Siklus Kekerasan Bisa Bikin Trauma Generasi Muda Papua Aktivitas warga Papua di Ilaga. (Foto: Antara)

MerahPutih.com- Pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi Kelompok Teroris, tidak boleh menggeser fokus pada upaya mewujudkan masa depan Papua yang sejahtera lewat pendekatan yang humanistik.

"Mewakili kaum perempuan, saya memahami dan meyakini betul bahwa pendekatan kekerasan dalam hal apapun tidak akan menyelesaikan persoalan, termasuk di Papua,"kata putri Gus Dur, Yenny Wahid dalam keteranganya, Jumat (30/4).

Baca Juga:

Gubernur Papua Minta Pemerintah Pusat Kaji Lagi Soal Pelabelan Teroris untuk KKB

Yenny melihat, pendekatan kekerasan malah justru berpotensi memunculkan lingkaran kekerasan baru yang menimbulkan trauma. Terutama bagi generasi masa depan, anak-anak termasuk anak-anak di Papua.

Ia menegaskan, perlu garisbawahi bahwa ketegasan berbeda dengan kekerasan. Ketegasan tetap wajib ditunjukkan terhadap hal-hal berkaitan dengan pelanggaran hukum dan konstitusi.

"Lebih-lebih terhadap tindakan yang dengan sengaja berusaha menginjak-injak nilai kemanusiaan itu sendiri," jelas Yenny.

Yenny yakin, penetapan pemerintah soal istilah kelompok teroris terhadap KKB Papua, bukan dimaksudkan untuk menihilkan pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan secara holistik di Papua.

Ia mengajak masyarakat mengawal dan mengupayakan agar siklus kekerasan tidak berlanjut di bumi Papua.

TNI di Papua. (Foto: Antara)
TNI di Papua. (Foto: Antara)

"Tekad kita satu, Papua sejahtera. Luka di Papua adalah luka seluruh Bangsa Indonesia," tutup Yenny.

Kamis (29/4) pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok teroris. Keputusan ini diambil setelah pemerintah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti TNI, Polri, MPR, BIN, Pemerintah Papua, hingga tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua,

“Sejalan dengan itu semua, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris”, ungkap Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan pers (29/4).

Baca Juga:

Pelabelan KKB Sebagai Teroris Jangan Sampai Timbulkan Stigma Negatif Warga Papua

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Brigjen Prasetijo Minta Hakim Kabulkan JC
Indonesia
Brigjen Prasetijo Minta Hakim Kabulkan JC

Brigjen Prasetijo Utomo meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonan sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan suap penghapusan red notice.

Pendaftar KPR Subsidi Didominasi Penerima Upah Rp4 Juta
KPR
Pendaftar KPR Subsidi Didominasi Penerima Upah Rp4 Juta

Sudah saatnya masyarakat berpenghasilan rendah dimanjakan dengan berbagai aplikasi yang membantu.

Penyaluran Insentif Kartu Prakerja Capai Rp4 Triliun
Indonesia
Penyaluran Insentif Kartu Prakerja Capai Rp4 Triliun

Kartu Prakerja merupakan salah satu program perlindungan sosial (perlinsos) yang masuk dalam upaya pemulihan ekonomi nasional 2021 dengan alokasi dana perlinsos sebesar Rp150,88 triliun.

Kaget Anak Buahnya Meninggal, Wagub DKI: Cucu Kurnia Sosok Anti Suap
Indonesia
Mahfud Sebut Mer-C Tidak Berwenang Tes Swab COVID-19
Indonesia
Mahfud Sebut Mer-C Tidak Berwenang Tes Swab COVID-19

Mahfud MD menyatakan Mer-C tidak mempunyai laboratorium dan kewenangan untuk melakukan tes swab COVID-19.

Update COVID-19 Selasa (17/11): Pasien Positif Bertambah 3.807 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (17/11): Pasien Positif Bertambah 3.807 Kasus

Selain itu, juga dilaporkan kasus yang sembuh dari COVID-19 pada hari ini tercatat bertambah 3.193 orang

Nostalgia dan Tinjau Vaksinasi di Solo, Kapolri Sebut Ekonomi Bisa Segera Pulih
Indonesia
Nostalgia dan Tinjau Vaksinasi di Solo, Kapolri Sebut Ekonomi Bisa Segera Pulih

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi corona massal di pendopo Balai Kota Solo, Kamis (25/3).

Pemkot Jakpus Sebut Kunjungan Warga ke RPTRA Turun 70 Persen
Indonesia
Pemkot Jakpus Sebut Kunjungan Warga ke RPTRA Turun 70 Persen

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat menyebut jika antusias warga ibu kota mengalami penurunan berolahraga di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) saat masa pandemi COVID-19.

Bosnya Diputus Bersalah Oleh PTUN, Jamdatun Bereaksi
Indonesia
Bosnya Diputus Bersalah Oleh PTUN, Jamdatun Bereaksi

Ucapan atau pernyataan Jaksa Agung yang memberikan informasi bukan suatu tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Beratnya Tantangan Perbankan di Tengah Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Beratnya Tantangan Perbankan di Tengah Pemulihan Ekonomi

Tantangan jangka pendek meliputi adanya ketidakpastian penyelesaian pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat.