Sidang Gugatan Kivlan Zein Soal Senjata Api Digelar Pekan Depan Kivlan Zein. Foto: MP/Kanu

Merahputih.com - Sidang pengujian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api yang diajukan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen ke Mahkamah Konstitusi dijadwalkan digelar Rabu (13/5) pekan depan.

Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, Kamis (7/5), sidang perdana perkara dengan nomor 27/PUU-XVIII/2020 itu beragendakan pemeriksaan pendahuluan.

Baca Juga:

Batal Jalani Sidang Eksepsi, Kivlan Zen Ungkap Kondisinya yang Makin Memprihatinkan

Ada pun Kivlan Zen yang diwakili kuasa hukum Tonin Tachta Singarimbun dkk meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 1 ayat (1) UU Senjata Api dicabut.

Bunyi Pasal 1 ayat (1) UU Senjata Api: "Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun".

Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen menunjukan obat- obatnya kepada wartawan sebelum sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019). (ANTARA/ Livia Kristianti)
Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen menunjukan obat- obatnya kepada wartawan sebelum sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019). (ANTARA/ Livia Kristianti)

Menurut pemohon, norma dalam Pasal 1 ayat (1) UU Senjata Api itu rumit dan multitafsir.

Dalam permohonan yang diajukan pada 25 Maret 2020 itu, pemohon menyebut dalam negara hukum, ketentuan dalam membuat suatu norma sepatutnya memenuhi ketentuan bahasa yang mudah dimengerti dan tata bahasa yang benar.

Baca Juga:

Habil Marati Didakwa Beri Uang Kepada Kivlan Zen Untuk Beli Senjata

Sementara Kivlan Zen mengajukan permohonan ini terkait statusnya sebagai terdakwa dalam kasus penyeludupan senjata api dan pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih ditunda karena alasan kesehatan.

Kivlan Zen, sebagaimana dikutip Antara, didakwa atas kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan peluru tajam dengan melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Sabtu (23/5): 21.745 Positif, 5.249 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Sabtu (23/5): 21.745 Positif, 5.249 Sembuh

Kemudian pasien telah sembuh penyakit corona naik mencapai 192 jiwa menjadi 5.249 orang.

Polda Metro Selidiki Pembuat Hoaks Chat Kapolda Metro soal Sikat Laskar HRS
Indonesia
Polda Metro Selidiki Pembuat Hoaks Chat Kapolda Metro soal Sikat Laskar HRS

Selain itu, polisi kembali mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam memakai media sosial.

Wagub DKI Ceritakan Kedekatan Betawi dengan Warga Tionghoa di Masa Lalu
Indonesia
Wagub DKI Ceritakan Kedekatan Betawi dengan Warga Tionghoa di Masa Lalu

Interaksi antara warga Tionghoa dan masyarakat Betawi sudah berlangsung sejak masih nusantara.

Komjak Bakal Panggil Kajari Jaksel Imbas Jamu 2 Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Komjak Bakal Panggil Kajari Jaksel Imbas Jamu 2 Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra

Hal ini lantaran prinsip semua orang sama di hadapan hukum

Pemprov DKI Tutup Sementara 161 Perusahaan Langgar PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Tutup Sementara 161 Perusahaan Langgar PSBB

Perusahaan yang ditutup sementara oleh Disnakertrans bertambah 8 dari data Selasa (5/5) kemarin yang hanya 153 sektor usaha.

Pengumuman Kelulusan SMA Secara Online, Puluhan Pelajar Diamankan Gegara Konvoi
Indonesia
Pengumuman Kelulusan SMA Secara Online, Puluhan Pelajar Diamankan Gegara Konvoi

Jumlah pelajar yang diamankan kemungkinan bertambah karena di kecamatan lain juga ada laporan serupa.

Kemenhub Bantah Perbolehkan Mudik
Indonesia
Kemenhub Bantah Perbolehkan Mudik

Kemhub menegaskan bahwa mudik tetap dilarang dan sama sekali tidak ada pengecualian.

Berani Baru, Jadi Bapak Rumah Tangga Jaga Anak dan Usaha Online
Hiburan & Gaya Hidup
Berani Baru, Jadi Bapak Rumah Tangga Jaga Anak dan Usaha Online

"Jadi bapak rumah tangga saya bilangnya pekerjaan, karena ternyata duh penuh tantangan nya, ga gampang ternyata ngurus anak,” ujar Chandra.

PAN Apresiasi Jokowi Divaksin Pertama: Simbol Benar-benar Aman
Indonesia
PAN Apresiasi Jokowi Divaksin Pertama: Simbol Benar-benar Aman

Partai Amanat Nasional mengapresiasi langkah pemerintah yang akan melakukan vaksinasi perdana pada 13 Januari mendatang.

Polisi Bubarkan Ratusan Pedagang Pakaian di Pasar Tanah Abang
Indonesia
Polisi Bubarkan Ratusan Pedagang Pakaian di Pasar Tanah Abang

"Jadi bahan pokok itu lah yang boleh. Yang tidak boleh akan kami tertibkan," imbuh Heru.