Sidang MK Anulir Keterangan Anggota DPR Benny K Harman Mahkamah Konstitusi (mahkamahkonstitusi.go.id)

MerahPutih.com - Proses seleksi calon hakim agung ad hoc di Mahkamah Agung masih menjadi polemik. Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) tengah memproses perkara uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (KY), selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam proses seleksi calon hakim agung.

Sidang uji materi di MK itu berawal dari gugatan Dr. Burhanudin seorang dosen sekaligus mantan calon hakim ad hoc, yang gagal lolos seleksi. Fakta sidang terbaru, MK mengabaikan keterangan anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman, selaku saksi ahli yang dihadirkan. Alasan, MK menganulir keterangannya tidak lepas dari posisi politis Benny.

Baca Juga:

6 Hakim MK Belum Lapor LHKPN Periodik

"Karena Dr. Benny K. Harman adalah anggota Komisi III DPR RI, terlebih lagi yang bersangkutan merupakan salah seorang kuasa dari pemberi keterangan DPR sehingga mahkamah tidak mempertimbangkan keterangannya sebagai ahli," kata majelis hakim Saldi Isra sidang perkara 92/PUU-XVIII/2020 yang disiarkan secara virtual di Jakarta, Rabu (24/11).

Politikus partai Demokrat itu hadir memberikan keterangan sebagai saksi ahli sidang MK pada 21 Oktober 2021. Kala itu, Benny K. Harman dihadirkan sebagai saksi dari pihak terkait KY.

Benny K Harman
Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman (Foto: Bennyharmannet)

Beberapa keterangan yang dipaparkan Benny di antaranya mengenai kewenangan KY melakukan seleksi calon hakim ad hoc di MA bukan berasal dari perluasan dari frasa "hakim agung" pada Pasal 24 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Benny juga berpandangan kewenangan KY juga muncul dari Pasal 25 UUD 1945 yang menyatakan diangkat dan diberhentikan melalui undang-undang. Artinya, pembentuk undang-undang yang berhak menentukan kewenangan KY sebagai bentuk open legal policy.

Fungsi hakim ad hoc di MA dan Hakim Agung tidak berbeda sebagai satu majelis yang setara. Perbedaannya hanya menyangkut administrasi, masa jabatan, dan kekhususan perkara yang diperiksa dan diputus.

Bahkan, kata Benny, karena fungsi hakim ad hoc dan hakim agung yang setara dalam satu majelis, kewenangan KY untuk melakukan seleksi hakim ad hoc dicantumkan dalam satu napas atau satu norma dengan kewenangan KY melakukan seleksi hakim agung dalam UU KY. (Pon)

Baca Juga:

Sepanjang 2019-2021, KY Terima 115 Laporan Masyarakat Terkait Perkara Pertanahan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Bongkar Penyekatan PPKM Darurat Kerap Picu Kemacetan
Indonesia
Polda Metro Bongkar Penyekatan PPKM Darurat Kerap Picu Kemacetan

Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat untuk mengatasi penumpukan atau kemacetan di beberapa titik akibat pemberlakuan PPKM Darurat.

BMKG Sebut Kabupaten Malang Masih Aman dari Tsunami
Indonesia
BMKG Sebut Kabupaten Malang Masih Aman dari Tsunami

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut jika di Kabupaten Malang masih aman dari bahaya gelombang tsunami.

Berbagi Cerminkan Kepedulian Perayaan Imlek di Masa Pandemi
Indonesia
Berbagi Cerminkan Kepedulian Perayaan Imlek di Masa Pandemi

Perayaan Imlek tak selalu bicara soal pesta dan kemeriahan. Sebab di masa pandemi COVID-19, semua masyarakat dituntut untuk selalu mawas diri dan peduli sesama dengan menerapkan protokol kesehatan.

Anies Sebut 9 Juta Lebih Warga Terima Jatah Vaksin di DKI
Indonesia
Anies Sebut 9 Juta Lebih Warga Terima Jatah Vaksin di DKI

Sebanyak sembilan juta lebih masyarakat telah menerima vaksin di Jakarta.

KPK Buka Peluang Jerat Legislator Bekasi dalam Kasus Suap Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Buka Peluang Jerat Legislator Bekasi dalam Kasus Suap Rahmat Effendi

Kalau dalam penggeledahan itu ditemukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dimungkinkannya adanya tindak pidana baru ya tentunya pasti akan kita buka

Pemprov DKI Akui Tak Bisa Seenaknya Cabut Izin Pabrik yang Cemari Teluk Jakarta
Indonesia
Kapolda Jateng: Vaksinasi Difokuskan pada Pelajar dan Mahasiswa
Indonesia
Kapolda Jateng: Vaksinasi Difokuskan pada Pelajar dan Mahasiswa

Pertimbangan kelompok tersebut dilakukan percepatan vaksinasi karena sekolah sudah memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan Perkuliahan Tatap Muka (PTM).

Mau Vaksin Sinovac atau Nunggu Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca? Ini Jawaban Ahli
Indonesia
Mau Vaksin Sinovac atau Nunggu Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca? Ini Jawaban Ahli

Masyarakat diminta tidak ragu dengan vaksin Sinovac buatan Tiongkok. Vaksin ini sudah terbukti secara ilmiah dan mampu menghasilkan antibodi yang bisa menangkal virus corona.

Alasan Pemerintah Akhirnya Izinkan PTM saat PPKM
Indonesia
Alasan Pemerintah Akhirnya Izinkan PTM saat PPKM

Ada syarat-syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas yang harus diterapkan oleh beberapa sekolah yang telah menjalankannya.

Jumlah Formasi CPNS Kemenkumham, Lulusan SLTA Minati Lowongan Penjaga Tahanan
Indonesia
Jumlah Formasi CPNS Kemenkumham, Lulusan SLTA Minati Lowongan Penjaga Tahanan

Penjaga Tahanan yang paling banyak dicari Kemenkum HAM dengan kebutuhan 3.876 formasi yang ditempatkan di 32 kantor wilayah. Formasi ini bisa dilamar dengan jenjang SLTA Sederajat.