Siap-siap! Bantuan Subsidi Gaji Segera Cair ke 1 Juta Pekerja Ilustrasi rupiah. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima 1 juta data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) 2021 dari BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian akan diperiksa kembali untuk memulai proses penyaluran kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.

"Jumlah data yang diserahkan hari ini 1 juta calon penerima BSU dari estimasinya 8,7 juta pekerja akan menerima BSU," ucap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/7).

Baca Juga

KSPI Minta Jokowi Tak Hentikan Program Subsidi Gaji

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan data 1 juta calon penerima subsidi upah itu akan diperiksa kembali oleh Kemnaker untuk memastikan kesesuaian format dan menghindari duplikasi data.

"Adapun variabel yang akan diperiksa adalah kelengkapan data antara lain nomor rekening, NIK, kemudian sektornya. Yang kedua melakukan pemadanan dengan data penerima bantuan pemerintah lainnya," sambung Ida.

Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI itu menjelaskan bahwa data 8,7 juta pekerja yang akan menerima total subsidi Rp1 juta untuk dua bulan, atau Rp500.000 per bulan itu masih dinamis dan merupakan estimasi.

Sebelumnya, pada 28 Juli 2021, Ida menerbitkan Peraturan Menaker Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menaker Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak COVID-19.

Menaker Ida Fauziyah (kiri) bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam konferensi pers BSU 2021, Jakarta, Jumat (30/7/2021). (ANTARA/Prisca Triferna)
Menaker Ida Fauziyah (kiri) bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam konferensi pers BSU 2021, Jakarta, Jumat (30/7/2021). (ANTARA/Prisca Triferna)

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penerima subsidi adalah warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, dan merupakan peserta aktif program jaminan BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021.

Syarat lain yaitu memiliki upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan dan bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 yang ditetapkan pemerintah.

Dalam hal pekerja bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta maka persyaratan upah menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Apabila wilayah itu tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka persyaratan upah menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

BSU diutamakan bagi pekerja sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estat, perdagangan, dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah juga memprioritaskan pemberian BSU bagi pekerja yang belum menerima bantuan lewat program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Bantuan Produktif Usaha Mikro. (*)

Baca Juga

11 Juta Pekerja Telah Terima Subsidi Gaji Termin 2 dari Pemerintah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kilang Minyak Kebakar, Pertamina Didesak Lakukan Evaluasi Mendalam
Indonesia
Jaksa Agung Peringatkan Anak Buahnya Tutup Celah Korupsi
Indonesia
Jaksa Agung Peringatkan Anak Buahnya Tutup Celah Korupsi

Jaksa Agung juga menekankan untuk memperhatikan etika, adab, dan sopan santun

Menkes Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Makin Membaik
Indonesia
Menkes Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Makin Membaik

Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini makin membaik.

PPKM Level 4, Diskotek dan Bioskop di Jakarta Belum Diizinkan Buka
Indonesia
PPKM Level 4, Diskotek dan Bioskop di Jakarta Belum Diizinkan Buka

Aturan tersebut, tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 495 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2021 pada Sektor Usaha Pariwisata.

Vaksin Nusantara Diminati Turki, Ketua DPD Berharap Pemerintah Bergerak Cepat
Indonesia
Vaksin Nusantara Diminati Turki, Ketua DPD Berharap Pemerintah Bergerak Cepat

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menyambut positif kabar mengenai diminatinya vaksin Nusantara oleh Turki.

700.000 Kendaraan Diprediksi Keluar Masuk Tol Solo-Ngawi Saat Lebaran
Indonesia
700.000 Kendaraan Diprediksi Keluar Masuk Tol Solo-Ngawi Saat Lebaran

Sesuai hasil analisis serta kajian internal, pengelola ruas tol Solo-Ngawi ini memprediksi sebanyak 700.000 kendaraan bakal keluar masuk di ruas tol tersebut.

Isu Wacana Penundaan Pemilu 2024, Zulhas: Jangan Salahkan Jokowi
Indonesia
Isu Wacana Penundaan Pemilu 2024, Zulhas: Jangan Salahkan Jokowi

Zulhas meminta pada masyarakat agar tidak menyalahkan Presiden Jokowi soal wacana Penundaan Pemilu 2024.

Kasus COVID-19 Menurun, 93 Persen Daerah Berstatus PPKM Level 1 dan 2
Indonesia
Kasus COVID-19 Menurun, 93 Persen Daerah Berstatus PPKM Level 1 dan 2

"Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus Level 4. 93 persen kabupaten/kota di Jawa Bali sudah berada di level 1 dan 2. Hanya sembilan kabupaten/kota di level 3," kata Luhut

Indonesia Jadi Kontributor Utama Penerbitan Surat Utang Syariah di Pasar Dunia
Indonesia
Indonesia Jadi Kontributor Utama Penerbitan Surat Utang Syariah di Pasar Dunia

Pangsa pasar Indonesia mencapai 23,11 persen dari total penerbitan global sebesar USD 23,65 miliar.

34 Orang Dilaporkan Meninggal dan 3.697 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru
Indonesia
34 Orang Dilaporkan Meninggal dan 3.697 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

BNPB melaporkan peningkatan jumlah pengungsi dan korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.