Pilpres 2019
 Siap Hadapi Sandi, Kiai Ma'ruf Akan Cairkan Suasana Debat dengan Humor Khas NU Cawapres Nomor Urut 01, KH Ma'ruf Amin siap jalani debat ketiga (MP/Fadhli)

MerahPutih.Com - Jelang debat ketiga Pilpres 2019, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyatakan cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin siap menghadapi Sandiaga Uno yang merupakan cawapres nomor urut 02.

Menurut Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto mengungkapkan dalam debat nanti, Kiai Ma'ruf tidak akan tampil kaku dan serius namun ada unsur jenaka yakni dengan menyelipkan humor untuk mencairkan suasana.

Gagasan menyelipkan humor dalam debat ketiga antara cawapres dianjurkan sendiri oleh Kiai Ma'ruf.

"Humor kan lebih pada tanggung jawab pada bangsa dan negara itu podium rakyat. Sehingga debat itu tak menampilkan tarian, debat itu menampilkan gagasan," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, (12/3).

Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto
Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto. Foto: MP/Fadhli

Hasto menambahkan, Ma'ruf adalah sosok ulama yang sudah biasa menjawab seluruh persoalan rakyat. Dark persoalan rumah tangga, perekonomian, persoalan fiqih keagamaan, semua bisa dijawab oleh KH Ma'ruf Amin.

"Bahkan kalau di sana juga mau tanya berbagai persoalan rumah tangga pun Ma'ruf Amin bisa memberikan jawaban. Karena beliau sudah biasa menjawab masalah rakyat. Apalagi ini temanya sangat relevan dengan beliau," jelas dia.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan bahwa selain tampil sebagai cawapres dalam debat tanggal 17 Maret mendatang, Kiai Ma'ruf tetap mempresentasikan dirinya yang merupakan seorang ulama, pengayom lengkap dengan latar NU yang dikenal sebagai suka melontarkan humor-humor khasnya.

"Dan tentu saja dengan joke-joke khasnya ala NU beliau akan tampilkan. Tapi tak ada tarian," pungkas Hasto Kristiyanto.(Knu)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kritik Jokowi, BPN: Rencana Kenaikan Gaji PNS Bermuatan Politik Jangka Pendek

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
CDC AS Rekomendasikan Pangkas Karantina COVID-19 Jadi 10 hari
Dunia
CDC AS Rekomendasikan Pangkas Karantina COVID-19 Jadi 10 hari

Karantina 14 hari dapat menimbulkan beban ekonomi yang besar

Suharso Monoarfa Terpilih Jadi Ketum PPP
Indonesia
Suharso Monoarfa Terpilih Jadi Ketum PPP

Suharso Monoarfa terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Muktamar IX di Makassar.

Ribuan Brimob Nusantara Bersiaga Antisipasi Kericuhan saat Demo UU Ciptaker di Jakarta
Indonesia
Ribuan Brimob Nusantara Bersiaga Antisipasi Kericuhan saat Demo UU Ciptaker di Jakarta

Pertebalan personel ini diketahui sebanyak 7.500 personel yang berasal dari bawah kendali operasi (BKO) Brimob Nusantara yang dikirim ke Polda Metro Jaya.

 Kedua Cawagub Minta Anies Pertimbangkan Formula E Terkait Corona
Indonesia
Kedua Cawagub Minta Anies Pertimbangkan Formula E Terkait Corona

"Padahal itu sesuatu yang penting, itu ibadah lebih dari Formula E, menghadap ke Makkah, Madinah. Nah sekarang Formula E itu harus diteliti kembali, cermati kembali," papar dia.

Gibran Tiru Gaya Jokowi-FX Rudy saat Pilwalkot Solo 2010
Indonesia
Gibran Tiru Gaya Jokowi-FX Rudy saat Pilwalkot Solo 2010

KPUD mulai membuka pendaftaran cawali dan cawawali di Pilwakot Solo 2020 pada tanggal 4-6 September.

Hari Listrik, YLKI Ingatkan Soal Pemerataan Pasokan di Daerah Tertinggal
Indonesia
Hari Listrik, YLKI Ingatkan Soal Pemerataan Pasokan di Daerah Tertinggal

Dalam catatan Kementerian ESDM, hingga Juni 2020, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,09 persen. Pemerintah menargetkan proses pemasangan listrik yang belum terlaksana bisa rampung tahun depan.

Istri Wali Kota Tidore Kepulauan Meninggal Dunia Akibat COVID-19
Indonesia
Istri Wali Kota Tidore Kepulauan Meninggal Dunia Akibat COVID-19

Sulama Ali menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoerie Ternate

Benah-Benah Korps Bhayangkara Pasca 'Gempa Lokal' Kepulangan Rizieq
Indonesia
Benah-Benah Korps Bhayangkara Pasca 'Gempa Lokal' Kepulangan Rizieq

Irjen Rudy Sufahradi pernah menangani kasus baladacintarizieq.

Kendornya Pemeriksaan Jadi Alasan Pemprov DKI Hapus SIKM
Indonesia
Kendornya Pemeriksaan Jadi Alasan Pemprov DKI Hapus SIKM

Dishub DKI Jakarta pun telah mengkaji dan mengevaluasi penggunaan SIKM sebagai syarat bepergian ke maupun dari wilayah ibu kota.

KPK Tahan Hong Artha Terkait Kasus Korupsi PUPR
Indonesia
KPK Tahan Hong Artha Terkait Kasus Korupsi PUPR

Hong Artha ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020