Pilpres 2019
 Sidang Sengketa Pilpres, Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Kubu Prabowo-Sandi Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan Direktur Lokataru Haris Azhar. (MP/Fadhli)

MerahPutih.Com - Aktivis HAM Haris Azhar menolak menjadi saksi yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi dalam sidang ketiga sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Penolakan itu disampaikan Haris melalui surat tertanggal 19 Juni 2019 yang ditujukan kepada Majelis Mahkamah Konsitusi RI. Dalam surat itu, Ditektur Lokataru ini juga mengemukakan sejumlah alasan penolakannya.

Satu dari lima alasannya, Haris menyebut bahwa kedua paslon Presiden pada Pilpres 2019 Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak punya komitmen terhadap pengungkapan pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Joko Widodo dan Prabowo Subianto lemah secara penegakan HAM
Haris Azhar menilai baik Jokowi maupun Prabowo tidak punya komitmen yang kuat dalam penegakan HAM (Foto: Biro Pers Setpres)

"Bapak Prabowo Subianto, menurut Laporan Komnas HAM, merupakan salah satu yang patut dimintai pertanggungjawaban atas kasus Penculikan dan Penghilangan orang secara Paksa sepanjang tahun 1997-1998," tulis Haris dalam surat yang diterima merahputih.com, Selasa (19/6).

Tak hanya Prabowo, Haris juga mengkritik Jokowi. Ia menyebut Jokowi tidak menjalankan kewajibannya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat selama menjabat sebagai Presiden periode 2014-2019.

"Bapak Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 tidak menjalankan kewajibannya untuk menuntaskan kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat," imbuh dia.

Haris juga menjelaskan keterkaitan dengan adanya bantuan hukum darinya kepada AKP Sulman Aziz, soal dugaan adanya perintah dari Kapolres Garut untuk melakukan penggalangan dukungan kepada Pasangan Calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada kontestasi Pilpres 2019 sebagaimana yang didalilkan oleh kuasa hukum Prabowo-Sandi.

Menurut eks Koordinator Kontras ini bantuan hukum yang diberikannya kepada Sulman semata-mata berbasis pada profesi advokat yang selama ini digelutinya.

"Bahwa dalam menangani kasus ini, Saya bekerja berdasarkan pada hasil kerja advokasi, kecocokan atas dugaan dan fakta yang terjadi serta, mengingat nilai-nilai profesionalitas polisi yang diaruskan netral dan tidak memihak dalam Pilpres 2019 dan oleh karenanya, status AKP Sulman Aziz saat itu dapat dikatakan sebagai seorang whistleblower," ujar Haris.

Aktivis HAM dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar
Aktivis HAM dan Direktur Lokataru Haris Azhar tolak jadi saksi bagi kubu Prabowo-Sandi (Foto: antaranews)

Haris menjelaskan bahwa pendampingan hukum kepada Sulman dilakukan atas dasar kedekatan pribadi. Ia juga mengaku bahwa antuan hukum tersebut dilakukan secara pro bono atau cuma-cuma.

Menurut Haris, dalam keterangannya kepadanya, AKP Sulman Aziz telah menyampaikan data-data pemetaan wilayah dan pemetaan nama-nama anggota kepolisian yang diarahkan untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Bahwa oleh karena alasan-alasan yang telah Saya sampaikan di atas, Saya menyatakan tidak bersedia untuk hadir sebagai saksi dalam Sidang Sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi hari ini pada tanggal 19 Juni 2019," pungkasnya.

Namun ia mempersilakan Majelis Hakim untuk menggunakan keterangan keterangan yang telah ada dan dalam hal ini ia menilai lebih tepat apabila AKP Sulman Aziz langsung yang hadir untuk diminta keterangan dan diminta menjadi saksi dalam sidang tersebut.

BACA JUGA: Hakim MK Jelaskan Pembatasan Jumlah Saksi Dalam Sidang Sengketa Pilpres

Jadi Saksi Prabowo, Ahli IT Hermansyah: Saya Pernah Ditusuk di Tol

Sebelumnya tim hukum Prabowo-Sansi menyebutkan nama-nama saksi yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2019. Dari 15 nama, salah satu nama yang muncul yakni Haris Azhar.

Selain Haris, saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum paslon 02 yakni Agus Maksum, Idham, Hermansyah, Listiani, Nur Latifah, Rahmadsyah, Fakhrida, Tri Susanti, Dimas Yehamura, Beti Kristiani, Tri Hartanto, Risda Mardiana, Said Didu, dan Hairul Anas.(Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kader PAN Teriak 'Lanjutkan', Amien Rais: Ini Bukan Partai Kampungan
Indonesia
Kader PAN Teriak 'Lanjutkan', Amien Rais: Ini Bukan Partai Kampungan

Teriakan itu semakin keras saat Zulkifli menyinggung mengenai agenda kongres

UU Cipta Kerja Bisa Jadi Bumerang Ekonomi Indonesia
Indonesia
UU Cipta Kerja Bisa Jadi Bumerang Ekonomi Indonesia

"Rakyat Indonesia hanya kebagian menjadi buruh dan kuli di negeri sendiri. Saat ini, kemungkinan bisa lebih buruk dengan UU Ciptaker ini, karena buruh kita menjadi berpeluang lebih dieksploitasi," tegas dia

Seluruh RS Sleman Kesulitan APD, Diduga Ada Mafia Penimbun Bermain
Indonesia
Seluruh RS Sleman Kesulitan APD, Diduga Ada Mafia Penimbun Bermain

"Kita terus mencari penyedianya," kata Joko

Hakim Tolak Eksepsi Eks Legislator PDIP Nyoman Dhamantra
Indonesia
Hakim Tolak Eksepsi Eks Legislator PDIP Nyoman Dhamantra

Surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Nyoman Dhamantra sah menurut hukum.

Pertama di Jatim, Universitas Kristen Petra Surabaya Cetak Ijazah Digital
Indonesia
Pertama di Jatim, Universitas Kristen Petra Surabaya Cetak Ijazah Digital

Diterbitkannya ijazah digital tersebut, UK Petra merupakan yang pertama dan pelopor di Jawa Timur.

Polisi Beberkan Alasan Roy Kiyoshi Pakai Psikotropika
Indonesia
Polisi Beberkan Alasan Roy Kiyoshi Pakai Psikotropika

Roy Kiyoshi ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan obat-obatan yang masuk dalam golongan psikotropika.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Dapat Piala Juara 1 Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Dapat Piala Juara 1 Corona

Foto yang diunggah menampilkan Anies memegang sebuah piala, kemudia terdapat tulisan “JAKARTA JUARA 1 CORONA”.

Puluhan Napi Kasus Terorisme Siap Ikut Bela Negara
Indonesia
Puluhan Napi Kasus Terorisme Siap Ikut Bela Negara

Puluhan napi kasus terorisme yang menghuni sejumlah lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan siap membela negara.

Cadangan Nasional 19.000 APD, untuk Jakarta Saja tidak Sampai 3 Minggu Habis
Indonesia
Geruduk Balaikota, KIARA Nilai Anies Berniat Legalkan 13 Proyek Reklamasi
Indonesia
Geruduk Balaikota, KIARA Nilai Anies Berniat Legalkan 13 Proyek Reklamasi

Para pegiat lingkungan ini, mengkritik ketidakerbukaan Anies terkait keputusan, karena baru dipublikasikan dan akses masyarakat luas pada aturan in baru diketahui Juni 2020.