Sidang Gugatan Kivlan Zein Soal Senjata Api Digelar Pekan Depan Kivlan Zein. Foto: MP/Kanu

Merahputih.com - Sidang pengujian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api yang diajukan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen ke Mahkamah Konstitusi dijadwalkan digelar Rabu (13/5) pekan depan.

Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, Kamis (7/5), sidang perdana perkara dengan nomor 27/PUU-XVIII/2020 itu beragendakan pemeriksaan pendahuluan.

Baca Juga:

Batal Jalani Sidang Eksepsi, Kivlan Zen Ungkap Kondisinya yang Makin Memprihatinkan

Ada pun Kivlan Zen yang diwakili kuasa hukum Tonin Tachta Singarimbun dkk meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 1 ayat (1) UU Senjata Api dicabut.

Bunyi Pasal 1 ayat (1) UU Senjata Api: "Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun".

Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen menunjukan obat- obatnya kepada wartawan sebelum sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019). (ANTARA/ Livia Kristianti)
Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen menunjukan obat- obatnya kepada wartawan sebelum sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019). (ANTARA/ Livia Kristianti)

Menurut pemohon, norma dalam Pasal 1 ayat (1) UU Senjata Api itu rumit dan multitafsir.

Dalam permohonan yang diajukan pada 25 Maret 2020 itu, pemohon menyebut dalam negara hukum, ketentuan dalam membuat suatu norma sepatutnya memenuhi ketentuan bahasa yang mudah dimengerti dan tata bahasa yang benar.

Baca Juga:

Habil Marati Didakwa Beri Uang Kepada Kivlan Zen Untuk Beli Senjata

Sementara Kivlan Zen mengajukan permohonan ini terkait statusnya sebagai terdakwa dalam kasus penyeludupan senjata api dan pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih ditunda karena alasan kesehatan.

Kivlan Zen, sebagaimana dikutip Antara, didakwa atas kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan peluru tajam dengan melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politisi PDIP Kritik Ketidaktegasan Pemerintah soal Kerumunan Penyambutan Rizieq Shihab
Indonesia
Politisi PDIP Kritik Ketidaktegasan Pemerintah soal Kerumunan Penyambutan Rizieq Shihab

Kritik itu juga datang dari anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen.

Selain Black Box, Tim SAR Berhasil Kumpulkan 24 Kantong Jenazah
Indonesia
Selain Black Box, Tim SAR Berhasil Kumpulkan 24 Kantong Jenazah

TNI AL berhasil menemukan black box atau kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ 128 di sekitar Pulau Laki-Pulau Lancang, Kepulauan Seribu.

Petasan Yang Diledakan di Kantor KAMI Berdaya Rendah
Indonesia
Petasan Yang Diledakan di Kantor KAMI Berdaya Rendah

Heru juga memastikan, Polisi tetap menangani walaupun belum ada laporan.

Prabowo Subianto Diminta Jadi Ketum Lagi, Buat Modal Pilpres 2024?
Indonesia
Prabowo Subianto Diminta Jadi Ketum Lagi, Buat Modal Pilpres 2024?

Tidak mungkin kepemimpinan Partai Gerindra dipindahkan ke orang lain selain Prabowo

Musim Pilkada, PWI Tegaskan Independensi Wartawan Harga Mati
Indonesia
Musim Pilkada, PWI Tegaskan Independensi Wartawan Harga Mati

PWI bahkan memberikan sanksi bagi wartawan yang bersikap partisan

MA Korting Hukuman Eks Wali Kota Cilegon
Indonesia
MA Korting Hukuman Eks Wali Kota Cilegon

Iman Ariyadi diketahui terbukti menerima suap sebesar Rp 700 juta dari PT KIEC

Ini Kriteria dan Syarat Perjalanan Orang Saat Adaptasi New Normal
Indonesia
Ini Kriteria dan Syarat Perjalanan Orang Saat Adaptasi New Normal

Surat edaran ini menetapkan empat kriteria dan syarat dalam melakukan perjalanan

Kemendagri Terus Dorong Realisasi Pencairan NPHD Pilkada 2020
Indonesia
Kemendagri Terus Dorong Realisasi Pencairan NPHD Pilkada 2020

Kemendagri terus mendorong realisasi pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020.

Kasus Korupsi CSRT, Direktur PT Bhumi Prasaja Diduga Menyuap Pejabat BIG dan LAPAN
Indonesia
Kasus Korupsi CSRT, Direktur PT Bhumi Prasaja Diduga Menyuap Pejabat BIG dan LAPAN

KPK mengendus adanya dugaan aliran uang dari Direktur PT Bhumi Prasaja, Rasjid A Aladdin, untuk pejabat Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar
Indonesia
PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tegas akan tetap menolak peningkatan RKT meskipun fraksi lain setuju.