Sidang Eksepsi, Irjen Napoleon: Saya Merasa Didzolimi Pejabat Negara Terdakwa kasus suap penghapusan 'red notice' Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

MerahPutih.com - Terdakwa mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte mengaku kebetatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Hal itu disampaikan Napoleon dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/11).

Diketahui Napoleon didakwa telah menerima uang dugaan suap sebesar 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar AS atau senilai Rp6 miliar dari Djoko Tjandra. Jenderal bintang dua itu merasa didzolimi oleh pemberitaan yang berkembang serta pernyataan para pejabat negara terkait tuduhan penghapusan red notice.

"Kesempatan hari ini sudah lama saya tunggu-tunggu yang mulia. Dari bulan Juli sampai hari ini, saya merasa didzolimi melalui pers, oleh pemberitaan, statmen pejabat negara yang salah tentang tuduhan menghapus red notice," kata Napoleon.

Baca Juga

Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki

"Karena, sebagai Kadiv Hubinter Polri, kami yang paling tahu mekanisme kerja interpol," sambung dia.

INapoleon menegaskan, dirinya siap untuk membuktikan bahwa dakwaan tim jaksa terkait adanya aliran uang sebesar Rp6 miliar untuk menghapus red notice Djoko Tjandra, tidak benar. Ia menuding bahwa ada pihak yang berencana mendzolimi dirinya sebagai pejabat negara.

"Tuduhan penerimaan uang, saya siap untuk membuktikan bahwa semua itu adalah didasari rencana untuk mendzolimi kami sebagai pejabat negara," tegas dia.

Merespons hal tersebut, Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis yang memimpin jalannya persidangan mengingatkan agar Napoleon untuk tidak melayani pihak-pihak manapun yang menjanjikan untuk memuluskan perkaranya. Apalagi, jika ada yang berjanji akan membebaskan Napoleon.

"Saya ingatkan pada saudara untuk tidak melayani siapapun yang akan memuluskan perkara saudara. Mohon itu tidak terjadi. Apalagi kalau ada yang menjanjikan saudara akan mebebaskan saudara dan sebagainya," kata Damis.

Napoleon mengerti dan berjanji tidak akan menggubris jika ada pihak-pihak yang menjanjikan bisa memuluskan perkaranya. Ia menekankan bahwa sedari awal terseret kasus ini, dirinya hanya percaya lembaga peradilan untuk menuntaskan kasusnya seadil-adilnya

"Tidak Yang Mulia. Dari awal kami tidak melayani itu Pak Hakim dan kami sangat percaya dengan majelis peradilan ini Pak Hakim," jawab Napoleon.

Lebih lanjut, Hakim Damis menjelaskan, jika Napoleon Bonaparte terbukti bersalah dalam perkara ini, maka pengadilan akan menjatuhkan hukuman pidana. Namun jika tidak, maka Napoleon akan dibebaskan.

"Kalau terbukti, saudara akan dinyataka terbukti dan dipidana. Kalau perkara ini dilanjutkan perkara ini. Kalau tidak terbukti anda akan dibebeaskan," kata Damis.

Untuk diketahui Irjen Napoleon Bonaparte didakwa menerima uang sebesar 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar AS atau senilai Rp6 miliar Djoko Tjandra. Uang itu diduga sebagai upaya untuk menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi).

Baca Juga

Komjak Minta KPK Dilibatkan Usut Skandal Djoko Tjandra

Irjen Napoleon diduga melakukan upaya penghapusan nama Djoko Tjandra dari DPO bersama-sama dengan Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Angin Puting Beliung di Waduk Gajah Mungkur, Warga Wonogiri Panik
Indonesia
Angin Puting Beliung di Waduk Gajah Mungkur, Warga Wonogiri Panik

Angin puting beliung terjadi di atas peraiaran Waduk Gajah Mungkur (WGM) di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, viral di media sosial, Rabu (20/1)

Polisi Tegaskan Belum Ada Pelanggaran Atas Maklumat Kapolri Soal FPI
Indonesia
Polisi Tegaskan Belum Ada Pelanggaran Atas Maklumat Kapolri Soal FPI

Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis menuai sorotan terkait dengan salah poinnya di 2d, yang berbunyi 'Masyarakat tidak mengakses, mengunggah dan menyebar luaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial'.

Respon Positif DPR soal Pembangunan Kampung Tangguh Narkoba
Indonesia
Respon Positif DPR soal Pembangunan Kampung Tangguh Narkoba

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon positif pembentukan Kampung Tangguh Narkoba yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait maraknya peredaran narkoba di Indonesia.

BEM UHAMKA: Jokowi The King Of Lip Service Itu Realita!
Indonesia
BEM UHAMKA: Jokowi The King Of Lip Service Itu Realita!

"Apa yang disajikan oleh kawan-kawan BEM UI itu bukan hoaks tapi realita yang terjadi," kata Zulfikar

11 Kematian Dalam Satu Jam, Sekolah Harus Pahami Pedoman Penularan TBC
Indonesia
11 Kematian Dalam Satu Jam, Sekolah Harus Pahami Pedoman Penularan TBC

Angka kasus kematian akibat COVID-19 dalam satu tahun sejak Maret 2020 menurut data Kementerian Kesehatan sebanyak 46 ribu kasus dan angka itu baru sekitar separuh dari angka kasus kematian akibat TBC pada periode yang sama.

 Harga Tes PCR Luar Jawa Ditetapkan Beda Rp 30 Ribu Dengan di Jawa
Indonesia
Harga Tes PCR Luar Jawa Ditetapkan Beda Rp 30 Ribu Dengan di Jawa

Jawa dan Bali merupakan pusat-pusat perdagangan. Sehingga tidak membutuhkan biaya tranportasi yang tidak terlalu besar.

Ingat! Ganjil Genap di Tempat Wisata Hanya Tiga Hari dalam Sepekan
Indonesia
Ingat! Ganjil Genap di Tempat Wisata Hanya Tiga Hari dalam Sepekan

Ganjil genap ini berlaku di dua kawasan wisata

Tips Pemasaran Produk UMKM Melalui Media Sosial
Indonesia
Tips Pemasaran Produk UMKM Melalui Media Sosial

Adapun pelaku usaha juga perlu cermat dalam memilih media sosial yang sesuai dengan produk yang dijual dan target audiencenya.

PAN Berharap Kemelut Penjualan Saham Miras DKI Selesai Tahun Ini
Indonesia
PAN Berharap Kemelut Penjualan Saham Miras DKI Selesai Tahun Ini

Fraksi PAN DPRD DKI berharap kemelut pelepasan saham bir Pemprov sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta dapat diselesaikan pada tahun ini.

DPR: Masyarakat Masih Trauma Oleh Pam Swakarsa
Indonesia
DPR: Masyarakat Masih Trauma Oleh Pam Swakarsa

Pembinaan dan pengawasan oleh Kepolisian harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dan ketat karena ada kekhawatiran Pam Swakarsa yang sebenarnya sudah berjalan di masyarakat.