Siap-siap! Bantuan Subsidi Gaji Segera Cair ke 1 Juta Pekerja Ilustrasi rupiah. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima 1 juta data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) 2021 dari BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian akan diperiksa kembali untuk memulai proses penyaluran kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.

"Jumlah data yang diserahkan hari ini 1 juta calon penerima BSU dari estimasinya 8,7 juta pekerja akan menerima BSU," ucap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/7).

Baca Juga

KSPI Minta Jokowi Tak Hentikan Program Subsidi Gaji

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan data 1 juta calon penerima subsidi upah itu akan diperiksa kembali oleh Kemnaker untuk memastikan kesesuaian format dan menghindari duplikasi data.

"Adapun variabel yang akan diperiksa adalah kelengkapan data antara lain nomor rekening, NIK, kemudian sektornya. Yang kedua melakukan pemadanan dengan data penerima bantuan pemerintah lainnya," sambung Ida.

Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI itu menjelaskan bahwa data 8,7 juta pekerja yang akan menerima total subsidi Rp1 juta untuk dua bulan, atau Rp500.000 per bulan itu masih dinamis dan merupakan estimasi.

Sebelumnya, pada 28 Juli 2021, Ida menerbitkan Peraturan Menaker Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menaker Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak COVID-19.

Menaker Ida Fauziyah (kiri) bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam konferensi pers BSU 2021, Jakarta, Jumat (30/7/2021). (ANTARA/Prisca Triferna)
Menaker Ida Fauziyah (kiri) bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam konferensi pers BSU 2021, Jakarta, Jumat (30/7/2021). (ANTARA/Prisca Triferna)

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penerima subsidi adalah warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, dan merupakan peserta aktif program jaminan BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021.

Syarat lain yaitu memiliki upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan dan bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 yang ditetapkan pemerintah.

Dalam hal pekerja bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta maka persyaratan upah menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Apabila wilayah itu tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka persyaratan upah menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

BSU diutamakan bagi pekerja sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estat, perdagangan, dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah juga memprioritaskan pemberian BSU bagi pekerja yang belum menerima bantuan lewat program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Bantuan Produktif Usaha Mikro. (*)

Baca Juga

11 Juta Pekerja Telah Terima Subsidi Gaji Termin 2 dari Pemerintah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Penyebab Awal dan Kenapa Kebakaran Kejagung Cepat Menyebar
Indonesia
Ini Penyebab Awal dan Kenapa Kebakaran Kejagung Cepat Menyebar

Bareskrim Polri menyebut nyala api terbuka atau open flame yang berasal dari rokok sebagai penyebab utama kebakaran di lantai VI gedung kepegawaian Kejaksaan Agung.

Sinyal Nirkomitmen Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Sinyal Nirkomitmen Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi

Padahal, saat ini tengah banyak persoalan kelembagaan menyangkut pemberantasan korupsi

Penumpang Pelni Harus Terdaftar di PeduliLindungi
Indonesia
Penumpang Pelni Harus Terdaftar di PeduliLindungi

Kebijakan integrasi sistem penjualan tiket dengan aplikasi PeduliLindungi dilaksanakan per 1 September mendatang.

Kapolda Rikwanto Tegaskan PSU Pilgub Kalsel Berjalan Kondusif
Indonesia
Kapolda Rikwanto Tegaskan PSU Pilgub Kalsel Berjalan Kondusif

Protokol kesehatan telah dijalankan secara baik mulai cek suhu tubuh dan penyediaan tempat cuci tangan di TPS. Kemudian wajib menggunakan masker bahkan disiapkan masker cadangan bagi pemilih.

BIN Sebut Serangan Bom Bunuh Diri di Makassar Terindikasi Sejak 2015
Indonesia
BIN Sebut Serangan Bom Bunuh Diri di Makassar Terindikasi Sejak 2015

Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto mangatakan, indikasi adanya aksi terorisme di Makassar, Sulawesi Selatan sebenarnya sudah termonitor sejak 2015.

Foto Bung Karno Hingga Megawati Dicopot dari Ruang Kerja dan Rumah Dinas Wali Kota Solo
Indonesia
Foto Bung Karno Hingga Megawati Dicopot dari Ruang Kerja dan Rumah Dinas Wali Kota Solo

Ia berkomitmen menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menumpuk

Selundupkan 40 Kg Sabu ke Medan, Bandar Narkoba Dapat Upah Hingga Rp200 Juta
Indonesia
Selundupkan 40 Kg Sabu ke Medan, Bandar Narkoba Dapat Upah Hingga Rp200 Juta

Polisi menyita barang bukti satu unit mobil Toyota Innova

Pembelajaran Tatap Muka Dibuka, Setiap Sekolah Wajib Bentuk Satgas COVID-19
Indonesia
Pembelajaran Tatap Muka Dibuka, Setiap Sekolah Wajib Bentuk Satgas COVID-19

31 persen dari total laporan 261.040 satuan pendidikan yang berada pada daerah dengan PPKM Level 3, 2 dan 1 sudah menggelar sistem pembelajaran tatap muka

SMK Batik 2 Bakal Gelar PTM, Gibran Tinggalkan Mobil Dinas di Depan Sekolah
Indonesia
SMK Batik 2 Bakal Gelar PTM, Gibran Tinggalkan Mobil Dinas di Depan Sekolah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyayangkan masih ada sekolah yang nekat akan menggar PTM di tengah situasi darurat COVID-19.

Jelang Lebaran, KAI Daop 9 Operasikan Kembali KA Wijayakusuma dan Mutiara Timur
Indonesia
Jelang Lebaran, KAI Daop 9 Operasikan Kembali KA Wijayakusuma dan Mutiara Timur

Kereta Api (KA) Wijayakusuma dengan rute Ketapang-Cilacap dan KA Mutiara Timur dengan rute Ketapang-Yogyakarta kembali beroperasi menjelang Lebaran 2021.