Kasus Suap
 Seusai Diperiksa KPK, Hasto Puji Tersangka Suap Harun Masiku Kader Terbaik PDIP Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus suap Harun Masiku (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI periode 2019 -2024 menggantikan almarhum Nazaruddin Kiemas.

Menurut Hasto, langkah PDIP itu didasari lantaran Harun Masiku dinilai sebagai kader terbaik untuk menggantikan Nazaruddin Kiemas yang terpilih sebagai anggota DPR RI namun meninggal dunia.

Baca Juga:

Dewas Akan Evaluasi Pimpinan KPK Soal Keberadaan Harun Masiku

Hal itu diutarakan Hasto usai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Usai diperiksa KPK Hasto malah puji Harun Masiku sebagai kader PDIP yang terbaik
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung KPK (Foto: antaranews)

“Mengapa saudara Harun (Masiku) kami juga memberikan keterangan karena yang bersangkutan punya latar belakang yang baik, sedikit dari orang Indonesia yang menerima beasiswa dari Ratu Inggris dan memiliki kompetensi dalam internernational economic law,” kata Hasto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1).

Hasto lantas menyinggung ihwal pengalaman PDIP saat PAW anggota DPR tahun 2009 silam. Saat itu, Hasto mengklaim partainya juga menyalurkan suara Ginting kepada caleg partai berlambang banteng moncong putih lainnya yang dinilai berprestasi.

“Ketika almarhum Sutradara Ginting juga meninggal dan kami limpahkan suaranya kepada kader yang menurut partai terbaik. Jadi kami memberikan keterangan terkait hal tersebut,” ujar Hasto.

Kasus ini bermula pada awal Juli 2019, saat salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan Doni sekalu Advokat mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya Caleg Terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Gugatan ini, dikabulkan Mahkamah Agung (MA) pada 19 Juli 2019. MA menetapkan partai adalah penentu suara dan pengganti antar waktu.

Penetapan MA ini kemudian menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut. Namun, Tanggal 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Alm. Nazarudin Kiemas.

Dua pekan kemudian PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa MA dan pada 23 September mengirimkan surat berisi penetapan caleg. Saeful menghubungi Agustiani Tio Fridelina dan melakukan lobi untuk mengabulkan Harun sebagai PAW.

Agustiani mengirimkan dokumen dan fatwa MA yang didapat dari Saeful kepada Wahyu untuk membantu proses penetapan Harun. Kemudian Wahyu menyanggupi membantu dengan membalas: “Siap, mainkan!".

Baca Juga:

Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Sikap KPK Belum Geledah DPP PDIP

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Wahyu dan Caleg PDIP Harun Masiku, KPK juga menjerat eks anggota Bawaslu sekaligus orang kepercayaan Wahyu Agustiani Tio Fridelina dan staf DPP PDIP Saeful sebagai tersangka.

Wahyu bersama Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sekitar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.(Pon)

Baca Juga:

Dituding Berbohong Soal Harun Masiku, Praktisi Hukum Tuntut Menteri Yasonna Dicopot

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Omnibus Law Dianggap Bisa Hancurkan Kehidupan Pers di Indonesia
Indonesia
Omnibus Law Dianggap Bisa Hancurkan Kehidupan Pers di Indonesia

Menaikkan sanksi denda bagi orang yang melanggar pasal 4 ayat 2 dan 3 adalah bukan solusi untuk menegakkan UU Pers

Pesawat Tempur Israel Serang Militer Suriah dan Pasukan Al Quds Iran
Indonesia
Pesawat Tempur Israel Serang Militer Suriah dan Pasukan Al Quds Iran

Israel melancarkan serangan udara terhadap militer Suriah dan pasukan Al Quds Iran, di Suriah pada Rabu (18/11).

Bantu Siswa Belajar Daring, Pemkot Surabaya Siapkan Wifi Gratis di Setiap Balai RW
Indonesia
Bantu Siswa Belajar Daring, Pemkot Surabaya Siapkan Wifi Gratis di Setiap Balai RW

“Bisa jadi nanti melalui pemasangan wifi hotspot di balai-balai RW agar dimanfaatkan para sisa untuk belajar via daring apalagi di masa pandemi ini,” tandas Whisnu.

Hadi Pranoto Ditantang Buktikan Keabsahan Obat 'Corona' di Depan Penyidik
Indonesia
Hadi Pranoto Ditantang Buktikan Keabsahan Obat 'Corona' di Depan Penyidik

Muanas menilai, langkah Hadi yang mengklaim obat herbalnya memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), akan ditentukan oleh proses penyidikan.

115 Karyawan Perusahaan Telekomunikasi di DIY Positif COVID-19
Indonesia
115 Karyawan Perusahaan Telekomunikasi di DIY Positif COVID-19

Sebanyak 115 karyawan sebuah perusahaan telekomunikasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkonfirmasi positif COVID-19

Polisi Tetapkan 131 Demonstran Jadi Tersangka
Indonesia
Polisi Tetapkan 131 Demonstran Jadi Tersangka

Rencananya, massa juga akan melakukan aksi yang lebih besar lagi pada Selasa (20/10) atau bertepatan dengan satu tahun menjabatnya Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

KPK Periksa Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR Terkait Suap Bansos
Indonesia
KPK Periksa Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR Terkait Suap Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian sekertariat Komisi VIII DPR, Sigit Bawono Prasetyo, Selasa (26/1).

KPU Imbau Pemilih Wajib Patuhi ini Saat Datang ke TPS
Indonesia
KPU Imbau Pemilih Wajib Patuhi ini Saat Datang ke TPS

KPU telah menyediakan masker sebanyak 20 persen dari jumlah pemilih dalam DPT TPS

 Kebakaran Tempat Karaoke di Jatinegara, Puluhan Petugas Damkar Diterjunkan
Indonesia
Kebakaran Tempat Karaoke di Jatinegara, Puluhan Petugas Damkar Diterjunkan

"Luas yang terbakar sekitar 300 meter persegi di lantai satu dan dua ruang karaoke," terangnya.

ICW Desak KPK Ajukan Kasasi Atas Pengurangan Hukuman Romahurmuziy
Indonesia
ICW Desak KPK Ajukan Kasasi Atas Pengurangan Hukuman Romahurmuziy

"ICW mendesak agar KPK segera mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana