Sidang Pendahuluan Perselisihan Pilkada Dimulai 26 Januari Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah akan mulai digelar Mahkamah Konstitusi pada 26 Januari 2021 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Pada sidang pendahuluan itu, pihak terkait pun akan ditetapkan oleh majelis hakim.

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, memaparkan, sidang pada tanggal 26—29 Januari 2021 beragendakan pemeriksaan pendahuluan untuk mengecek kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti.

Baca Juga:

MK: Penanganan UU Ciptaker Tak Terpengaruh Pernyataan Jokowi

Selanjutnya, pada tanggal 1—11 Februari 2021 Mahkamah Konstitusi mengadendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Sidang pengucapan putusan akan dilakukan pada tanggal 15—16 Februari 2021 dan 19—24 Februari 2021 disertai penyerahan salinan putusan kepada pemohon, KPU, pihak terkait, dan Bawaslu.

Fajar Laksono menuturkan, sidang dilakukan secara daring seperti sidang pengujian undang-undang. Tetapi tidak tertutup untuk dilakukan sidang secara langsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

TPS Pilkada. (Foto: MP/Ismail).
TPS Pilkada. (Foto: MP/Ismail).

"Secara umum sama, tidak tertutup kemungkinan sidang luring tentu dengan prokes yang ketat, bergantung pada majelis hakim nantinya," katanya.

Ia menegaskan, untuk memasuki Gedung Mahkamah Konstitusi, pengunjung harus menunjukkan hasil tes swab antigen dengan hasil negatif, memakai masker, bersuhu tubuh tidak lebih dari 37,3 derajat Celsius serta hanya memiliki waktu audiensi selama maksimal 30 menit.

Sampai batas pendaftara, Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 135 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdiri atas tujuh sengketa hasil pemilihan gubernur, 114 hasil pemilihan bupati, dan 14 hasil pemilihan wali kota. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Minta Beking MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Anies Kontrak Politik dengan HTI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anies Kontrak Politik dengan HTI

Dalam gambar tersebut terdapat cuplikan kecil surat bertandatangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

 DPR Apresiasi MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Indonesia
DPR Apresiasi MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

"Harus melalukan efisiensi dan evaluasi penggunaan anggaran, sehingga keluhan-keluhan masyarakat bahwa selama ini BPJS boros bisa terjawab," kata Anas.

Revisi UU Pemilu Dinilai Ganggu Demokrasi Indonesia yang Sedang Ditata
Indonesia
Revisi UU Pemilu Dinilai Ganggu Demokrasi Indonesia yang Sedang Ditata

UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada masih representatif

 TKA Tiongkok Masuk Indonesia, PKS: Pemerintah Tidak Peka
Indonesia
TKA Tiongkok Masuk Indonesia, PKS: Pemerintah Tidak Peka

"Pemerintah seharusnya membatasi pergerakan Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan PSBB, termasuk larangan mudik," ujarnya.

Update COVID-19 Sabtu (22/8): 151.498 Positif, 105.198 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Sabtu (22/8): 151.498 Positif, 105.198 Sembuh

Pada Sabtu (22/8), jumlah kasus bertambah 2.090 orang sehingga menjadi 151.498 orang.

 188 WNI ABK Kapal World Dream Negatif Corona
Indonesia
188 WNI ABK Kapal World Dream Negatif Corona

"Yang 188 ABK kapal World Dream sudah selesai kita periksa semua dan seluruhnya negatif," kata Yurianto di kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/3).

Polisi Gelar Perkara Terkait Hasil Pemeriksaan 92 Rekening FPI
Indonesia
Polisi Gelar Perkara Terkait Hasil Pemeriksaan 92 Rekening FPI

Penyidik Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara terkait hasil pemeriksaan PPATK terhadap 92 rekening milik Front Pembela Islam (FPI) pada Selasa (2/2).

Penunjukkan Reinhard Silitonga jadi Ditjen PAS Diduga untuk 'Muluskan' Asimilasi Napi
Indonesia
Penunjukkan Reinhard Silitonga jadi Ditjen PAS Diduga untuk 'Muluskan' Asimilasi Napi

ia membawa tugas berat karena Menkumham Yasonna Laoly memintanya melanjutkan program asimilasi yang disebut kontroversial itu.

Kuras 3.070 Rekening Bank, 10 Pelaku Penipuan Kode OTP Dibekuk Polisi
Indonesia
Kuras 3.070 Rekening Bank, 10 Pelaku Penipuan Kode OTP Dibekuk Polisi

Beraksi sejak 2017, sindikat ini sudah berhasil menguras 3.070 rekening bank korbannya.