Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki Pinangki Sirna Malasari dan kuasa hukumnya Aldres Napitupulu di PN Tipikor Jakarta, Rabu (4/11). Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra diagendakan bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari.

Selain Djoko Tjandra, ada dua saksi lainnya yakni Rahmat dan Jaksa Claudia yang akan bersaksi untuk Pinangki. Mereka bakal dihadirkan ke dalam ruang persidangan.

"Djoko Tjandra, Rahmat dan Claudia (saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari," kata tim kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu saat dikonfirmasi, Senin (9/11).

Baca Juga

Komjak Minta KPK Dilibatkan Usut Skandal Djoko Tjandra

Kesaksian Djoko Tjandra dalam persidangan sangat penting untuk mengungkap peran Pinangki. Sebab diduga, Pinangki menerima uang dari Djoko Tjandra sebesar USD 500 ribu untuk pengurusan fatwa agar Djoko Tjandra tak dieksekusi pidana dua tahun penjara dalam kasus hak tagih Bank Bali.

Sementara itu, Rahmat merupakan orang yang diduga memperkenalkan Pinangki kepada Djoko Tjandra. Dalam dakwaan Pinangki, pada 12 November 2019 Pinangki bersama Rahmat menemui Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dalam perkara ini, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Baca Juga

Djoko Tjandra Didakwa Palsukan Surat Jalan

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ICW Desak Dewas KPK Segera Ungkap Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
ICW Desak Dewas KPK Segera Ungkap Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

ICW meyakini, penggunaan helikopter mewah oleh Firli memenuhi unsur pelanggaran etik.

Ratusan Anak Ditangkap saat Demo UU Ciptaker, Mayoritas Diajak Lewat Medsos
Indonesia
Ratusan Anak Ditangkap saat Demo UU Ciptaker, Mayoritas Diajak Lewat Medsos

Masih banyak anak-anak tidak mematuhi protokol kesehatan

40 Pegawai PN Jakpus Reaktif COVID-19, Sidang Jaksa Pinangki Ditunda
Indonesia
40 Pegawai PN Jakpus Reaktif COVID-19, Sidang Jaksa Pinangki Ditunda

Mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 di lingkungan PN Jakarta Pusat, Hakim dan ASN tengah menjalani rapid tes dan swab tes berkelanjutan.

Penjelasan Anak Buah Sri Mulyani soal Pungutan Pajak Pulsa
Indonesia
Penjelasan Anak Buah Sri Mulyani soal Pungutan Pajak Pulsa

Kementerian Keuangan dipastikan akan memungut pajak dari atas penjualan pulsa/kartu perdana, voucer, dan token listrik mulai Senin (1/2).

Masjid di Jakarta Siap Gelar Vaksinasi COVID-19 pada April
Indonesia
Masjid di Jakarta Siap Gelar Vaksinasi COVID-19 pada April

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut, dimungkinkan bulan depan masjid yang berada di Jakarta di pakai untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Jelang Hari Kemerdekaan, 15 Terduga Teroris JAD Ditangkap
Indonesia
Jelang Hari Kemerdekaan, 15 Terduga Teroris JAD Ditangkap

Mereka ditangkap pada Rabu (12/8) di sejumlah lokasi berbeda, antara lain di Bekasi, Cirebon, Jakarta, Bogor dan Tangerang Selatan.

Mundur dari Tim Teknis Omnibus Law, KSPI Siap Serbu DPR
Indonesia
Mundur dari Tim Teknis Omnibus Law, KSPI Siap Serbu DPR

KSPI mensinyalir, tim tersebut hanya bersifat formalitas, bahwa seolah-olah buruh sudah diajak berbicara.

Tertutup Soal Hasil COVID-19, Rizieq Dinilai Korbankan Umat
Indonesia
Tertutup Soal Hasil COVID-19, Rizieq Dinilai Korbankan Umat

Sikap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang tertutup soal riwayat kesehatannya menuai kritikan.

Hoaks dan Ujaran Kebencian Pengaruhi Nasib Industri Pers
Indonesia
Hoaks dan Ujaran Kebencian Pengaruhi Nasib Industri Pers

"Haoks dan ujar kebencian menjadi ekosistem bisnis dan itu mempengaruhi keberlanjutan industri pers," ujarnya.

Ungkap Isu Kudeta Demokrat, AHY Diingatkan tidak Gegabah
Indonesia
Ungkap Isu Kudeta Demokrat, AHY Diingatkan tidak Gegabah

Sebagai Ketum partai yang tergolong muda, Karyono mengingatkan AHY untuk tidak gegabah dalam percaturan politik. Seorang pemimpin sebaiknya tidak tipis telinga dan tidak grusa grusu dalam berpikir dan bertindak.