Simak! Syarat Pekerja yang Dapat Bantuan Subsidi Upah Ilustrasi rupiah. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan akan memberikan bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) di tahun 2021. Bantuan ini diharapakan dapat mencegah terjadinya PHK sebagai akibat pandemi COVID-19.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menuturkan, kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan.

Baca Juga

8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Upah Dampak PPKM Darurat

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19," kata Menaker Ida dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/7).

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8 Triliun.

"Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.

Adapun, kriteria kerja/buruh yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI); Pekerja/Buruh penerima Upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," jelasnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Foto: Biro Humas Kemnaker

Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3.500.000,-, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya di atas Rp 3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah," kata Menaker Ida.

Kriteria terakhir adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 1 Juta diberikan sekaligus melalui transfer bank.

"Sekali lagi saya tekankan bahwa BSU merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi COVID-19," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Jokowi Perintahkan Daerah Segera Cairkan Bantuan Sosial

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mayoritas Pelaku UMKM Ingin Memilih Bikin Produk Ramah Lingkungan
Indonesia
Mayoritas Pelaku UMKM Ingin Memilih Bikin Produk Ramah Lingkungan

Survei tersebut juga menemukan bahwa beberapa UMKM mengalami kerugian lebih dari 50 persen antara bulan-bulan awal pandemi pada 2020 dan PPKM darurat pada pertengahan 2021, khususnya di Jawa dan Bali.

Besok, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi ASN
Indonesia
Besok, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi ASN

Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjalani orientasi dan pembekalan sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Respons Mabes Polri saat Viral #PercumaLaporPolisi
Indonesia
Respons Mabes Polri saat Viral #PercumaLaporPolisi

Viral di media sosial (medsos) soal penghentian penyelidikan kasus pelecehan terhadap anak oleh Polres Luwu Timur pada akhir 2019.

Kasasi Ditolak, Bentjok dan Heru Hidayat Tetap Divonis Seumur Hidup
Indonesia
Kasasi Ditolak, Bentjok dan Heru Hidayat Tetap Divonis Seumur Hidup

Benny Tjoktrosaputro dan Heru Hidayat tetap divonis seumur hidup. Mereka divonis terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 16.807.283.375.000,00 triliun.

Aturan Berpergian Diperketat Cegah Warga Curi Start Mudik
Indonesia
Aturan Berpergian Diperketat Cegah Warga Curi Start Mudik

Pemerintah memperketat aturan perjalanan sebelum dan sesudah larangan mudik 6-17 Mei 2021.

Makin Bertambah, Kini Zona Merah di Indonesia Capai 96 Kabupaten/Kota
Indonesia
Makin Bertambah, Kini Zona Merah di Indonesia Capai 96 Kabupaten/Kota

Sebanyak 96 kabupaten kota masuk dalam zona merah pada minggu ini.

Bupati Sleman Larang Warganya Mudik
Indonesia
Bupati Sleman Larang Warganya Mudik

Pemkab turut melarang warganya yang berada di perantauan mudik ke wilayah Kabupaten Sleman. Begitu juga dengan warga yang berada di Sleman diimbau tidak melalukan perjalanan keluar kota.

Sukses Usung Bajo di Pilwalkot Solo, Ormas Tikus Pithi Bidik Kursi Pilgub Jateng
Indonesia
Sukses Usung Bajo di Pilwalkot Solo, Ormas Tikus Pithi Bidik Kursi Pilgub Jateng

Ketua Tikus Pithi Hanata Baris, Tuntas Subagyo mengatakan, kekalahan Bajo di Pilwalkot Solo tidak membuat Ormas Tikus Pithi kapok untuk kembali terjun ke dunia politik lewat jalur independen.

[Hoaks atau Fakta]: Down Internet Indonesia Karena Jaringan Kabel Laut Putus Digigit Hiu
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Down Internet Indonesia Karena Jaringan Kabel Laut Putus Digigit Hiu

masyarakat untuk tidak mempercayai dan menyebarluaskan informasi hoaks yang berpotensi merugikan banyak pihak dan dapat berdampak proses hukum.

Dua Oknum Anggota Injak Kepala Warga di Papua, TNI AU Minta Maaf
Indonesia
Dua Oknum Anggota Injak Kepala Warga di Papua, TNI AU Minta Maaf

TNI Angkata Udara meminta maaf atas insiden kesalahpahaman yang melibatkan dua oknum anggota Pomau Lanud Johanes Abraham Dimara dengan seorang warga di Merauke, Papua, Senin (26/7).