

"Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.

Adapun, kriteria kerja/buruh yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI); Pekerja/Buruh penerima Upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," jelasnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Foto: Biro Humas Kemnaker

Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3.500.000,-, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya di atas Rp 3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah," kata Menaker Ida.

Kriteria terakhir adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 1 Juta diberikan sekaligus melalui transfer bank.

"Sekali lagi saya tekankan bahwa BSU merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi COVID-19," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Jokowi Perintahkan Daerah Segera Cairkan Bantuan Sosial

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Garuda Indonesia Terlilit Hutang Rp70 Triliun dan Kas Negatif Rp41 Triliun
Indonesia
Garuda Indonesia Terlilit Hutang Rp70 Triliun dan Kas Negatif Rp41 Triliun

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, langkah penyelamatan Garuda adalah akan fokus pada bisnis penerbangan domestik dengan melayani perjalanan masyarakat antarpulau di Tanah Air.

[HOAKS atau FAKTA]: Malaysia Sebut Pelajar Indonesia Akan Tertinggal dalam Sains
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Malaysia Sebut Pelajar Indonesia Akan Tertinggal dalam Sains

Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohamad menyebut pelajar di Indonesia akan tertinggal dalam penguasaan sains.

Jadikan COVID-19 Musuh Bersama
Indonesia
Jadikan COVID-19 Musuh Bersama

"Pandemi tak mengenal siapa saja. Ini musuh bersama. Oleh sebab itu kita harus komitmen bersama mencegah penyebarannya," kata Hengki

Yayasan Jokowi Dikabarkan Kelola TMII, Moeldoko: Itu Pandangan Primitif
Indonesia
Yayasan Jokowi Dikabarkan Kelola TMII, Moeldoko: Itu Pandangan Primitif

“Jadi saya ingatkan jangan lagi berpandangan ada yayasan baru dikelola pak Jokowi, itu pandagan primitif. Tidak ada itu. Jokowi tidak berpikir seperti itu,” kata Moeldok

Ulasan How Democracy Die, Buku Viral Unggahan Anies Baswedan
Indonesia
Ulasan How Democracy Die, Buku Viral Unggahan Anies Baswedan

Tak kata-kata sarat politik pada unggahanya. Hanya ucapan selamat berakhir pekan

Polri Sebut Lelang Jabatan Bupati Nganjuk untuk Kepentingan Sendiri
Indonesia
Polri Sebut Lelang Jabatan Bupati Nganjuk untuk Kepentingan Sendiri

Mabes Polri memastikan uang jasil lelang jabatan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat murni untuk kepentingan pribadi.

Kapolresta Solo Akui Sehat dan Tidak Merasakan Sakit setelah Vaksinasi Corona
Indonesia
Kapolresta Solo Akui Sehat dan Tidak Merasakan Sakit setelah Vaksinasi Corona

"Saya bagga dan senang dapat vaksinasi Sinovac pertama di Solo. Usai disuntik saya sehat bugar serta tidak merasakan sakit," ujar Ade

[HOAKS atau FAKTA]: Mal Taman Anggrek Dijual Rp17 Triliun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mal Taman Anggrek Dijual Rp17 Triliun

Berita itu diunggah olah akun Facebook Maia Estianty pada 15 Juli 2020 lalu.

Tanggapan Wali Kota Depok Terkait Dugaan Korupsi Damkar
Indonesia
Tanggapan Wali Kota Depok Terkait Dugaan Korupsi Damkar

Wali Kota Depok, Mohammad Idris memberikan tanggapan terkait kasus dugaan korupsu di Damkar Kota Depok

Wapres Maruf Amin Peringatkan Tracing COVID-19 Diperkuat
Indonesia
Wapres Maruf Amin Peringatkan Tracing COVID-19 Diperkuat

Laporan disampaikan secara daring maupun luring