Sidang Eksepsi, Irjen Napoleon: Saya Merasa Didzolimi Pejabat Negara Terdakwa kasus suap penghapusan 'red notice' Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

MerahPutih.com - Terdakwa mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte mengaku kebetatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Hal itu disampaikan Napoleon dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/11).

Diketahui Napoleon didakwa telah menerima uang dugaan suap sebesar 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar AS atau senilai Rp6 miliar dari Djoko Tjandra. Jenderal bintang dua itu merasa didzolimi oleh pemberitaan yang berkembang serta pernyataan para pejabat negara terkait tuduhan penghapusan red notice.

"Kesempatan hari ini sudah lama saya tunggu-tunggu yang mulia. Dari bulan Juli sampai hari ini, saya merasa didzolimi melalui pers, oleh pemberitaan, statmen pejabat negara yang salah tentang tuduhan menghapus red notice," kata Napoleon.

Baca Juga

Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki

"Karena, sebagai Kadiv Hubinter Polri, kami yang paling tahu mekanisme kerja interpol," sambung dia.

INapoleon menegaskan, dirinya siap untuk membuktikan bahwa dakwaan tim jaksa terkait adanya aliran uang sebesar Rp6 miliar untuk menghapus red notice Djoko Tjandra, tidak benar. Ia menuding bahwa ada pihak yang berencana mendzolimi dirinya sebagai pejabat negara.

"Tuduhan penerimaan uang, saya siap untuk membuktikan bahwa semua itu adalah didasari rencana untuk mendzolimi kami sebagai pejabat negara," tegas dia.

Merespons hal tersebut, Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis yang memimpin jalannya persidangan mengingatkan agar Napoleon untuk tidak melayani pihak-pihak manapun yang menjanjikan untuk memuluskan perkaranya. Apalagi, jika ada yang berjanji akan membebaskan Napoleon.

"Saya ingatkan pada saudara untuk tidak melayani siapapun yang akan memuluskan perkara saudara. Mohon itu tidak terjadi. Apalagi kalau ada yang menjanjikan saudara akan mebebaskan saudara dan sebagainya," kata Damis.

Napoleon mengerti dan berjanji tidak akan menggubris jika ada pihak-pihak yang menjanjikan bisa memuluskan perkaranya. Ia menekankan bahwa sedari awal terseret kasus ini, dirinya hanya percaya lembaga peradilan untuk menuntaskan kasusnya seadil-adilnya

"Tidak Yang Mulia. Dari awal kami tidak melayani itu Pak Hakim dan kami sangat percaya dengan majelis peradilan ini Pak Hakim," jawab Napoleon.

Lebih lanjut, Hakim Damis menjelaskan, jika Napoleon Bonaparte terbukti bersalah dalam perkara ini, maka pengadilan akan menjatuhkan hukuman pidana. Namun jika tidak, maka Napoleon akan dibebaskan.

"Kalau terbukti, saudara akan dinyataka terbukti dan dipidana. Kalau perkara ini dilanjutkan perkara ini. Kalau tidak terbukti anda akan dibebeaskan," kata Damis.

Untuk diketahui Irjen Napoleon Bonaparte didakwa menerima uang sebesar 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar AS atau senilai Rp6 miliar Djoko Tjandra. Uang itu diduga sebagai upaya untuk menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi).

Baca Juga

Komjak Minta KPK Dilibatkan Usut Skandal Djoko Tjandra

Irjen Napoleon diduga melakukan upaya penghapusan nama Djoko Tjandra dari DPO bersama-sama dengan Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Negara Maju Belum Sepakat Tarik Pajak Digital
Indonesia
Negara Maju Belum Sepakat Tarik Pajak Digital

Saat ini juga belum ada kesepakatan mengenai prinsip-prinsip pajak digital meskipun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah menemukan dua pilar pendekatan

Dua Hakim Agung Pelantikan Biden-Harris, Satu Perempuan Warga Keturunan Latin
Indonesia
Dua Hakim Agung Pelantikan Biden-Harris, Satu Perempuan Warga Keturunan Latin

Upacara pelantikan digelar secara lebih sederhana dibandingkan pelantikan Presiden AS sebelumnya, tetapi dengan penjagaan ketat.

Pengamat Intelijen Nilai Indonesia Belum Siap Jika Lakukan Lockdown Corona
Indonesia
Pengamat Intelijen Nilai Indonesia Belum Siap Jika Lakukan Lockdown Corona

"Penerapan totally lockdown di Indonesia perlu dipikirkan lebih jauh lagi," jelas Stanislaus

76 Warga Sipil Jadi Korban Penyerangan Oknum TNI
Indonesia
76 Warga Sipil Jadi Korban Penyerangan Oknum TNI

TNI membuka pos pengaduan selama tiga hari ke depan bagi masyarakat yang menjadi korban untuk melaporkan.

PDIP Terima Kunjungan Partai Buruh Australia
Indonesia
PDIP Terima Kunjungan Partai Buruh Australia

Hasto bertukar informasi sekaligus mempresentasikan tentang peningkatan sumber daya manusia (SDM) di internal PDIP

Jubir Satgas COVID-19 Beberkan Rekomendasi Obat untuk Pasien Corona
Indonesia
Jubir Satgas COVID-19 Beberkan Rekomendasi Obat untuk Pasien Corona

dokter-dokter yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi dimaksud telah merekomendasikan beberapa obat di antaranya remdesivir, favipiravir, lovinavir-ritonavir dan oseltamivir

DPR Dukung Pembukaan Sekolah Tatap Muka di 2021
Indonesia
DPR Dukung Pembukaan Sekolah Tatap Muka di 2021

"Jika orang tua siswa tidak mengizinkan, maka siswa tetap dibolehkan ikut belajar secara daring,” ujar Sofyan Tan.

Polisi Ungkap Alasan Reza Artamevia Konsumsi Sabu
Indonesia
Polisi Ungkap Alasan Reza Artamevia Konsumsi Sabu

mantan istri Adjie Massaid positif mengonsumsi sabu setelah dilakukan tes urine oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Pold Metro Jaya.

Razia Tempat Hiburan Malam, Polda Metro Temukan Narkoba hingga Pelanggaran Prokes
Indonesia
Razia Tempat Hiburan Malam, Polda Metro Temukan Narkoba hingga Pelanggaran Prokes

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya merazia tempat hiburan malam, dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19. Operasi ini berlangsung Minggu (31/1) dini hari.

Staf Khusus Jokowi Lulusan Havard Bilang Milenial Penular Terbesar COVID-19
Indonesia
Staf Khusus Jokowi Lulusan Havard Bilang Milenial Penular Terbesar COVID-19

Padahal, tindakan tersebut dinilainya keliru serta tidak bertanggung jawab