Siap Dihukum Mati, Edhy Prabowo: Lebih dari Itupun Saya Siap Mantan Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono).

MerahPutih.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan kesiapannya menjalani proses hukum kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur. Edhy bahkan mengakui siap dijatuhi hukuman mati.

Hal ini disampaikan Edhy, usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benur di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (22/2).

"Sekali lagi kalau memang saya dianggap salah saya tidak lari dari kesalahan, saya tetap tanggung jawab. Jangankan dihukum mati, lebih dari itupun saya siap yang penting demi masyarakat saya," tegas Edhy.

Baca Juga:

Istri Edhy Prabowo Diduga Pinjam Kartu Kredit Beli Barang Mewah

Mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini berjanji tidak akan menutupi kasus ini dan kooperatif menjalani proses hukum kasus tersebut.

"Saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silakan proses Peradilan berjalan, makannya saya lakukan ini. Saya tidak akan lari, dan saya tidak bicara bahwa yang saya lakukan pasti bener, nggak," kata Edhy.

Edhy mengakui keran ekspor benur yang dibukanya tidak 100 persen berjalan tanpa celah. Namun, Edhy mengklaim, keputusannya membuka ekspor benur melalui peraturan menteri (Permen) untuk memenuhi keinginan masyarakat, bukan pribadinya.

"Permen yang kami bikin itu bukan atas dasar keinginan menteri, tapi keinginan masyarakat.Ini kan permintaan dari mereka yang sudah diajukan semua kelompok, pemerintah, DPR. Ini saya tindaklanjuti. Kalau enggak percaya tanya saja masyarakat," ujar Edhy.

Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: KKP)
Mantan Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: KKP)

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara layak untuk dituntut dengan ancaman hukuman mati.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Eddy Hiariej ini, saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional bertajuk "Telaah Kritis terhadap Arah Pembentukan dan Penegakkan Hukum di Masa Pandemi" yang ditayangkan secara daring, Selasa (16/2).

"Kedua mantan menteri ini (Edhy Prabowo dan Juliari Batubara) melakukan perbuatan korupsi yang kemudian terkena OTT KPK. Bagi saya mereka layak dituntut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mana pemberatannya sampai pidana mati," kata Wamenkumham.

Baca Juga:

Hukuman Mati Bagi Dua Mantan Menteri Jokowi Layak Diberikan

Menurut Eddy, kedua mantan menteri kabinet Indonesia Maju itu layak dituntut hukuman mati karena melakukan praktik korupsi di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, korupsi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan yang mereka emban sebagai menteri.

"Jadi dua yang memberatkan itu dan itu sudah lebih dari cukup dengan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor," kata Eddy. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Pusat Pembelanjaan yang Tidak Terapkan Sosial Distancing Terancam Ditutup
Indonesia
Pusat Pembelanjaan yang Tidak Terapkan Sosial Distancing Terancam Ditutup

"Sanksi terberat adalah kami tutup pusat perbelanjaan ini. Seperti yang pernah terjadi pada Indrogrosir di Kabupaten Sleman Yogyakarta," tegas Heroe

Warga Jakpus Baru Bisa Rasakan Bantuan Tunai Akhir Januari
Indonesia
Warga Jakpus Baru Bisa Rasakan Bantuan Tunai Akhir Januari

Besaran BST DKI adalah sejumlah Rp300 ribu per bulan, yang diberikan selama empat bulan, mulai dari bulan Januari hingga April 2021.

Terduga Teroris di Jatim Sumbangkan Sebagian Gaji Untuk Kegiatan Jemaah Islamiyah
Indonesia
Terduga Teroris di Jatim Sumbangkan Sebagian Gaji Untuk Kegiatan Jemaah Islamiyah

Rusdi menyebut dana yang dikumpulkan itu untuk menjaga eksistensi JI. Pasalnya, JI juga membutuhkan uang untuk menjalankan roda organisasi.

'Islamophobia' Harus Dilawan, Ma'ruf Amin: Umat Juga Perlu Introspeksi
Indonesia
'Islamophobia' Harus Dilawan, Ma'ruf Amin: Umat Juga Perlu Introspeksi

Tren Islamophobia di negara-negara Barat mengalami peningkatan

BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Lebih Enam Meter di NTT
Indonesia
BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Lebih Enam Meter di NTT

BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi akibat dampak siklon tropis Seroja yang berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur (NTT). Gelombang

Tak Ada Lonjakan Penumpang di Terminal Kampung Rambutan saat Libur Panjang
Indonesia
Tak Ada Lonjakan Penumpang di Terminal Kampung Rambutan saat Libur Panjang

"Belum ada peningkatan (penumpang untuk libur panjang) sepi," ujar Kepala Terminal Kampung Rambutan, Made Joni

Terhalang Longsor, Tim Kemensos Kesulitan Capai Ibu Kota Sulbar
Indonesia
Terhalang Longsor, Tim Kemensos Kesulitan Capai Ibu Kota Sulbar

Sejumlah relawan dan TNI Polri terus melakukan pembersihan jalan yang tertimbun longsor di sejumlah titik jalan trans Sulawesi.

30 Lebih Korban Banjir Bandang NTT Sudah Ditemukan
Indonesia
30 Lebih Korban Banjir Bandang NTT Sudah Ditemukan

Jadi sebaran bencananya ada di 7 Desa

KPK Soroti Kinerja Penerimaan Pajak dan Pengelolaan Aset DKI Jakarta
Indonesia
KPK Soroti Kinerja Penerimaan Pajak dan Pengelolaan Aset DKI Jakarta

Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rentang waktu yang sama di tahun 2019 yang mencapai Rp8,8 triliun.

Golkar Usulkan Penghapusan Pasal Terkait Pers dan Media di RUU Ciptaker
Indonesia
Golkar Usulkan Penghapusan Pasal Terkait Pers dan Media di RUU Ciptaker

Media dan pers sudah bagus diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers