Simak, Ini Sejumlah Aturan Perjalanan Selama Perpanjangan PPKM Level 4 Penyekatan hari pertama PPKM Darurat, Sabtu (3/7), di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan aturan tentang syarat perjalanan tidak berubah selama perpanjangan PPKM Level 4 pada 3-9 Agustus 2021.

Aturan mengenai syarat perjalanan transportasi masih merujuk pada Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19 yang terbit pada 26 Juli 2021.

“Syarat perjalanan transportasi sesuai SE Satgas bertujuan tetap membatasi aktivitas masyarakat untuk menekan laju peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangannya, Selasa (3/8).

Baca Juga:

PPKM Level 4 Diperpanjang, Penyekatan 100 Titik Tetap Berlaku

Menindaklanjuti terbitnya SE Satgas No 16 Tahun 2021, Kemenhub telah menerbitkan empat SE, yakni tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat (SE 56 Tahun 2021), untuk moda transportasi udara (SE 57 Tahun 2021), perkeretaapian (SE 58 Tahun 2021), dan laut (SE 59 Tahun 2021).

“Keempat SE Kemenhub masih berlaku hingga 9 Agustus 2021,” ucap Adita.

Adapun secara umum ketentuan yang diatur dalam SE Satgas No 16 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan empat SE Kemenhub, yakni sebagai berikut:

1. Pembagian wilayah disesuaikan dengan Instruksi Mendagri No 24,25 dan 26 tahun 2021 dimana terdapat kategori PPKM berdasarkan Level 1,2,3 dan 4

2. Perjalanan orang dalam negeri antarkota/jarak jauh harus memenuhi syarat berupa :

Untuk kategori PPKM Level 4 dan 3:

a) Untuk moda transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT- PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;

b) Untuk moda transportasi laut, darat (menggunakan kendaraan pribadi atau umum), penyeberangan dan kereta api antarkota wajib menunjukan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;

Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pembatasan mobilitas dari arah Tangerang menuju Jakarta saat hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kalideres, Jakarta, Sabtu, (3/7). Foto: MP/Rizki Fitrianto
Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pembatasan mobilitas dari arah Tangerang menuju Jakarta saat hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kalideres, Jakarta, Sabtu, (3/7). Foto: MP/Rizki Fitrianto

Untuk kategori PPKM Level 2 dan 1:

a) Untuk moda transportasi udara wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;

b) Untuk moda transportasi laut, darat (menggunakan kendaraan pribadi atau umum), penyeberangan dan kereta api antarkota wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

3. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan membawa hasil negatif RT PCR atau rapid antigen namun diwajibkan untuk menunjukkan STRP atau surat keterangan perjalanan lainnya

4. Ketentuan menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dikecualikan bagi pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya

5. Pelaku perjalanan orang dengan usia dibawah 12 tahun dibatasi untuk sementara.

Selain berisi ketentuan mengenai syarat perjalanan transportasi baik itu jarak jauh/antarkota maupun di kawasan aglomerasi, keempat SE Kemenhub tersebut juga mengatur pembatasan kapasitas penumpang, dan pemberlakuan jam operasional, proses pengembalian (refund) tiket, dan pengawasan serta pengendalian di lapangan.

Terkait dengan pengaturan pembatasan kapasitas di daerah kategori level 4, untuk moda transportasi darat, bagi kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan berupa mobil penumpang maksimal kapasitas 50 persen dari jumlah kapasitas tempat duduk.

Sementara di daerah di luar kategori level 4, maksimal kapasitas adalah 70 persen dari jumlah kapasitas tempat duduk. Sedangkan untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50 persen dari jumlah kapasitas angkut penumpang kapal.

Pada moda transportasi udara, untuk pesawat udara kategori jet transport narrow body dan wide body yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang berdasarkan karakteristik penumpang, maksimal 70 persen kapasitas angkut.

