Sidang Judicial Review Perdana UU Ciptaker, Buruh Diminta Perbaiki Isi Gugatan Demo buruh menolak UU Cipta Kerja. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan I gugatan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sidang dengan nomor perkara 101/PUU-XVIII/2020 tersebut juga digelar secara daring, di mana para pemohon dan kuasa hukum menghadiri sidang secara virtual.

Usai mengikuti sidang perdana pemeriksaan berkas permohonan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut bahwa 14 hari ke depan, sidang dengan agenda pembahasan pokok perkara akan mulai dilakukan.

Baca Juga:

DPR Didesak Segera Lakukan Legislatif Review UU Cipta Kerja

“Sidang lanjutan adalah akan membahas pokok-pokok perkara yang akan diujikan,” imbuh Said Iqbal dalam video conference yang diterima wartawan, Selasa (24/11).

Perlu diketahui, sidang yang dipimpin oleh hakim ketua Arief Hidayat tersebut memberikan beberapa nasihat. Termasuk perbaikan terhadap pokok materi gugatan yang diajukan oleh para pemohon.

Salah satu yang disarankan oleh hakim MK adalah penguraian legal standing para pemohon.

Demo buruh menolak UU Cipta Kerja. (MP/ Rizky Fitrianto)
Demo buruh menolak UU Cipta Kerja. (MP/ Rizky Fitrianto)

Termasuk posisi para pemohon yang dicantumkan termasuk penjelasan kerugian konstitusional dan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Pemohon supaya lebih bisa menguraikan legal standing yang bisa meyakinkan pada mahkamah, kerugian konstitusional pada konfederasi, kerugian konstitusional pada federasi, dan kerugian konstitusional pada pekerja,” kata Arief.

“Karena kalau uraiannya tidak jelas, tidak ada sebab akibat, bisa saja kita nanti kalau (menilai) konfederasi dan federasi tidak punya legal standing dan yang punya legal standing hanya pekerja saja,” tambahnya.

Begitu juga perbaikan pada posita dan petitum yang dicantumkan di dalam berkas gugatan para pemohon.

Baca Juga:

Kemendagri Minta Politisi Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja

Arief Hidayat memberikan waktu maksimal 14 hari terhitung semenjak hari ini untuk menyerahkan hasil perbaikan.

“Jadi kami tunggu perbaikan pada hari Senin 7 Desember 2020,” ucap Arief.

Mendapati saran dan masukan dari hakim MK, tim kuasa hukum pemohon yang merupakan dari kelompok KSPI pimpinan Said Iqbal dan KSPSI pimpinan Andi Gani Nena Wea menyatakan menerima dan mengikuti arahan yang disampaikan dalam persidangan.

“Kami akan perbaiki dan kami ucapkan terima kasih,” jelas kuasa hukum pemohon, Andi Asrun dalam persidangan. (Knu)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Uang Pecahan Rp 200 Ribu Bakal Diluncurkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Uang Pecahan Rp 200 Ribu Bakal Diluncurkan

Uang pecahan Rp75 ribu resmi diluncurkan sebagai bentuk memperingati HUT ke-75 Republik Indonesia.

Wagub Tegaskan Pemprov DKI Belum Bahas Reuni Akbar PA 212 di Monas
Indonesia
Wagub Tegaskan Pemprov DKI Belum Bahas Reuni Akbar PA 212 di Monas

Beredar juga secarik surat di kalangan awak media terkait undangan rapat dari Pemprov DKI

Densus 88 Antiteror Polri Antisipasi Serangan Terorisme di Kerumunan Massa
Indonesia
Densus 88 Antiteror Polri Antisipasi Serangan Terorisme di Kerumunan Massa

Beberapa waktu lalu, Densus 88 juga menangkap anggota kelompok JI berinisial AYR di Sentul, Bogor

Malaysia Darurat COVID-19, Pimpinan DPRD: Jangan Sampai Jakarta Begitu
Indonesia
Malaysia Darurat COVID-19, Pimpinan DPRD: Jangan Sampai Jakarta Begitu

Pemerintah DKI harus sudah mempunyai upaya antisipasi lonjakan kasus dan varian baru COVID-19.

Serempetan Bus dengan KA Batara Kresna di Solo, Gibran Pecat Sopir BST
Indonesia
Serempetan Bus dengan KA Batara Kresna di Solo, Gibran Pecat Sopir BST

"Kami proses kejadian tersebut, sopir sudah kami berhentikan, karena itu termasuk pelanggaran kategori berat," ujarnya

Erick Thohir Yakin Bio Farma Siap Produksi 100 Juta Vaksi COVID-19 Per Tahun
Indonesia
Erick Thohir Yakin Bio Farma Siap Produksi 100 Juta Vaksi COVID-19 Per Tahun

Bila warga mau beraktivitas, baik bekerja atau berolahraga, jangan pernah lupa untuk 3M

[HOAKS atau FAKTA]: Ada Negara di Dalam Negara, Masuk Pantai Indah Kapuk Wajib Pakai Paspor
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Negara di Dalam Negara, Masuk Pantai Indah Kapuk Wajib Pakai Paspor

Unggahan tersebut telah mendapatkan respons sebanyak 1.315 suka serta 984 retweet dan komentar.

Jelang Tutup Tahun, Penumpang Pesawat Anjlok 64 Persen
Indonesia
Jelang Tutup Tahun, Penumpang Pesawat Anjlok 64 Persen

Terjadi pertumbuhan jumlah penumpang yang keluar masuk Pulau Bali melalui bandara selama November jika dibandingkan dengan catatan di bulan-bulan sebelumnya tahun 2020.

ICW Dorong KPK Jerat Pejabat Lain yang Terlibat Korupsi Bansos
Indonesia
ICW Dorong KPK Jerat Pejabat Lain yang Terlibat Korupsi Bansos

"Perlu ditelusuri juga potensi penerimaan uang dari penyedia atau rekanan-rekan sebelumnya," tegas Almas.

Terungkap, Asal Muasal Makam di Jalan Umum Pisangan Lama
Indonesia
Terungkap, Asal Muasal Makam di Jalan Umum Pisangan Lama

"Dulu ada kebun, tanah kosong yang diwakafkan menjadi pemakaman warga, lalu ke sini-sininya muncul kontrakan," ucap keluarga almarhum, Safitriani