Simak Nih! Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Penyandang Disabilitas Kaum disabilitas enggak cengeng di tengah pandemi (Foto: Pexels/Judita Tamoši?nait?)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 8 Juni 2020.

Dalam Perpres disebut, Pemberian Penghargaan bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.

"Penghargaan dapat diberikan oleh pimpinan lembaga pemerintah gubernur, dan bupati/wali kota," bunyi Pasal 3 sebagaimana dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Senin (22/6).

Baca juga:

Gue Enggak Cengeng: Mengemas Mi Ayam, Meluaskan Pasar

Penghargaan, sesuai Pasal 4 Perpres ini, diberikan kepada: a. orang perseorangan; b. badan hukum dan lembaga negara; dan c. penyedia fasilitas publik.

"Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk: a. lencana; b. trofi; c. piagam; dan/atau d. penghargaan lainnya," bunyi Pasal 5 Perpres ini.

Orang perseorangan, yang mendapatkan penghargaan menurut Perpres ini, harus memenuhi kriteria: a. memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusi bagi Penyandang Disabilitas; b. melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; c. menemukan inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan Penyandang Disabilitas; dan/ atau d. memperjuangkan kesetaraan gender bagi Penyandang Disabilitas perempuan dan anak.

Sesuai Pasal 7 Perpres ini, Orang perseorangan harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; c. memiliki integritas dalam upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan d. telah melakukan upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau paling singkat 4 (empat) tahun secara terputus-putus.

Badan hukum dan lembaga negara, yang dapat memperoleh penghargaan menurut Perpres ini, harus memenuhi kriteria: a. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi; b. memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi; c. menyediakan akomodasi yang layak; dan d. menyediakan fasilitas kesejahteraan yang mudah diakses, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat: a. berbadan hukum Indonesia; b. memiliki izin operasional dan terdaftar di instansi yang berwenang; c. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk badan hukum swasta; dan d. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah," bunyi Pasal 9 Perpres ini.

Kaum difabel Solo bagikan souvenir karya sendiri kepada masyarakat
Ilustrasi: Anggota komunitas disabilitas Self Help Group (SHG), Sarmiyati, Selasa (3/12). (MP/Ismail)

Lembaga negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perpres ini, harus memenuhi syarat mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

“Penyedia fasilitas publik harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. orang perseorangan; b. badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; atau c. lembaga negara,” bunyi Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perpres ini.

Secara berjenjang, Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan calon penerima Penghargaan dari gubernur yang juga mendapatkan usulan dari bupati/wali kota.

Pemberian Penghargaan, menurut Perpres ini, dilaksanakan oleh Menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota pada peringatan: a. acara puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional; b. hari disabilitas internasional; c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara; d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; e. hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota; atau f. acara resmi lainnya.

"Menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Penghargaan," bunyi Pasal 25 Perpres ini.

Baca juga:

Kita Enggak Cengeng!

Sesuai Pasal 26, Pendanaan pelaksanaan pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 27 Perpres yang diundangkan oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada 9 Juni 2020. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Bermodal Nasi Bungkus, Kadrun Ingin Makzulkan Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Bermodal Nasi Bungkus, Kadrun Ingin Makzulkan Jokowi

“Hanya Bermodalkan Ini Mereka Ingin Mahzulkan Presiden…!!! Tepok Jidat"

Penumpang Bandara Lombok Meningkat 10,4 Persen
Indonesia
Penumpang Bandara Lombok Meningkat 10,4 Persen

Jumlah penumpang di Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat, meningkat 10,4 persen selama masa libur Natal 2020.

Pemerintah Diminta Jadikan TNI-Polri Prioritas Kedua Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Jadikan TNI-Polri Prioritas Kedua Vaksinasi COVID-19

Apalagi, pada kondisi seperti sekarang TNI-Polri harus terjun langsung

Kasatpol PP DKI Minta Anak Buahnya Tak Bosan Tindak Warga Langgar Prokes
Indonesia
Kasatpol PP DKI Minta Anak Buahnya Tak Bosan Tindak Warga Langgar Prokes

Pemerintah DKI Jakarta wajib melakukan pengawasan pada masyarakat agar aturan yang telah dibuat dapat berjalan baik.

Pembakar Mobil Via Vallen Divonis Enam Tahun Penjara
Indonesia
Pembakar Mobil Via Vallen Divonis Enam Tahun Penjara

Pije selaku terdakwa pembakar mobil mewah warna putih nopol W-1-VV milik Maulidiyah Oktavia alias Via Vallen divonis enam tahun penjara.

Belum Ada Rekomendasi Bawaslu, Pilkada Tetap di 9 Desember 2020
Indonesia
Belum Ada Rekomendasi Bawaslu, Pilkada Tetap di 9 Desember 2020

Indonesia bisa belajar dari dua negara, yaitu Korea Selatan dan Amerika Serikat yang melangsungkan pemilihan presiden di masa pandemi COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Seluruh Lampu di Wisma Atlet Menyala karena Pasien Penuh
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seluruh Lampu di Wisma Atlet Menyala karena Pasien Penuh

Akun Sihong Hong (fb.com/sihong.hong.96) mengunggah sebuah gambar tangkapan layar seluruh lampu kamar RSD Wisma Atlet menyala.

[HOAKS atau FAKTA]: Abu Janda Dalam Keadaan Koma
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Abu Janda Dalam Keadaan Koma

Foto yang diposting Khalid Bin Wahid tersebut menggambarkan seseorang yang tengah dirawat di Rumah Sakit (RS) dengan bantuan selang di mulutnya.

Polisi Waspadai 6 Lokasi Basis Kelompok Terduga Teroris di Jateng
Indonesia
Polisi Waspadai 6 Lokasi Basis Kelompok Terduga Teroris di Jateng

Lokasi tersebut saat ini menjadi sasaran Polda Jateng bersama Densus 88 Polri

Corona Belum Mereda, Menteri Agama Minta Umat Salat Idulfitri dengan Keluarga Inti
Indonesia
Corona Belum Mereda, Menteri Agama Minta Umat Salat Idulfitri dengan Keluarga Inti

Fachrul berharap suasana pandemi ini segera berakhir dan kehidupan kembali normal.