Sidang Kasus Perkosaan Santri di Bandung Bakal Digelar Maraton Kejaksaan Tinggi Jabar. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sidang terdakwa kasus perkosaan terhadap belasan anak yang dilakukan guru pesantren di Bandung, HW (36), telah rampung memeriksa saksi-saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asep N Mulyana mengusulkan agar sidang digelar dua minggu sekali, sehingga hasilnya lebih cepat. Dengan sidang maraton, kasus yang menyita perhatian publik tanah air ini akan cepat sampai pada tuntutan hingga vonis.

Baca Juga:

Sidang Terdakwa Pemerkosaan 12 Santri Berlangsung Tertutup, Kejati Jabar Jadi JPU

JPU yang juga menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat itu juga mempertimbangkan hukuman berat bagi WH, yakni hukuman mati atau kebiri. Meski demikian, pemberian hukuman berat tersebut masih harus melalui pengujian fakta-fakta di persidangan.

"Saya gak berani berandai-andai, nanti fakta di persidangan seperti apa," ungkap Asep, setelah sidang lanjutan kasus perkosaan oleh HW di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa (21/11).

Selain hukuman mati, JPU akan mempertimbangkan pemberian hukuman tambahan, yaitu hukuman kebiri. Pertimbangan pemberian hukuman berat ini karena perbuatan HW yang memperkojsa belasan santriwatinya sampai beberapa di antaranya hamil dan melahirkan.

"Perbuatan ini dilakukan HW antara 2016 hingga 2021 di sejumlah tempat di Bandung, termasuk di pesantren yang HW pimpin," katanya.

Asep juga memaparkan hasil persidangan yang digelar secara daring dan luring tersebut. Jaksa telah menggali keterangan dari saksi tentang proses belajar mengajar di pesantren yang dipimpin HW, sampai mengenai pengelolaan pesantren hingga dana-dana bantuan.

Dari hasil keterangan saksi, kata Asep, diketahui bahwa ada aliran dana bantuan sosial yang diduga disalahgunakan oleh HW. Sementara para korban dijadikan modus untuk mendapatkan bansos tersebut.

Sehingga, selain melakukan kejahatan seksual, JPU menduga kuat bahwa HW juga melakukan tindak pidana lain, yaitu penyelewengan bansos.

Kepala Kejati Jawa Barat Asep N Mulyana, (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Caption

"Kami tanyakan seluruhnya termasuk tidak hanya perbuatan pidana terhadap anak-anak itu dan juga penggunaan bansos," ucap Asep.

Menurutnya, program bantuan sosial yang diterima HW antara lain Indojnesia Pintar yang diajukan atas nama para santriwati. Namun setelah para santriwati mendapatkan bantuan, HW mengambil bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi.

"Jadi kita tidak hanya fokus kepada pelanggaran UU Perlindungan Anak, tapi semuanya kami tanyakan (termasuk bansos)," tandasnya.

Sidang perkara ini, sudah memeriksa sedikitnya 18 orang saksi yang dihadirkan pada majelis hakim yang dipimpin Ketua Majelis hakim Yohannes Purnomo dengan hakim anggota Riyanto dan Eman Sulaeman, untuk sidang selanjutnya. (Imanha/Jawa Barat )

Baca Juga:

Buntut Kasus Pencabulan Santri di Bandung, Menag Perketat Izin Boarding School

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bung Karno Selalu Hidup lewat Ide, Aspirasi dan Gagasannya
Indonesia
Bung Karno Selalu Hidup lewat Ide, Aspirasi dan Gagasannya

Proklamator RI Sukarno selalu hidup dalam hati dan pikiran rakyat Indonesia, melalui ide, aspirasi, dan pemikiran.

Reuni 212 Batal Dihelat di Jakarta, Wagub Riza: Alhamdulillah
Indonesia
Reuni 212 Batal Dihelat di Jakarta, Wagub Riza: Alhamdulillah

"Alhamdulillah informasi yang kami terima, teman-teman panitia sangat bijak dan adil, mencari solusi, yaitu berdasar informasi yang kami terima, akan diadakan di tempat Ustad Arifin Ilham di Pondok Pesantren Azzikra," ucap Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (29/11).

Polda Metro Jelaskan Konser Boyband NCT 127 Tetap Berjalan, sementara Dewa 19 Ditunda
Indonesia
Polda Metro Jelaskan Konser Boyband NCT 127 Tetap Berjalan, sementara Dewa 19 Ditunda

Konser NCT 127 digelar selama dua hari yakni Jumat (4/11) dan Sabtu (5/11).

Marching Band hingga Reog Iringi Rombongan 3 Parpol KIB ke KPU
Indonesia
Marching Band hingga Reog Iringi Rombongan 3 Parpol KIB ke KPU

Iring-iringan marching band dan reog Ponorogo dan marawis turut memeriahkan kedatangan Airlangga, Zulhas dan Suharso ke KPU.

Kepala Daerah Diminta Buat Kebijakan Pro UMKM
Indonesia
Kepala Daerah Diminta Buat Kebijakan Pro UMKM

Mendagri meminta kepala daerah membuat kebijakan yang pro terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.

Adu Tajir 3 Calon Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan
Indonesia
Adu Tajir 3 Calon Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan

menarik untuk menelisik harta kekayaan tiga calon orang nomor 1 di DKI Jakarta tersebut.

Baru Bebas dari Lapas, Mantan Wali Kota Cimahi Ditangkap KPK Lagi
Indonesia
Baru Bebas dari Lapas, Mantan Wali Kota Cimahi Ditangkap KPK Lagi

Ajay M Priatna dibawa tim penyidik ke kantor KPK dan tiba sekitar pukul 11.55 WIB, Rabu (17/8).

Tiga Faktor Jadi Penghambat Indonesia Belum Capai Standar Vaksinasi WHO
Indonesia
Tiga Faktor Jadi Penghambat Indonesia Belum Capai Standar Vaksinasi WHO

Standar endemi dari WHO adalah cakupan vaksinasi COVID-19 sebanyak 70 persen dari seluruh populasi penduduk.

[HOAKS atau FAKTA]: Bupati Sambas Langsung Angkat Honorer Jadi PNS
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Bupati Sambas Langsung Angkat Honorer Jadi PNS

Masyarakat jangan sampai ada yang tertipu, apalagi sampai mengirimkan uang.

DPRD DKI Bakal Hapus TGUPP Jakarta Usai Anies Lengser
Indonesia
DPRD DKI Bakal Hapus TGUPP Jakarta Usai Anies Lengser

DPRD DKI Jakarta tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pada tahun berikutnya sehubungan masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022.