Sidang Bansos, Ahli: Penunjukan Langsung Vendor Jadi Kewenangan Penuh PPK Ilustrasi - JPU menghadirkan 6 saksi dalam perkara dugaan pemberian suap kepada mantan Mensos Julari Batubara di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/3) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Ahli hukum dalam bidang pengadaan barang dan jasa dari Universitas Trisakti Anna Maria Tri Anggraini menegaskan bahwa mekanisme penunjukkan langsung terhadap vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kewenangan penuh dari pejabat pembuat komitmen (PPK).

Dalam keadaan darurat, kata Anna, PPK dapat menunjuk langsung vendor atau orang untuk mengadakan barang dengan tujuan agar barang tersebut bisa diperoleh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hal ini disampaikan Anna saat menjadi ahli dalam sidang lanjutan kasus korupsi bansos COVID-19 dengan terdakwa Hari Van Sidabuke di Pengadilan Tipikor, Rabu (7/4).

Baca Juga:

Penerima Bansos Dihadirkan dalam Sidang, Ini Kesaksiannya

“PPK dalam hal ini mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan seseorang menjadi vendor (pengadaan barang dan jasa),” ujar Anna dalam sidang tersebut.

Dalam kasus korupsi bansos COVID-19 di Kemensos, PPK pengadaan barang/jasa bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19 di Kemensos tahun 2020 dijabat oleh Mateus Joko Santoso (MJS) yang sekarang sudah menjadi terdakwa. MJS ini mempunyai kewenangan penuh menentukan vendor pengadaan barang untuk kebutuhan bansos paket sembako.

Anna mengatakan, dalam keadaan darurat seperti pandemi COVID-19 saat ini, PPK bisa menggunakan diskresi atau kewenangannya untuk menunjuk secara langsung vendor pengadaan barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Tujuannya, agar barang-barang seperti sembako bisa disediakan dalam waktu yang cepat sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi di tengah pandemi COVID-19.

“Dalam keadaan darurat, PPK akan mengusahakan segala cara untuk memilih atau menentukan seorang vendor yang mempunyai kemampuan sehingga tujuan pengadaan barang dalam bentuk sembako dapat terlaksana agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” terang dia.

Suasana sidang saat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara memberikan kesaksian melalui "video conference" di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Suasana sidang saat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara memberikan kesaksian melalui "video conference" di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Meskipun demikian, kata Anna, PPK dalam melakukan penunjukkan langsung pengadaan barang tetap memperhatikan 3 aspek dari vendor, yakni kemampuan dasar (permodalan), pengalaman (apakah pernah atau sedang mengerjaan pengadaan barang sejenis di kementerian atau lembaga lain), dan memenuhi kualifikasi, yakni kualifikasi administrasi, kualifikasi teknik dan kualifikasi harga.

“Ukuran yang dipakai PPK secara umum adalah kemampuan dasar, ini terkait dengan aspek permodalan dan kedua biasanya dicarikan bahwa dia sudah berpengalaman untuk pengadaan barang sejenis,” ungkap dia.

Sebelumnya, kuasa hukum mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, Dion Pongkor menyoroti peran PPK MJS dalam pengadaan barang bansos sembako untuk penanganan COVID-19. Dion menduga (MJS) berbohong soal pungutan fee untuk bantuan sosial (bansos) COVID-19. Pasalnya, keterangan MJS dan keterangan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi bansos tersebut berbeda soal besaran pungutan fee bansos.

Baca Juga:

Sidang Korupsi Bansos COVID-19, Saksi Sebut Warga tak Keluhkan Pembagian Bansos Sembako

Selain itu, Dion juga menduga bahwa MJS yang bermain untuk menentukan pungutan fee dari setiap paket bansos untuk kepentingan pribadinya, tanpa sepengetahuan Juliari yang waktu itu adalah atasannya. MJS, kata Dion, patut diduga menipu para vendor soal pungutan fee setiap paket bansos dengan menyebutkan bahwa pungutan fee tersebut merupakan arahan dari Juliari.

