Sidang Bansos, Ahli: Penunjukan Langsung Vendor Jadi Kewenangan Penuh PPK Ilustrasi - JPU menghadirkan 6 saksi dalam perkara dugaan pemberian suap kepada mantan Mensos Julari Batubara di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/3) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Ahli hukum dalam bidang pengadaan barang dan jasa dari Universitas Trisakti Anna Maria Tri Anggraini menegaskan bahwa mekanisme penunjukkan langsung terhadap vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kewenangan penuh dari pejabat pembuat komitmen (PPK).

Dalam keadaan darurat, kata Anna, PPK dapat menunjuk langsung vendor atau orang untuk mengadakan barang dengan tujuan agar barang tersebut bisa diperoleh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hal ini disampaikan Anna saat menjadi ahli dalam sidang lanjutan kasus korupsi bansos COVID-19 dengan terdakwa Hari Van Sidabuke di Pengadilan Tipikor, Rabu (7/4).

Baca Juga:

Penerima Bansos Dihadirkan dalam Sidang, Ini Kesaksiannya

“PPK dalam hal ini mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan seseorang menjadi vendor (pengadaan barang dan jasa),” ujar Anna dalam sidang tersebut.

Dalam kasus korupsi bansos COVID-19 di Kemensos, PPK pengadaan barang/jasa bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19 di Kemensos tahun 2020 dijabat oleh Mateus Joko Santoso (MJS) yang sekarang sudah menjadi terdakwa. MJS ini mempunyai kewenangan penuh menentukan vendor pengadaan barang untuk kebutuhan bansos paket sembako.

Anna mengatakan, dalam keadaan darurat seperti pandemi COVID-19 saat ini, PPK bisa menggunakan diskresi atau kewenangannya untuk menunjuk secara langsung vendor pengadaan barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Tujuannya, agar barang-barang seperti sembako bisa disediakan dalam waktu yang cepat sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi di tengah pandemi COVID-19.

“Dalam keadaan darurat, PPK akan mengusahakan segala cara untuk memilih atau menentukan seorang vendor yang mempunyai kemampuan sehingga tujuan pengadaan barang dalam bentuk sembako dapat terlaksana agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” terang dia.

Suasana sidang saat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara memberikan kesaksian melalui "video conference" di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Suasana sidang saat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara memberikan kesaksian melalui "video conference" di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Meskipun demikian, kata Anna, PPK dalam melakukan penunjukkan langsung pengadaan barang tetap memperhatikan 3 aspek dari vendor, yakni kemampuan dasar (permodalan), pengalaman (apakah pernah atau sedang mengerjaan pengadaan barang sejenis di kementerian atau lembaga lain), dan memenuhi kualifikasi, yakni kualifikasi administrasi, kualifikasi teknik dan kualifikasi harga.

“Ukuran yang dipakai PPK secara umum adalah kemampuan dasar, ini terkait dengan aspek permodalan dan kedua biasanya dicarikan bahwa dia sudah berpengalaman untuk pengadaan barang sejenis,” ungkap dia.

Sebelumnya, kuasa hukum mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, Dion Pongkor menyoroti peran PPK MJS dalam pengadaan barang bansos sembako untuk penanganan COVID-19. Dion menduga (MJS) berbohong soal pungutan fee untuk bantuan sosial (bansos) COVID-19. Pasalnya, keterangan MJS dan keterangan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi bansos tersebut berbeda soal besaran pungutan fee bansos.

Baca Juga:

Sidang Korupsi Bansos COVID-19, Saksi Sebut Warga tak Keluhkan Pembagian Bansos Sembako

Selain itu, Dion juga menduga bahwa MJS yang bermain untuk menentukan pungutan fee dari setiap paket bansos untuk kepentingan pribadinya, tanpa sepengetahuan Juliari yang waktu itu adalah atasannya. MJS, kata Dion, patut diduga menipu para vendor soal pungutan fee setiap paket bansos dengan menyebutkan bahwa pungutan fee tersebut merupakan arahan dari Juliari.

"MJS ini memungut fee bansos itu sebenarnya adalah permainan dia sendiri, tetapi karena sekarang sedang masalah hukum, tinggal dia melemparkan ke atas. Apalagi, ada keterangan saksi lain dalam kasus bansos ini yang menyatakan kalau vendor tidak memenuhi (pungutan fee yang diminta MJS), MJS tidak akan mengeluarkan pembayaran. Kewenangan pembayaran itu kan, ada sama PPK (pejabat pembuat komitmen)," ujar Dion dalam keterangannya Rabu (31/3). (Pon)

Baca Juga:

Saksi Akui Pembayaran Paket Bansos Tertahan Jika Tidak Membayar Fee 12 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan MPR Desak Tindakan Tegas atas Provokasi Benny Wenda
Indonesia
Pimpinan MPR Desak Tindakan Tegas atas Provokasi Benny Wenda

MPR meminta pemerintah Joko Widodo memberikan tindakan keras terhadap tindakan provokatif Benny Wenda yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat.

Buntut Penyerangan Polsek Ciracas, TNI-Polri Gelar Patroli Berskala Besar
Indonesia
Buntut Penyerangan Polsek Ciracas, TNI-Polri Gelar Patroli Berskala Besar

"Kemarin sudah disampaikan langsung oleh Kapolda dan Pangdam, kita senergi TNI-Polri tidak akan kendor, terus akan berlangsung," tegasnya

Jurnalis Foto Jadi Korban Pencurian di Gedung DPR, Kerugian Rp60 Juta
Indonesia
Jurnalis Foto Jadi Korban Pencurian di Gedung DPR, Kerugian Rp60 Juta

Dirinya menambahkan, saat itu rekan dari Irfan memang sempat melihat gerak-gerik mencurigakan seseorang yang masuk ke dalam press room DPR.

BPIP Sebut Tanpa Pancasila Konflik Antar Suku dan Agama Berpotensi Terjadi di Indonesia
Indonesia
BPIP Sebut Tanpa Pancasila Konflik Antar Suku dan Agama Berpotensi Terjadi di Indonesia

Menurutnya, Indonesia yang berpenduduk majemuk mulai dari suku, budaya, dan agama yang tersebar di berbagai wilayah tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah potensi konflik.

Muladi Wafat, Ketua DPD: Indonesia Kehilangsan Salah Seorang Begawan Hukumnya
Indonesia
Muladi Wafat, Ketua DPD: Indonesia Kehilangsan Salah Seorang Begawan Hukumnya

La Nyalla menyebut banyak jasa-jasa Prof. Muladi bagi bangsa dan negara

1.000 Orang Lebih Ditangkap Terkait Aksi Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
1.000 Orang Lebih Ditangkap Terkait Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Polda Metro Jaya mengamankan sebanyak 1.192 orang yang mengikuti aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law berujung ricuh.

Polisi Dalami Fasilitator Perusuh Bayaran yang Nodai Demo Tolak Omnibus Law
Indonesia
Polisi Dalami Fasilitator Perusuh Bayaran yang Nodai Demo Tolak Omnibus Law

Polisi juga mulai memeriksa sejumlah kamera CCTV

Pengamat Duga Ada Permainan Mafia di Balik Naiknya Iuran BPJS Kesehatan
Indonesia
Pengamat Duga Ada Permainan Mafia di Balik Naiknya Iuran BPJS Kesehatan

"Padahal sudah dibatalkan MA, tapi anehnya pemerintah ngotot menaikan iuran bahkan denda berarti saya duga ada orang dekat Jokowi yang bermain," sebut dia.

Alasan PDIP Masih Rahasiakan Jagoannya di Pilkada Surabaya
Indonesia
Alasan PDIP Masih Rahasiakan Jagoannya di Pilkada Surabaya

Kader diminta tegak lurus terhadap keputusan partai tidak hanya berlaku di Pilkada Kota Surabaya.

Jokowi Sebut Masjid Istiqlal Bakal Kembali Dibuka Bulan Depan
Indonesia
Jokowi Sebut Masjid Istiqlal Bakal Kembali Dibuka Bulan Depan

Presiden Jokowi mengecek perkembangan renovasi masjid tersebut yang sampai saat ini telah rampung lebih dari 90 persen