Baca Juga:

PPKM Level 4 Diperpanjang, DKI Jakarta Fokus Vaksinasi Remaja

Untuk moda transportasi perkeretaapian, pengaturan kapasitas angkut penumpang (load factor) untuk kereta api antarkota maksimum 70 persen, dan pengaturan kapasitas angkut penumpang untuk perjalanan rutin atau komuter dalam wilayah atau kawasan aglomerasi maksimum 32 persen untuk kereta rel listrik (KRL) dan maksimum 50 persen untuk kereta api lokal perkotaan.

Terakhir, untuk moda transportasi laut, pemenuhan pembatasan kapasitas penumpang paling banyak kapasitas 50 persen dari kapasitas total di kapal, pada wilayah kategori level 4. (Knu)

Baca Juga:

PPKM Level 4 Diperpanjang, DKI Jakarta Fokus Vaksinasi Remaja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
27,6 Juta Orang Tetap Mudik, Seluruh Moda Transportasi Dilarang Beroperasi
Indonesia
27,6 Juta Orang Tetap Mudik, Seluruh Moda Transportasi Dilarang Beroperasi

Survei yang dilakukan Kemenhub pada Maret 2021 menyatakan, ada sekitar 27,6 juta orang yang memilih tetap mudik meskipun ada larangan mudik lebaran 2021.

HUT ke-75 TNI, Polresta Surakarta Beri Kejutan Empat Tumpeng ke Korem 074/WRT
Indonesia
HUT ke-75 TNI, Polresta Surakarta Beri Kejutan Empat Tumpeng ke Korem 074/WRT

Empat buah tumpeng melengkapi kejutan manis tersebut.

Jaksa Minta Rizieq Shihab tak Salahkan Mahfud soal Kerumunan di Bandara Soetta
Indonesia
Jaksa Minta Rizieq Shihab tak Salahkan Mahfud soal Kerumunan di Bandara Soetta

Jaksa meminta kepada terdakwa untuk tidak menyalahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanna (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam kasus karantina yang menjeratnya.

Kafe dan Bar Langgar PPKM Darurat Ditindak, Sejumlah Orang Diamankan
Indonesia
Kafe dan Bar Langgar PPKM Darurat Ditindak, Sejumlah Orang Diamankan

Polda Metro Jaya memberikan sanksi tegas terhadap tempat usaha yang melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

PDIP Nilai Jakarta Cocok Terapkan Mini Lockdown
Indonesia
PDIP Nilai Jakarta Cocok Terapkan Mini Lockdown

"Jakarta ya saya kira akan lebih cocok diterapkan lockdown mini," ujar Gembong Warsono

Jokowi dan Iriana Salat Id di Istana Bogor dan Tak Gelar Open House
Indonesia
Jokowi dan Iriana Salat Id di Istana Bogor dan Tak Gelar Open House

Rencananya, Salat Id bakal dilangsungkan di halaman depan Gedung Induk Istana Bogor.

Jabar Butuh Rp5,8 Triliun Kembangkan 76 Tempat Wisata Anyar
Indonesia
Jabar Butuh Rp5,8 Triliun Kembangkan 76 Tempat Wisata Anyar

Mengangkat sebuah potensi wisata baru tidak bisa hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang saat ini di-refocusing untuk penanggulangan COVID-19.

3 Kabupaten Terkena Dampak Paling Parah Siklon Seroja
Indonesia
3 Kabupaten Terkena Dampak Paling Parah Siklon Seroja

Data yang terkumpul hingga Selasa (6/4) pukul 20.00 WIB menyebutkan bahwa jumlah korban mencapai 117 meninggal, 76 hilang, dan 146 luka.

Empat Pemudik yang Provokasi Terobos Barikade Petugas Diciduk
Indonesia
Empat Pemudik yang Provokasi Terobos Barikade Petugas Diciduk

Kejadian itu bermula saat para pemudik diputar balik karena tidak mampu menunjukkan persyaratan perjalanan ke luar daerah

Fahri Hamzah: UU Cipta Kerja Lahirkan Kapitalisme Baru
Indonesia
Fahri Hamzah: UU Cipta Kerja Lahirkan Kapitalisme Baru

Fahri Hamzah menilai UU Cipta Kerja tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merampas hak-hak individu, serta hak berserikat atau berkumpul dan memberikan kewenangan luar biasa kepada lahirnya kapitalisme baru.