Sikapi Peraturan Menteri Keuangan, APDESI Minta Dukungan DPD Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

MerahPutih.com - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menemui Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/1).

APDESI meminta dukungan mengenai penggunaan anggaran 40 persen yang diwajibkan Menteri Keuangan untuk alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Ketua Umum APDESI Surta Wijaya menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dituangkan kewajiban postur anggaran 40 persen untuk BLT, 20 persen untuk pangan, 8 persen penanganan COVID-19 dan sisanya sebesar 32 persen untuk pembangunan desa.

Baca Juga:

KPK Akui AGM Sedang 'Bertarung' di Pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat

"Kami meminta frasa atau kalimat 'minimal 40 persen' itu diganti menjadi 'maksimal 40 persen atau disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing," kata dia.

Permintaan itu bukan tanpa alasan, sebab begitu terpilih, seorang kepala desa sudah menyusun kebutuhan dalam rangka mengentaskan kemiskinan sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah.

"Kewajiban 40 persen itu mencederai teman-teman di desa. Mengapa misalnya tidak menggunakan dana bansos yang ada di Kementerian Sosial," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD didampingi senator Fachrul Razi (Aceh), Habib Ali Alwi (Banten) dan Bustami Zainuddin (Lampung). Sedangkan dari APDESI hadir Ketua Umum APDESI Surta Wijaya, Sekretaris Jenderal DPP APDESI Asep Anwar Sadat, Direktur Eksekutif Andi Surya Salman dan sejumlah jajaran pengurus lainnya.

Saat ini, seluruh kepala desa yang berjumlah 74 ribu lebih dalam posisi tak berdaya dengan kebijakan tersebut.

"Beberapa kepala desa telah membuat anggaran berdasarkan komposisi 40:20:8:32 tersebut. Kami dalam posisi tak berdaya," katanya.

Menurutnya, desa di Indonesia memiliki klasifikasi masing-masing. Ada yang sudah maju dan beberapa masih ada yang tertinggal.

"Dalam situasi COVID-19 dua tahun belakangan, kami juga membantu pemerintah dalam penanganannya. Kami berada di garda terdepan," ujarnya.

Ia juga menyoroti aturan mengenai pemidanaan terkait hal tersebut. Artinya, jika alokasi dana BLT kurang dari 40 persen, para kepala desa terancam masuk bui.

"Kami mohon kepada DPD RI agar hal tersebut diperbaiki dan dikawal. Siapa yang mau mengawal kami, kita akan dukung penuh. Kami tak buat kesebelasan, tapi kami buat lapangan," tegas dia.

Baca Juga:

Pimpinan DPD Sebut Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Tidak Jelas

Ia juga meminta agar stempel desa diganti dengan lambang burung Garuda.

"Kami ini masih dalam struktur pemerintahan di unit terkecil. Saat ini lambang stempel kami seperti ormas atau LSM," papar dia.

Tak hanya itu, ia juga meminta bantuan kepada DPD RI agar SK untuk lembaganya bisa segera dikeluarkan.

"Kami mohon bantuan agar SK Menkumham mengenai lembaga kami bisa keluar," harap dia. Sekjen APDESI Asep Anwar Sadat berharap antara lembaganya dan DPD RI dapat berkolaborasi dalam membangun desa. Ia juga berharap agar marwah desa bisa dikembalikan dan memiliki kewenangan otonom dalam mengurus rumah tangganya.

"Kami berharap kita bisa membangun kolaborasi dan sinergitas aspirasi dari bawah menjadi satu kesatuan utuh dalam membangun desa. Kami ingin marwah desa dikembalikan, agar desa memiliki kewenangan penuh mengurus mengatur sesuai dengan adat istiadat dan budayanya," harap dia.

Ketua Komite I Fachrul Razi sependapat dengan aspirasi yang disampaikan jajaran pengurus APDESI. Ia pun berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut.

"Kami akan memanggil Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Menteri Keuangan. Untuk lambang Garuda sebagai stempel kami pun sependapat," katanya.

Senator asal Lampung Bustami Zainuddin berharap, pemerintah peka dengan tuntutan kepala desa. Ia tak mau pembangunan desa terhambat akibat polemik tersebut.

"Jangan sampai hal ini menghambat laju pembangunan desa," kata Bustami.

Senator asal Banten, Habib Ali Alwi menegaskan jika kebijakan Menteri Keuangan tersebut membebani desa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.

"Desa dibebankan untuk memajukan masyarakatnya. Tetapi dengan adanya aturan ini, jelas menjadi beban bagi desa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya," kata Habib Ali Alwi.

