Sidang e-KTP, KPK Diminta Telusuri 13 Perusahaan Andi Narogong Tersangka korupsi e-KTP Andi Narogong. (ANTARA/Wahyu Putro A)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menelusuri 13 perusahaan milik Andi Agustinus alias Andi Narogong. Hal tersebut, diminta majelis hakim perkara korupsi proyek e-KTP lantaran banyak kejanggalan yang dilakukan Andi Narogong.

"Banyak keanehan-keanehan di sini. Jaksa ada audit terhadap 13 perusahan ini?" kata ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (13/10).

JPU KPK pun menjawab bahwa data ke-13 perusahaan Andi Narogong sudah dipegang pihaknya. "Identitas ke-13 perusahaan sudah kita pegang, profilnya sudah," kata jaksa KPK.

"Kalau bisa secepatnya," timpal hakim Jhon.

Beberapa perusahaan yang dimiliki Andi Narogong, di antaranya PT Cahaya Wijaya Kusuma, PT Lautan Makmur Perkasa, PT Aditama Mitra Kencana, PT Armor Mobilindo, CV Sinar Berlian Pratama, PT Tanjung Sekarwangi, PT Selaras Korin Pratama, Prasetya Putra Nayah dan Inayah Properti Indonesia.

‎Perusahaan-perusahaan itu pun ada yang memiliki kantor satu atap, seperti di Ruko Fatmawati, Jakarta Selatan dan di Jalan Narogong, Bekasi, Jawa Barat.

Karenanya, Hakim Jhon tampak heran dengan adanya sejumlah perusahaan yang memiliki pekerjaan dan kantor yang sama.

"Untuk saya yang awam, agak sedikit bertanya, beberapa perusahaan di bidang sama dan kantor sama. Apa direkturnya sama juga?" tanya hakim Jhon.

‎Persidangan kali ini menghadirkan kakak kandung Andi Narogong, Dedi Priyono sebagai saksi untuk terdakwa adiknya. Dalam persidangan, Dedi mengakui bahwa adiknya itu memiliki sejumlah perusahaan yang bergerak di beberapa bidang.

Dia menyebut, sebagian besar perusahaan tersebut dipimpin oleh keluarga Andi Narogong, seperti istrinya Inayah, adiknya Vidi Gunawan, adik iparnya Raden Gede hingga kakak iparnya Karmajaya Karsono.

Diketahui, Andi Narogong merupakan terdakwa ketiga setelah Irman dan Sugiharto. Andi didakwa turut serta dalam tindak pidana korupsi e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. Akibat perbuatannya proyek senilai Rp 5,9 triliun, negara dirugikan Rp 2,3 triliun.

Andi yang dikenal memiliki hubungan dengan Ketua DPR Setya Novanto, didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atas Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Pon)

Baca juga berita terkait Andi Narogong dalam artikel berikut: Tiba di Gedung KPK, Ganjar Klaim Tak Mengenal Andi Narogong

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Zaimul Haq Elfan Habib

LAINNYA DARI MERAH PUTIH