Sidang Red Notice, Irjen Napoleon Bakal Bacakan Pledoi Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

MerahPutih.com - Sidang lanjutan dugaan suap penghapusan red notice untuk Djoko Tjandra dengan terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte sudah memasuk tahap pembelaan atau pledoi.

Jenderal bintang dua itu akan membacakan seluruh pembelaan atas tuntutan pidana penjara 3 tahun dalam perkara tersebut.

Baca Juga

Djoko Tjandra Bebas Keluar Masuk Indonesia karena Andil Irjen Napoleon Bonaparte

Berdasarkan data dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIIP) Pengadilan Jakarta Pusat, persidangan yang teregistrasi dengan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst akan berlangsung pukul 10.00 WIB.

"(Agenda) pembelaan atau pledoi. (Berlangsung) Senin, 22 Februari," tulis situs itu dikutip Senin (22/2).

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2). (MP/Ponco)
Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2). (MP/Ponco)

Irjen Napoleon Bonaparte dituntut dengan pidana penjara selama 3 tahun. Selain itu, dia juga diminta membayar denda senilai Rp100 juta subsider 6 bulan.

"Menuntut dengan pidana penjara selama 3 tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan di rumah tahanan," ucap Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 15 Februari.

Keputusan jaksa penuntut soal tuntutan terhadap Irjen Napoleon berdasarkan dua pertimbangan. Kedua hal itu yakni hal yang memberatkan dan meringankan.

Untuk hal yang memberatkan, Irjen Napoleon dinilai tidak mendukung pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat kepada instusi penegak hukum.

"Sementara hal yang meringankan, terdakwa kooperatif selama peraidangan. Kemudian terdakwa juha baru sekali melakukan tindak pidana," kata dia.

Dalam perkara ini, Irjen Napoleon didakwa menerima suap dari Djoko Tjandra. Suap itu dipetuntukan menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar red notice.

Saat menerima suap itu, Irjen Napoleon masih menjabat sebagai Kadiv Hubungan Internasional (Hubinter) Polri. Dia disebut menerima uang senilai 200 ribu dolar Singapura dan 370 ribu dolar Amerika Serikat (AS) dari Tommy Sumardi.

Irjen Napoleon Bonaparte didakwa sebagai penerima suap bersama dengan Brigjen Prasetijo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Namun, dalam dakwan itu Brigjen Prasetijo disebut menerima uang sebesar 100 ribu dolar AS. (Pon)

Baca Juga

Irjen Napoleon Bonaparte Dituntut 3 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Ingin Pangkas Libur Panjang Akhir Tahun, PDIP DKI: Jangan Diotak-atik
Indonesia
Pemerintah Ingin Pangkas Libur Panjang Akhir Tahun, PDIP DKI: Jangan Diotak-atik

Rencana pemerintah untuk memangkas libur panjang akhir tahun ditolak Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono

Bantah Pernyataannya Bentuk Kepanikan, Ridwan Kamil: Ngomong Saja Santai
Indonesia
Bantah Pernyataannya Bentuk Kepanikan, Ridwan Kamil: Ngomong Saja Santai

Apa yang telah terjadi, bisa menjadi pengingat betapa bangsa Indonesia memerlukan hal-hal produktif

Rentetan Gempa Besar dan Tsunami Yang Berpusat di Majene Sulawesi Barat
Indonesia
Rentetan Gempa Besar dan Tsunami Yang Berpusat di Majene Sulawesi Barat

Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta warga Sulawesi Barat untuk menghindari tepi pantai karena masih akan ada gempa susulan yang terjadi sesuai prediksi Kepala BMKG.

Divonis 7 Tahun Bui, Imam Nahrawi: Demi Allah Saya Tidak Terima Rp 11,5 Miliar
Indonesia
Divonis 7 Tahun Bui, Imam Nahrawi: Demi Allah Saya Tidak Terima Rp 11,5 Miliar

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan masih pikir-pikir

 [HOAKS atau FAKTA]: Jutaan Produksi Rokok Terpapar COVID-19 Beredar di Masyarakat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jutaan Produksi Rokok Terpapar COVID-19 Beredar di Masyarakat

Tim Tracing Gugus Tugas COVID-19 Jatim menindaklanjuti temuan itu dan sudah menetapkan sembilan orang karyawan di kompleks pabrik itu sebagai pasien dalam pengawasan (PDP).

Dua Bulan, Polisi Amankan 10 Begal Sepeda dari Enam TKP
Indonesia
Dua Bulan, Polisi Amankan 10 Begal Sepeda dari Enam TKP

Yang kami sayangkan banyak korban yang tidak melaporkan

PSBB Diperpanjang, Ganjil-Genap Tidak Berlaku
Indonesia
PSBB Diperpanjang, Ganjil-Genap Tidak Berlaku

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang PSBB. PSBB diperpanjang sampai 11 Oktober 2020. Selama PSBB jilid 2 ini, Anies menyebut ada tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di Jakarta.

DPRD Dukung Pemprov DKI Tempuh Jalur Hukum ke Artis Ike Muti
Indonesia
DPRD Dukung Pemprov DKI Tempuh Jalur Hukum ke Artis Ike Muti

"Kegiatannya tidak ada tapi diributkan," papar Mujiyono.

Tidak Penuhi Panggilan Polisi, Mantan Danjen Kopasuss Pilih Berobat ke Rumah Sakit
Indonesia
Tidak Penuhi Panggilan Polisi, Mantan Danjen Kopasuss Pilih Berobat ke Rumah Sakit

Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan Bareskrim Polri pada hari ini.

Peringatan Hakordia, Firli Beberkan Tiga Strategi Pemberantasan Korupsi KPK
Indonesia
Peringatan Hakordia, Firli Beberkan Tiga Strategi Pemberantasan Korupsi KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membeberkan strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga yang dipimpinnya.