Ketua DPD berharap pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan peka dengan kondisi di lapangan. Senator asal Jawa Timur itu meminta pemerintah tak memberikan beban berlebih kepada masyarakat di desa.

"Saya kira ini kan kebijakan kontradiksi. Di satu sisi Presiden berharap perekonomian dasar masyarakat bisa bergerak. Tapi di sisi lain Menteri Keuangan membuat kebijakan yang tak sejalan dengan Presiden. Saya kira harus dikoreksi," katanya.

Ia meminta agar hal tersebut jangan membuat perangkat desa melemah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Jangan sampai persoalan ini membuat lemah perjuangan APDESI dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kami akan perjuangkan hal ini," demikian La Nyalla. (Pon)

Baca Juga:

DPD Mulai Usut PCR, UU Cipta Kerja dan BLBI Lewat Pansus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Harga Komoditas Pangan Naik, Komisi B Panggil Anak Buah Anies di Bidang Pangan
Indonesia
Harga Komoditas Pangan Naik, Komisi B Panggil Anak Buah Anies di Bidang Pangan

Ini banyak kaitannya dengan penyimpanan atau cold storage untuk barang barang yang memang fluktuatif

Jakarta Terancam Tenggelam, PSI Minta Anies Hentikan Segera Eksploitasi Air Tanah
Indonesia
Jakarta Terancam Tenggelam, PSI Minta Anies Hentikan Segera Eksploitasi Air Tanah

PSI DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov untuk segera menghentikan eksploitasi air tanah, guna mengantisipasi ibu kota dari ancaman tenggelam.

Puan Perintahkah Andika Perkasa Jaga Soliditas Internal
Indonesia
Puan Perintahkah Andika Perkasa Jaga Soliditas Internal

Panglima TNI ke depan harus memastikan tugas pokok TNI berjalan baik sebagai alat pertahanan yakni menegakan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45.

[HOAKS atau FAKTA]: Di Meja Presiden Ukraina Ada Narkotika Jenis Kokain
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Di Meja Presiden Ukraina Ada Narkotika Jenis Kokain

Video yang beredar tersebut bukanlah video asli, tetapi merupakan video hasil editan.

Melalui Aplikasi Sapawarga, Beli Minyak Goreng Bisa dari Rumah
Indonesia
Melalui Aplikasi Sapawarga, Beli Minyak Goreng Bisa dari Rumah

"Program ini sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Jawa Barat memperoleh minyak goreng. Jadi, warga cukup dia di rumah, nanti batang akan diantar. Sehingga, masyarakat tidak perlu cape-cape antre," kata Emil di Sawangan, Depok, Jumat (8/4)

 Ini Asumsi Makro dan Target Pembangunan 2022
Indonesia
Ini Asumsi Makro dan Target Pembangunan 2022

Target pembangunan yang disepakati yaitu tingkat pengangguran terbuka 5,5 persen-6,3 persen, tingkat kemiskinan 8,5 persen-9,0 persen, gini ratio 0,376-0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia 73,41-73,46.

PKS Ingatkan Revisi UU PPP Jangan Sekadar Jadi Stempel UU Cipta Kerja
Indonesia
PKS Ingatkan Revisi UU PPP Jangan Sekadar Jadi Stempel UU Cipta Kerja

PKS meminta pembahasan revisi kedua atas Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dilakukan secara hati-hati.

Tidak Cukup Alat Bukti Jadi Alasan Haris dan Fatia Ajukan Praperadilan
Indonesia
Tidak Cukup Alat Bukti Jadi Alasan Haris dan Fatia Ajukan Praperadilan

LBH PP Muhammadiyah yang kini menjadi kuasa hukum tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) bakal melakukan gugatan praperadilan.

Kasus COVID-19 DKI Capai 7.680 Orang, 12 Persen Sasar Anak-anak
Indonesia
Kasus COVID-19 DKI Capai 7.680 Orang, 12 Persen Sasar Anak-anak

Dwi menyebut, jika sebanyak 12 persen dari 7.680 kasus positif hari ini adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun, dengan rincian, yaitu 695 kasus adalah anak usia 6-18 tahun dan 252 kasus adalah anak usia 0-5 tahun.

Rimba Belantara, Aturan Hukum Keamanan Siber Indonesia Sangat Lemah
Indonesia
Rimba Belantara, Aturan Hukum Keamanan Siber Indonesia Sangat Lemah

Perlu peningkatan perhatian para pimpinan lembaga. Khususnya terhadap data security, update technology, peningkatan kapasitas SDM dan anggaran.