Sidang Korupsi Bansos COVID-19, Saksi Sebut Warga tak Keluhkan Pembagian Bansos Sembako Suasana sidang saat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara memberikan kesaksian melalui "video conference" di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (5/4), dengan terdakwa Direktur Utama PT Mandala Hamonagan Sude, Harry Van Sidabukke.

Dalam kesaksiannya, para saksi mengungkapkan manfaat bansos dalam bentuk paket sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos). Saksi yang hadir merupakan penerima manfaat bansos di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga

Saksi Ungkap Kesaktian Matheus Joko Tangani Proyek Kemensos

"Bagi saya yang menerima bansos sih sangat berterima kasih atas bantuan itu," ujar Rumiah, salah satu saksi.

Rumiah merupakan ibu rumah tangga yang berasal dari Kelurahan Duku Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Rumiah juga lebih memilih bansos dalam bentuk paket sembako dibandingkan bansos tunai.

"Jadi bagi saya, mendingan saya bansos (paket sembako) karena semuanya ada, entah ada mie-nya,entah beras-nya itu sangat membantu," tutur Rumiah ketika ditanya Kuasa Hukum Harry Sidabukke.

Tersangka pemberi suap Harry Van Sidabukke usai pemeriksaan di KPK, Selasa (29/12/2020) sore. Foto/tangkapan layar
Tersangka pemberi suap Harry Van Sidabukke usai pemeriksaan di KPK, Selasa (29/12/2020) sore. Foto/tangkapan layar

Jawaban Rumiah diperkuat oleh keterangan Saksi lain yang bernama Lusia Rahmawati yang hadir di PN Tipikor. Lusia adalah ibu rumah tangga dari Keluruhan Duku Selatan, Koja, Jakarta Utara.

Lusia juga merupakan petugas RT yang membantu kelurahan dalam membagikan bansos sembako di lingkungannya.

Lusia mengaku, bahwa bansos sembako sangat bermanfaat bagi mereka warga terdampak corona. Dia juga cenderung memilih bansos dalam paket sembako dibandingkan bansos tunai.

"Kalau uang, lebih bermanfaat sembako pak, karena uang...saya kan menerima juga ya bantuan yang dari kemensos dan dari pos itu, kadang kalau saya habis terima yang bantuannya uang besok langsung dihabiskan beli anak jajan, beli kuota gitu... Jadi kalau yang berupa sembako kan ya bisa memasak beras, memasak ala kadarnya beras gitu," jelas Lusia.

Lusia mengaku, masyarakat di lingkungannya tidak ada yang mengeluh soal pembagian bansos sembako sejak April hingga Desember 2020. Kecuali pada saat awal-awal karena ada beberapa warga terdampak COVID-19 yang tidak mendapat bansos tersebut karena belum masuk daftar penerima bansos sembakonya.

"Pada saat pendataan pertama Pak, karena belum terdata, sempat ada warga yang tidak terima, warga juga ada yang komplain karena nama-namanya belum termasuk daftar penerima bantuan, itu pada awal-awal pembagian," pungkas Lusia. (*)

Baca Juga

Matheus Joko Santoso Diduga Berbohong Soal Pungutan Fee Bansos COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Usut Kerumunan dan Intimidasi Satpol PP Saat Tertibkan Pasar Klitikan Solo
Indonesia
Polisi Usut Kerumunan dan Intimidasi Satpol PP Saat Tertibkan Pasar Klitikan Solo

Pihak yang mengintimidasi tersebut disangka melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 atau Pasal 212 KUHP, dan atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Gempa Magnitudo 5,5 Kembali Guncang Malang
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,5 Kembali Guncang Malang

Gempa M 5,5 itu terjadi di kedalaman 98 kilometer

Pemerintah Beri Bantuan Rp50 Juta untuk Korban Banjir Bandang di NTT
Indonesia
Pemerintah Beri Bantuan Rp50 Juta untuk Korban Banjir Bandang di NTT

Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp10-50 juta untuk perbaikan rumah masyakarat terdampak banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Vaksin Corona Bukan untuk Mengobati Penyakit
Indonesia
Vaksin Corona Bukan untuk Mengobati Penyakit

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, vaksin COVID-19 hanya untuk mencegah.

Dewas KPK Ancam Pecat Lili Pintauli Siregar Jika Terbukti Langgar Kode Etik
Indonesia
Dewas KPK Ancam Pecat Lili Pintauli Siregar Jika Terbukti Langgar Kode Etik

Ia pun menegaskan Dewas tidak segan menindak Lili jika terbukti membantu Syahrial dalam penanganan perkara. Ia menegaskan hal itu dilarang.

JK Tegaskan Konflik Papua Bisa Diselesaikan
Indonesia
JK Tegaskan Konflik Papua Bisa Diselesaikan

"Berbeda halnya dengan kelompok bersenjata di Papua, ada banyak faksi di sana dan garis komando-nya tidak jelas. Antara satu kabupaten atau kampung lainnya tidak terhubung garis komando," kata JK.

Muncul Klaster COVID-19 di Kawasan Industri, Luhut Minta Pengetatan
Indonesia
Muncul Klaster COVID-19 di Kawasan Industri, Luhut Minta Pengetatan

Tidak memberikan celah untuk pelanggaran yang tidak sesuai aturan berlaku

PPKM Darurat, Warga yang Berpergian ke Luar Kota Wajib Bawa Bukti Kartu Vaksin
Indonesia
PPKM Darurat, Warga yang Berpergian ke Luar Kota Wajib Bawa Bukti Kartu Vaksin

"Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I)," demikian isi dokumen tersebut.

Pengetatan Pemudik di Kota Bogor Sampai Tingkat RT
Indonesia
Pengetatan Pemudik di Kota Bogor Sampai Tingkat RT

"Jika dari tes swab antigen hasilnya positif, akan diisolasi (di) pusat isolasi COVID-19 Kota Bogor yakni di Gedung Pusdiklat BPKP di Ciawi," kata Bima Arya.

Antisipasi Long Weekend, KAI Daop 6 Yogyakarta Tambah Dua KA Jarak Jauh
Indonesia
Antisipasi Long Weekend, KAI Daop 6 Yogyakarta Tambah Dua KA Jarak Jauh

PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta mengoperasionalkan dua KA Jarak Jauh tambahan untuk keberangkatan tanggal 14 dan 15 Maret 2021.