Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Sebuah memo diletakkan di atas meja dalam salah satu ruang sidang Pengadilan Distrik AS, Washington DC. Berisi perintah sederhana namun tegas dari Presiden Donald Trump: Militer AS tak lagi menerima personel dengan disforia gender.
“Segera berlaku, semua aksesi baru bagi individu dengan riwayat disforia gender dihentikan sementara,” demikian isi memo itu, yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, seperti diberitakan Aljazeera, Selasa (11/2).
Memo tersebut walau berisi pesan singkat, berdampak luas pada anggota militer AS yang transgender. Ini bukanlah sekadar kebijakan administratif, tetapi seperti sebuah pukulan telak untuk mereka. Apakah mereka tetap harus melindungi identitasnya di balik seragam militer, atau berterus terang namun kehilangan kariernya.
Saat ini, tercatat ada 15.000 orang transgender yang bertugas di militer, dari total 1,3 juta anggota yang aktif.
Baca juga:
Mesir Jadi Tuan Rumah Pertemuan Darurat Arab Setelah Trump Bicara Soal Ambil Alih Gaza
Namun, para kritikus mengatakan memo hari Senin dan tindakan terkait ditujukan untuk menghapus identitas transgender, melanggengkan diskriminasi, dan memaksa anggota layanan transgender untuk hidup dalam kerahasiaan dan ketakutan.
Di AS, ada dukungan yang relatif luas untuk tentara dan anggota militer transgender. Perusahaan riset Gallup menerbitkan sebuah laporan pada hari Senin yang menemukan bahwa 58 persen warga Amerika setuju untuk mengizinkan orang transgender secara terbuka bertugas di militer.
Namun, Gallup mencatat bahwa angka ini telah menurun dari titik tertinggi sebelumnya. Pada tahun 2019, misalnya, tingkat persetujuan adalah 71 persen. Namun, pada tahun 2021, angka tersebut turun menjadi 66 persen – dan kemudian menjadi 58 persen tahun ini.
Perusahaan itu mencatat bahwa Partai Republik dan, pada tingkat yang lebih rendah, kaum independen telah menekan jumlah tersebut.
Baca juga:
Trump Ingin Bertemu Putin di Waktu yang Tepat, Berharap Bisa Hentikan Perang Ukraina-Rusia
“Semua prosedur medis yang tidak terjadwal, terjadwal, atau terencana yang terkait dengan penegasan atau fasilitasi transisi gender bagi Anggota Angkatan Bersenjata dihentikan sementara," tutup pernyataan itu. (ikh)
