Sikapi SK Penonaktifan, 75 Pegawai KPK Konsolidasi

MerahPutih.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WPKPK), Yudi Purnomo Harahap mengakui sudah menerima Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK terkait penonaktifan dirinya.

Selain Yudi, ada 74 pegawai lembaga antirasuah lainnya yang dinonaktifkan karena tak lulus asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga

Dinonaktifkan dari KPK, Novel Baswedan: Kami Akan Melawan!

Saat ini, kata Yudi dirinya bersama para pegawai, terutama yang dinonaktifkan akan berkonsolidasi menyikapi SK tersebut.

"Pegawai KPK tentu akan melakukan konsolidasi untuk langkah yang akan kami ambil berikutnya," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/5).

Menurut Yudi, SK penonaktifan tersebut menyalahi aturan perundang-undangan. Hal ini mengingat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi dan uji formil UU Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan alih status menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.

"Bagi kami putusan MK sudah jelas bahwa peralihan status tidak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK jadi ASN. Dan Ketua KPK harus mematuhi itu," ujarnya.

Surat penonaktifan 75 pegawai KPK. Foto: MP/Ponco

Tak hanya merugikan pegawai, SK penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK berdampak buruk bagi upaya pemberantasan korupsi. Hal ini mengingat, dari 75 pegawai yang tak lulus TWK dan dinonaktifkan, terdapat penyelidik dan penyidik yang sedang menangani perkara.

"Diminta dalam SK itu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsungnya, ini artinya penyelidik dan penyidik yang TMS (tidak memenuhi syarat) misalnya tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya," kata Yudi.

Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK tertanggal 7 Mei tersebut ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Untuk salinan yang sah, diteken oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu, terdapat 4 poin sebagai berikut:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. (Pon)

Baca Juga

Novel Baswedan: Ketua KPK Sewenang-wenang!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wartawan Metro TV Ditemukan Tewas di Tol Ulujami
Indonesia
Wartawan Metro TV Ditemukan Tewas di Tol Ulujami

Editor itu ditemukan tergeletak di semak-semak Tol Ulujami.

ICW: Tren Penindakan Korupsi Menurun Drastis Selama 2019
Indonesia
ICW: Tren Penindakan Korupsi Menurun Drastis Selama 2019

Penurunan penindakan menyebabkan penurunan jumlah tersangka kasus korupsi.

Khawatir Rem Darurat PSBB Jadi Pepesan Kosong, PSI Tagih Janji Anies
Indonesia
Khawatir Rem Darurat PSBB Jadi Pepesan Kosong, PSI Tagih Janji Anies

Anies beberapa kali berjanji akan menarik rem mendadak

Ini Syarat Belajar Tatap Muka di Bulan Juli Mendatang Versi Menkes
Indonesia
Ini Syarat Belajar Tatap Muka di Bulan Juli Mendatang Versi Menkes

"Bapak presiden tadi mengarahkan bahwa pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati," ujar Menkes.

DPRD DKI: TPU Tegal Alur Bisa Tampung Jenazah COVID-19
Indonesia
DPRD DKI: TPU Tegal Alur Bisa Tampung Jenazah COVID-19

"Tapi kan Pondok Rangon gak bilang Tegal Alur. Makanya saya bilang masih ada di Tegal Alur, gak usah khawatir," ujar Syarif

Jaksa Sebut Juliari Batubara Perintahkan Pejabat Kemensos Potong Fee Bansos
Indonesia
Jaksa Sebut Juliari Batubara Perintahkan Pejabat Kemensos Potong Fee Bansos

Juliari juga memerintahkan Adi Wahyono berkoordinasi dengan tim teknis menteri sosial

Pertumbuhan Fintech Indonesia Tercepat di ASEAN
Indonesia
Pertumbuhan Fintech Indonesia Tercepat di ASEAN

Data Otoritas Jasa Keuangan sampai September 2020 jumlah fintech di Indonesia mencapai 286 entitas.

Kilang Balongan Meledak, DPR Segera Panggil Direksi Pertamina
Indonesia
Kilang Balongan Meledak, DPR Segera Panggil Direksi Pertamina

Tangki T301G Kilang Balongan terbakar sekitar pukul 00.45 WIB dini hari tadi. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, namun saat kejadian kondisi sedang turun hujan lebat disertai petir.

Sheet Pile Penahan Dinding Sungai Cara Kadis SDA Baru Atasi Banjir Jakarta
Indonesia
Sheet Pile Penahan Dinding Sungai Cara Kadis SDA Baru Atasi Banjir Jakarta

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta yang baru Yusmada Faizal bakal memprioritaskan program normalisasi atau naturalisasi sungai dalam penanganan banjir ibu kota.

Komnas HAM Ingin Lihat Langsung Mobil Polisi dan Pengawal Rizieq
Indonesia
Komnas HAM Ingin Lihat Langsung Mobil Polisi dan Pengawal Rizieq

Jadwal pemeriksaan secara langsung tersebut akan diberitahukan kepada awak media