Sidang Kasus Perkosaan Santri di Bandung Bakal Digelar Maraton Kejaksaan Tinggi Jabar. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sidang terdakwa kasus perkosaan terhadap belasan anak yang dilakukan guru pesantren di Bandung, HW (36), telah rampung memeriksa saksi-saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asep N Mulyana mengusulkan agar sidang digelar dua minggu sekali, sehingga hasilnya lebih cepat. Dengan sidang maraton, kasus yang menyita perhatian publik tanah air ini akan cepat sampai pada tuntutan hingga vonis.

Baca Juga:

Sidang Terdakwa Pemerkosaan 12 Santri Berlangsung Tertutup, Kejati Jabar Jadi JPU

JPU yang juga menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat itu juga mempertimbangkan hukuman berat bagi WH, yakni hukuman mati atau kebiri. Meski demikian, pemberian hukuman berat tersebut masih harus melalui pengujian fakta-fakta di persidangan.

"Saya gak berani berandai-andai, nanti fakta di persidangan seperti apa," ungkap Asep, setelah sidang lanjutan kasus perkosaan oleh HW di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa (21/11).

Selain hukuman mati, JPU akan mempertimbangkan pemberian hukuman tambahan, yaitu hukuman kebiri. Pertimbangan pemberian hukuman berat ini karena perbuatan HW yang memperkojsa belasan santriwatinya sampai beberapa di antaranya hamil dan melahirkan.

"Perbuatan ini dilakukan HW antara 2016 hingga 2021 di sejumlah tempat di Bandung, termasuk di pesantren yang HW pimpin," katanya.

Asep juga memaparkan hasil persidangan yang digelar secara daring dan luring tersebut. Jaksa telah menggali keterangan dari saksi tentang proses belajar mengajar di pesantren yang dipimpin HW, sampai mengenai pengelolaan pesantren hingga dana-dana bantuan.

Dari hasil keterangan saksi, kata Asep, diketahui bahwa ada aliran dana bantuan sosial yang diduga disalahgunakan oleh HW. Sementara para korban dijadikan modus untuk mendapatkan bansos tersebut.

Sehingga, selain melakukan kejahatan seksual, JPU menduga kuat bahwa HW juga melakukan tindak pidana lain, yaitu penyelewengan bansos.

Kepala Kejati Jawa Barat Asep N Mulyana, (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Caption

"Kami tanyakan seluruhnya termasuk tidak hanya perbuatan pidana terhadap anak-anak itu dan juga penggunaan bansos," ucap Asep.

Menurutnya, program bantuan sosial yang diterima HW antara lain Indojnesia Pintar yang diajukan atas nama para santriwati. Namun setelah para santriwati mendapatkan bantuan, HW mengambil bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi.

"Jadi kita tidak hanya fokus kepada pelanggaran UU Perlindungan Anak, tapi semuanya kami tanyakan (termasuk bansos)," tandasnya.

Sidang perkara ini, sudah memeriksa sedikitnya 18 orang saksi yang dihadirkan pada majelis hakim yang dipimpin Ketua Majelis hakim Yohannes Purnomo dengan hakim anggota Riyanto dan Eman Sulaeman, untuk sidang selanjutnya. (Imanha/Jawa Barat )

Baca Juga:

Buntut Kasus Pencabulan Santri di Bandung, Menag Perketat Izin Boarding School

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dukung PTM, Polisi Kulon Progo Gencarkan Vaksinasi Pelajar
Indonesia
Dukung PTM, Polisi Kulon Progo Gencarkan Vaksinasi Pelajar

Vaksinasi di Klinik Pratama Bhayangkara setiap hari dari 08.00 WIB sampai selesai.

Polri Persilakan Edy Mulyadi Ajukan Praperadilan-Penangguhan Penahanan
Indonesia
Polri Persilakan Edy Mulyadi Ajukan Praperadilan-Penangguhan Penahanan

Mabes Polri menanggapi rencana tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi untuk mengajukan penangguhan penahanan.

3 Juni, KPU Banjarmasin Tetapkan Wali Kota Terpilih
Indonesia
3 Juni, KPU Banjarmasin Tetapkan Wali Kota Terpilih

Usai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarmasin, pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Pilkada Banjarmasin Ibnu Sina-Arifin unggul atas paslon lainnya.

Hari Ini, Polisi Periksa David NOAH
Indonesia
Hari Ini, Polisi Periksa David NOAH

Pengacara David NOAH, Hendra PS mengatakan, kliennya meminjam uang dari LY dalam kapasitasnya selaku direktur komunikasi di sebuah perusahaan sehingga peminjaman uang antara David dan LY adalah murni urusan bisnis.

Harga Minyak Goreng Masih Tinggi Rp 20.000 - Rp 21.000 Per Liter
Indonesia
Harga Minyak Goreng Masih Tinggi Rp 20.000 - Rp 21.000 Per Liter

Jangan sampai dana Rp 3,6 triliun yang digelontorkan mengalir ke produsen lagi. Karena ini bukan subsidi untuk produsen.

Tak Bawa STRP, Sejumlah Pengendara Diputar Balik di Pos PPKM Daan Mogot
Indonesia
Tak Bawa STRP, Sejumlah Pengendara Diputar Balik di Pos PPKM Daan Mogot

Sejumlah pengendara yang hendak melintasi posko penyekatan Jalan Daan Mogot, Batuceper, Kota Tangerang, diputar balik. Mereka dilarang melintas karena belum memiliki surat tanda registrasi pekerja (STRP), Senin (12/7).

Tiba di Tanah Air, 7.465 Pekerja Migran Dikarantina di Hotel dan Wisma Atlet
Indonesia
Tiba di Tanah Air, 7.465 Pekerja Migran Dikarantina di Hotel dan Wisma Atlet

Sebanyak 7.465 pekerja migran yang baru pulang dari luar negeri menjalani karantina mandiri COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Wisma Atlet Pademangan.

[HOAKS atau FAKTA]: Nasi Dipanaskan 12 Jam Dalam Rice Cooker Berubah Jadi Racun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Nasi Dipanaskan 12 Jam Dalam Rice Cooker Berubah Jadi Racun

Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyatakan bahwa terdapat racun dalam nasi bila tidak dikeluarkan lebih dari 12 jam dari rice cooker. Dikatakan dalam narasi tersebut, nasi yang ada di dalam rice cooker lebih dari 12 jam bisa memicu diabetes, kanker, hingga tumor.

DPD Ingatkan Potensi Dukungan Terhadap IKN Nusantara Menurun
Indonesia
DPD Ingatkan Potensi Dukungan Terhadap IKN Nusantara Menurun

Dia menyebut dukungan itu berpotensi menurun.

Ketua DPRD DKI Minta KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Formula E

Prasetyo meminta lembaga antirasuah itu memanggil dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus ini. Dia berharap KPK tak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus ini.