Sikapi Konflik Ukraina-Rusia, DK PBB Akan Pungut Suara untuk Sidang Khusus Darurat Para Duta Besar PBB memberikan suara dalam pertemuan DK PBB tentang resolusi mengenai tindakan Rusia terhadap Ukraina, di Markas Besar PBB, New York City, 25 Februari 2022. (ANTARA/Reuters/Carlo Alleg

MerahPutih.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Minggu (27/2) akan melakukan pemungutan suara untuk memutuskan perlu menggelar sidang khusus darurat terkait invasi Rusia ke Ukraina.

Sidang khusus itu rencananya akan digelar pada Senin (28/2) dan dihadiri oleh 193 negara anggota PBB jika sembilan anggota DK PBB menyetujuinya, kata sejumlah diplomat.

Pemungutan suara oleh 15 anggota DK PBB bersifat prosedural sehingga tak satu pun dari lima anggota tetapnya – Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris dan Amerika Serikat – dapat menggunakan hak veto.

Baca Juga:

Pasukan Rusia Masuk Kiev, Evakuasi 140 WNI dari Ukraina Dikebut

Dikutip Antara, sidang khusus darurat jarang diadakan oleh PBB. Sejak 1950, baru 10 kali Majelis Umum menggelar sidang semacam itu.

Permintaan agar sidang khusus terkait Ukraina digelar muncul setelah Rusia pada Jumat memveto rancangan resolusi DK PBB yang menyesalkan invasi Moskow. Tiongkok, India dan Uni Emirat Arab abstain, sementara 11 anggota lainnya mendukung.

Majelis Umum diperkirakan akan memungut suara untuk resolusi serupa, menyusul pernyataan dari negara-negara dalam beberapa hari terakhir yang menyerukan sesi itu, kata diplomat.

AS dan sekutunya berusaha mencari sebanyak mungkin dukungan untuk menunjukkan bahwa Rusia terisolasi secara internasional.

Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi pada Maret 2014 setelah aneksasi Rusia atas wilayah Krimea di Ukraina.

Resolusi itu, yang menyatakan bahwa referendum atas status Krimea tidak sah, mendapat 100 suara mendukung, 11 menolak, dan 58 abstain. Sementara 24 anggota lainnya tidak memberikan suara.

Baca Juga:

DK PBB Gagal Diveto Rusia, Jokowi Disarankan Bersuara di Majelis Umum PBB

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada Sabtu bahwa badan dunia itu berencana "meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Ukraina". Demikian kata seorang juru bicara PBB.

"Dia menginformasikan Presiden bahwa PBB pada Selasa akan meluncurkan seruan untuk mendanai operasi kemanusiaan kami di Ukraina," kata juru bicara itu lewat pernyataan.

Kepala bantuan PBB Martin Griffiths pada Jumat mengatakan lebih dari 1 miliar dolar AS (Rp 14,33 triliun) akan diperlukan untuk operasi bantuan di Ukraina selama tiga bulan ke depan karena ratusan ribu orang mengungsi akibat invasi Rusia. (*)

Baca Juga:

Resolusi Dewan Keamanan PBB Kutuk Serangan ke Ukraina Mentah Diveto Rusia

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diperiksa Polisi, KSP Moeldoko Dicecar 20 Pertanyaan
Indonesia
Diperiksa Polisi, KSP Moeldoko Dicecar 20 Pertanyaan

Moeldoko sudah menjalani pemeriksan sebagai saksi pelapor terkait laporannya terhadap dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW).

KPK Kaji Dugaan Korupsi Terkait Kasus Briptu Hasbudi
Indonesia
KPK Kaji Dugaan Korupsi Terkait Kasus Briptu Hasbudi

KPK dan Polda Kaltara akan mengusut kasus kepemilikan tambang emas dan sejumlah bisnis ilegal lainnya yang menjerat Briptu Hasbudi.

200 Anak 6-11 Tahun Ditargetkan Divaksin COVID-19 Setiap Hari di Jakarta Pusat
Indonesia
200 Anak 6-11 Tahun Ditargetkan Divaksin COVID-19 Setiap Hari di Jakarta Pusat

Selesai vaksin COVID-19, anak-anak diberikan hadiah

Kasus COVID-19 di Tanah Air Lampaui 3 Juta
Indonesia
Kasus COVID-19 di Tanah Air Lampaui 3 Juta

Sedangkan pasien meninggal bertambah 1.449

Nadiem Perintahkan Rektor Tidak Persulit Mahasiswa Ikuti Program Kampus Merdeka
Indonesia
Nadiem Perintahkan Rektor Tidak Persulit Mahasiswa Ikuti Program Kampus Merdeka

Dirjen Dikti Prof Ir Nizam menargetkan ada 150.000 mahasiswa berpartisipasi di MBKM dan Matching Fund sebanyak 5 kali lipat.

Indonesia Butuh Rp 3.500 Triliun Gantikan PLTU Batu Bara
Indonesia
Indonesia Butuh Rp 3.500 Triliun Gantikan PLTU Batu Bara

Sejak 2016, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan melaporkan setiap tahun dan menyediakan private budget tagging yakni pengeluaran pemerintah dari APBN untuk kegiatan hijau.

Naikkan Peluang di Pipres 2024, Golkar Susun Strategi Dongkrak Elektabilitas Airlangga
Indonesia
Naikkan Peluang di Pipres 2024, Golkar Susun Strategi Dongkrak Elektabilitas Airlangga

Partai politik memanaskan mesin untuk menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.

G20 Cari Cara Agar Ketegangan Ukraina dan Rusia Tidak Lemahkan Ekonomi Dunia
Dunia
G20 Cari Cara Agar Ketegangan Ukraina dan Rusia Tidak Lemahkan Ekonomi Dunia

Presidensi G20 Indonesia perlu untuk menemukan cara agar aspek geopolitik ini tidak menjadi masalah yang dapat melemahkan upaya pemulihan ekonomi yang mulai berjalan meski belum merata.

Ribut Dengan Anggota Paspampres Saat Penyekatan, Polisi Diminta Fahami Aturan PPKM Darurat
Berita
Ribut Dengan Anggota Paspampres Saat Penyekatan, Polisi Diminta Fahami Aturan PPKM Darurat

Tidak semua anggota Paspampres tinggal di asrama. Sebanyak 75 persen dari seluruh anggota Paspampres justru tinggal di luar asrama, tersebar di wilayah Jabodetabek.

Ridwan Kamil Evaluasi PTM di Aglomerasi Bodebek dan Bandung Raya
Indonesia
Ridwan Kamil Evaluasi PTM di Aglomerasi Bodebek dan Bandung Raya

Saat ini, lonjakan kasus COVID-19 masih didominasi di wilayah aglomerasi Bodebek dan Bandung Raya yang masih menjadi episentrum.