Sidang Pinangki, Djoko Tjandra Tutup Rapat Sosok Petinggi Kejagung dan MA Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, kerap muncul dalam surat dakwaan kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Dalam dakwaan Pinangki Sirna Malasari maupun mantan politikus Partai NasDem Andi Irfan Jaya, nama kedua pejabat itu, tertulis di dalam 10 Action Plan dan disebutkan akan menerima USD 10 juta apabila misi selesai.

Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto mengonfirmasi inisial yang ada di dalam dakwaan kepada saksi Djoko Tjandra dalam sidang dengan terdakwa Pinangki di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (9/11).

Baca Juga

Djoko Tjandra Menangis saat Bersaksi untuk Pinangki

Dalam dakwaan disebutkan Djoko Tjandra meminta Pinangki untuk membuat proposal atau Action Plan dan membuat surat ke Kejaksaan Agung untuk menanyakan status hukum Djoko Tjandra dengan biaya awal USD 10 juta.

Action plan tersebut dalam dakwaan disebut diserahkan Pinangki pada 25 November 2019 bersama-sama advokat Anita Kolopaking dan pihak swasta Andi Irfan Jaya di Kantor Djoko Tjandra di Malaysia.

Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk Pinangki Sirna Malasari di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11/2020). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk Pinangki Sirna Malasari di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11/2020). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Action plan tersebut terdiri dari 10 tahap pelaksanaan dan diduga inisial BR dan HA, yang tercacat sebagai pejabat lembaga penegak hukum tersebut. Selain itu terdapat inisial lain seperti JC, AK,P ataupun DK.

Hakim pun langsung menanyakan kepada Djoko Tjandra ihwal deretan inisial yang tercantum dalam action plan itu.

Djoko menjawab bahwa JC merupakan inisial namanya dalam action plan itu. Lalu AK ialah Anita Kolopaking, dan P merupakan Pinangki.

"HA siapa?" cecar Hakim.

"Saya tidak pantas ngomong nama," jawab Djoko Tjandra.

"DK," tanya hakim lagi.

Djoko Tjandra hanya terdiam tak menjawab.

Hakim kemudian menanyakan kepada Djoko Tjandra apakah Pinangki diutus oleh seseorang untuk menemuinya. Djoko mengaku tidak tahu.

Terlepas dari itu, Djoko Tjandra menerangkan action plan yang diajukan Andi Irfan Jaya serta Pinangki terkait pengurusan fatwa MA terhadap dirinya tidak masuk akal.

"Action plan yang diajukan Andi Irfan tidak masuk akal karena tercantum adanya PNS di situ. Oleh karena itu, saya tidak bersedia," ujarnya.

Jaksa pun menanyakan kepada Djoko Tjandra ihwal pemberian uang sejumlah USD 10 juta kepada Pinangki. Djoko menjawab, angka itu hanya bagian dari proposal.

Jaksa pun mencecar apakah ada dari 10 action plan ada yang sudah terlaksana. Jaksa juga menanyakan apakah isi action plan itu merupakan bantuan atau sekadar penipuan bagi Djoko Tjandra.

"Saya rasa saat Desember, saya hubungi ke Anita, action plan sama sekali tidak bisa diterima dan tidak bersedia untuk melanjutkan," jawab Djoko Tjandra.

Baca Juga

Soal Aliran Uang yang Diungkapkan Napoleon, Polri Klaim Belum Ada Bukti

Tak puas dengan jawaban itu, jaksa lalu menanyakan mengapa tetap memberikan uang USD 500 ribu kepada Pinangki. Djoko menyampaikan bahwa uang itu diberikan sebelum Pinangki menyerahkan action plan.

"Action plan diberikan setelah mereka (Pinangki, Anita, Andi Irfan) kembali dari Kuala Lumpur pada 26 November 2019. Seketika itu saya bilang tidak terima action plan karena ada unsur Pinangki, makanya saya taruh 'no' di situ. Yang memberikan action plan itu Andi Irfan melalui WhatsApp ke saya," kata Djoko Tjandra. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua MPR Sudah Bertemu Tokoh Lintas Agama Soal Jozeph Paul Zhang
Indonesia
Ketua MPR Sudah Bertemu Tokoh Lintas Agama Soal Jozeph Paul Zhang

Bambang Soesatyo meminta aparat Kepolisian segera menindak tegas terduga penistaan agama dan Nabi Muhammad SAW, Jozeph Paul Zhang.

Pesan Sekjen Andap untuk 4.558 CPNS Kemenkumham
Indonesia
Pesan Sekjen Andap untuk 4.558 CPNS Kemenkumham

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Andap Budhi Revianto berpesan kepada CPNS 2021 yang dinyatakan lolos di instansi tersebut agar memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.

PSI Kritik Soal Situs PPDB Eror, Apa Gunanya Jakarta Smart City dan TGUPP?
Indonesia
PSI Kritik Soal Situs PPDB Eror, Apa Gunanya Jakarta Smart City dan TGUPP?

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik Dinas Pendidikan (Disdik) dalam pelaksanaan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022.

Wakil Walkot Bandung Minta Warga Segerakan Divaksin Saat Terima Panggilan
Indonesia
Wakil Walkot Bandung Minta Warga Segerakan Divaksin Saat Terima Panggilan

"Tolong ingatkan ke tetangga, orang tua, bahkan orang yang tidak dikenal, kalau sudah mendapat panggilan divaksin, segera untuk divaksin.

Operasi Pemburuan KKB Satgas Nemangkawi Berganti Nama Jadi Damai Cartenz
Indonesia
Operasi Pemburuan KKB Satgas Nemangkawi Berganti Nama Jadi Damai Cartenz

Polri belum menentukan pola operasi penumpasan KKB di Papua yang semula bernama Operasi Nemangkawi menjadi Damai Cartenz.

Badan Geologi Perbarui Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Semeru
Indonesia
Badan Geologi Perbarui Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Semeru

Ahli geologi tata lingkungan akan membantu memetakan wilayah mana saja yang sudah tidak bisa dijadikan tempat tinggal sekaligus memberikan rekomendasi wilayah yang aman.

3.609 Warga Yahukimo Masih Mengungsi Akibat Kericuhan Antar Suku
Indonesia
3.609 Warga Yahukimo Masih Mengungsi Akibat Kericuhan Antar Suku

“Masih ada warga sekitar Yahukimo yang masih mengungsi meminta perlindungan, tercatat ada 3.609,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Kamis (7/10).

Belasan Anggota KKB Ditangkap Selama Sebulan
Indonesia
Belasan Anggota KKB Ditangkap Selama Sebulan

Satgas Nemangkawi terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Alumni Kartu Pra Kerja Bisa Dapat KUR Super Mikro Rp10 Juta
Indonesia
Alumni Kartu Pra Kerja Bisa Dapat KUR Super Mikro Rp10 Juta

Anggaran yang disiapkan untuk pembiayaan KUR super mikro sebanyak 16,5 persen dari total KUR atau mencapai Rp41,8 triliun

Kemenhub Perketat Pintu Masuk Internasional Cegah Masuknya Varian Omicron
Indonesia
Kemenhub Perketat Pintu Masuk Internasional Cegah Masuknya Varian Omicron

Dunia tengah mewaspadai penyebaran varian baru COVID-19 yang diberi nama Omicron.