"MJS ini memungut fee bansos itu sebenarnya adalah permainan dia sendiri, tetapi karena sekarang sedang masalah hukum, tinggal dia melemparkan ke atas. Apalagi, ada keterangan saksi lain dalam kasus bansos ini yang menyatakan kalau vendor tidak memenuhi (pungutan fee yang diminta MJS), MJS tidak akan mengeluarkan pembayaran. Kewenangan pembayaran itu kan, ada sama PPK (pejabat pembuat komitmen)," ujar Dion dalam keterangannya Rabu (31/3). (Pon)

Baca Juga:

Saksi Akui Pembayaran Paket Bansos Tertahan Jika Tidak Membayar Fee 12 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sambut MotoGP, Bandara Lombok Praya Diperluas
Indonesia
Sambut MotoGP, Bandara Lombok Praya Diperluas

Bandara nantinya menampung 16 pesawat dengan konfigurasi 10 pesawat narrow body dan 6 pesawat berbadan besar.

DPR Soroti Penurunan Anggaran di Kementerian Perhubungan
Indonesia
DPR Soroti Penurunan Anggaran di Kementerian Perhubungan

DPR menyoroti penurunan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berpotensi menghambat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pemprov DKI Tutup 113 Perkantoran Selama PSBB Ketat
Indonesia
Pemprov DKI Tutup 113 Perkantoran Selama PSBB Ketat

Disnakertrans DKI telah menyidak sebanyak 647 perusahaan

Polisi Cegat Puluhan Massa Masuk DPR, Ada yang Positif Corona
Indonesia
Polisi Cegat Puluhan Massa Masuk DPR, Ada yang Positif Corona

Polisi menangkap puluhan orang di kawasan Slipi, Cengkareng dan Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu (7/10).

Akui Jadi Saksi Kasus Kerumunan Petamburan Rizieq, Wagub DKI: Gak Bisa Hadir
Indonesia
Akui Jadi Saksi Kasus Kerumunan Petamburan Rizieq, Wagub DKI: Gak Bisa Hadir

Ahmad Riza Patria membenarkan dirinya menjadi saksi dalam sidang perkara kerumunan Petamburan pada 14 November 2020 lalu.

Anies Minta Para Penerima BST Bijak Gunakan Uangnya
Indonesia
Anies Minta Para Penerima BST Bijak Gunakan Uangnya

Besaran BST DKI adalah Rp300 ribu per bulan

Kapolri Sebut Indonesia Jadi Konsumen Terbesar Narkoba
Indonesia
Kapolri Sebut Indonesia Jadi Konsumen Terbesar Narkoba

Pengungkapan narkoba sebesar 1,120 ton dari jaringan Timur Tengah oleh Polres Jakarta Pusat menunjukkan bahwa pengguna narkotika di Indonesia masih sangat tinggi.

Ikut Pesta Usai Divaksin, Raffi Ahmad Digugat ke Pengadilan
Indonesia
Ikut Pesta Usai Divaksin, Raffi Ahmad Digugat ke Pengadilan

Tindakan artis Raffi Ahmad keluyuran dan mengikuti acara pesta tanpa protokol kesehatan berbuntut panjang.

17 Kriteria Orang Yang Dilarang Dapat Vaksin COVID-19 Sinovac
Indonesia
17 Kriteria Orang Yang Dilarang Dapat Vaksin COVID-19 Sinovac

vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang digunakan dalam vaksinasi tahap pertama, tidak dapat diberikan kepada orang dengan kriteria tertentu

Fintech Ilegal Incar Warga Alami Krisis Keuangan Karena COVID-19
Indonesia
Fintech Ilegal Incar Warga Alami Krisis Keuangan Karena COVID-19

Pinjaman dari fintech lending ilegal ini, selalu mengenakan bunga yang tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek serta meminta semua akses data kontak di telepon genggam, yang digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.