Sidang Uji Materi BPJS, PT Taspen Klaim Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sudah Sesuai UU Direktur Utama PT Taspen, Antonius Steve Kosasih (MP/Kanu)

MerahPutih.Com - Majelis hakim konstitusi menggelar sidang uji materi Pasal 65 huruf F Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pada Rabu (5/2), sidang beragenda mendengarkan keterangan dari pihak terkait. Pihak terkait yang didengarkan keterangan yaitu Direktur Utama PT Taspen, Antonius Steve Kosasih, dan Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, BPJS Ketenagakerjaan Salkoni.

Baca Juga:

UU BPJS Digugat Lantaran Kurangi Hak Para Pensiunan

"Agenda persidangan mendengarkan keterangan pihak terkait," kata Anwar Usman, ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertindak sebagai ketua majelis hakim konstitusi didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, di ruang sidang MK, Rabu (5/2).

Sementara itu, Antonius Kosasih menjelaskan kekhawatiran pemohon soal pengalihan jaminan sosial dari PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dia, pemohon khawatir karena selama ini telah merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan PT Taspen.

Sidang uji materi UU BPJS di Mahkamah Konstitusi masih alot
Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto/Mahkamahkonstitusi.go.id)

"Dana PT Taspen Rp 263 Triliun. Rp 263 Triliun dibagi 4,1 juta orang. Dasar kekhawatiran pemohon uang ini dibagi. Pembagi jauh berbeda," kata Antonius Kosasih.

Nantinya, apabila PT Taspen beralih ke BPJS Ketenagakerjaan, maka 4,1 juta orang yang saat ini sudah menjadi peserta dari PT Taspen akan beralih ke program jaminan sosial yang baru disediakan oleh pemerintah.

"Pembagi jauh berbeda. Memang ada potensi penurunan. Timbul kekhawatiran pemohon," tambahnya.

Untuk diketahui, sejumlah pensiunan pejabat negara, pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dan PNS aktif mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

R.S Kamso, pensiunan PNS Golongan 4 B merupakan salah satu pemohon dari total 18 pemohon uji materi Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Permohonan uji materi tersebut teregistrasi di nomor perkara 72/PUU-XVII/2019.

Upaya uji materi UU BPJS itu dilakukan karena pemohon yaitu pensiunan pejabat negara, pensiunan pegawai negeri sipil (PNS), dan PNS aktif mengeluhkan perubahan program jaminan sosial.

Baca Juga:

Sejumlah Pasal di BPJS bakal Diuji Materi karena Dianggap Sulitkan Pensiunan

PT Askes untuk perlindungan kesehatan berubah ke BPJS Kesehatan. PT Taspen yang selama ini bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun PNS bertransformasi ke BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun, PT Asabri berubah ke BPJS Ketenagakerjaan. Upaya transformasi PT Askes ke dalam BPJS Kesehatan serta PT Taspen dan PT Asabri paling lambat dilakukan pada tahun 2029.(Knu)

Baca Juga:

Jenis Program dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan 2018

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR Terkait Suap Bansos
Indonesia
KPK Periksa Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR Terkait Suap Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian sekertariat Komisi VIII DPR, Sigit Bawono Prasetyo, Selasa (26/1).

  Pemerintah Harus Antisipasi Oknum PNS 'Bandel' yang Salahgunakan Kebijakan WFH
Indonesia
Pemerintah Harus Antisipasi Oknum PNS 'Bandel' yang Salahgunakan Kebijakan WFH

Bamsoet berujar, pemerintah harus membuat aturan khusus bagi ASN yang bekerja di rumah seperti dengan memonitor dan menerapkan sistem yang harus dibarengi mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.

PSI: Anies Harus Adil Berikan Tunjangan bagi Pegawai Pemprov DKI
Indonesia
PSI: Anies Harus Adil Berikan Tunjangan bagi Pegawai Pemprov DKI

Ada kabar menjelang Lebaran Idul Fitri 2020 kemarin anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mendapatkan THR, sedangkan para PNS tidak.

Dari 210 SK, PKS Sudah Berikan Rekomendasi Pada 65 Kader
Indonesia
Dari 210 SK, PKS Sudah Berikan Rekomendasi Pada 65 Kader

Secara akumulatif, Pilkada 2020 berlangsung di 270 wilayah. PKS berencana mengikuti 230 di antaranya. Dengan begitu, PKS masih belum mengeluarkan SK di 20 daerah.

PSBB Sudah Bisa Diperlonggar
Indonesia
PSBB Sudah Bisa Diperlonggar

Jika nanti ada peningkatan kasus di suatu wilayah, pemerintah daerah hanya tinggal mengetatkan pembatasan dalam skala lokal.

Mahfud Bolehkan Da'i dalam Berceramah Selipkan Humor, Tapi Jangan Jorok
Indonesia
Mahfud Bolehkan Da'i dalam Berceramah Selipkan Humor, Tapi Jangan Jorok

Dai juga diharapkan dapat memberikan kesejukan

Fit and Proper Test Komjen Listyo di DPR Diprediksi Tak Akan Bergejolak
Indonesia
Fit and Proper Test Komjen Listyo di DPR Diprediksi Tak Akan Bergejolak

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memprediksi, tak akan "gejolak" dalam suksesi Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri.

Test COVID 19 Mahal, Penumpang Transportasi Ngeluh
Indonesia
Test COVID 19 Mahal, Penumpang Transportasi Ngeluh

Kementerian Perhubungan agar bisa terus memonitor harga-harga tiket. Terutama, tarif tiket pesawat yang tinggi ditambah biaya rapid test.

Jateng Tutup Destinasi Wisata dan Tempat Hiburan Antisipasi Virus Corona
Indonesia
Jateng Tutup Destinasi Wisata dan Tempat Hiburan Antisipasi Virus Corona

Ganjar Pranowo memutuskan untuk menutup sementara destinasi wisata dan tempat hiburan yang tersebar di provinsi tersebut.

KRI Semarang-594 Pembawa WNI ABK World Dream Segera Merapat di Tanjung Priok
Indonesia
KRI Semarang-594 Pembawa WNI ABK World Dream Segera Merapat di Tanjung Priok

Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Laksamana Madya Yudo Margono ikut dalam perjalanan kapal tersebut