Setyo Budiyanto Nilai Permasalahan Pimpinan KPK Tak Mau Koordinasi dengan APH Lain

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 18 November 2024
Setyo Budiyanto Nilai Permasalahan Pimpinan KPK Tak Mau Koordinasi dengan APH Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menilai permasalahan yang tengah dihadapi lembaga antirasuah adalah koordinasi antar pimpinan aparat penegak hukum (APH).

Hal tersebut disampaikan saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Irjen Kementerian Pertanian tersebut menilai permasalahan tersebut timbul karena pimpinan KPK melakukan hal-hal non teknis seperti egoisme yang menimbulkan kurangnya koordinasi.

“Sering kali pimpinan menganggap bahwa merasa tidak perlu ketemu, terutama pimpinan di level KPK,” ujarnya.

Baca juga:

KPK Periksa Sahbirin Noor Terkait Kasus Suap di Kalsel

Setyo menegaskan hal tersebut seharusnya bisa diselesaikan apabila pimpinan KPK berkoordinasi dengan APH lain, mengabaikan ego sektoral, dan berkoordinasi.

Ia menilai hal tersebut bisa diselesaikan apabila pimpinan KPK mau bertemu dengan Jaksa Agung maupun Kapolri untuk bersama-sama memberantas korupsi.

“Menganggap mungkin karena levelnya sudah terlalu tinggi, tidak mau bertemu dengan jaksa agung, tidak mau ketemu kapolri, merasa yang perlu bertemu adalah level deputi,” ungkapnya.

Menurutnya, permasalahan tersebut kerap terjadi sehingga kinerja KPK berjalan tidak baik saat berada di lapangan.

“Yang sering kali terjadi, permasalahannya adalah ini timbul masalah karena sering kali ada yang sifatnya non-teknis. Dilapangan sering kali terkendala, terkendala karena hal-hal sepele,” tuturnya.

Baca juga:

Peserta Seleksi Capim dan Dewas KPK Mulai Ambil Nomor Urut Uji Kelayakan dan Kepatutan

Ia menilai hal tersebut sering kali menimbulkan permasalah yang akhirnya menghambat penyidik di bawah.

Padahal, kata dia, KPK memiliki kedeputian koordinasi dan supervisi (korsup). Deputi Korsup KPK, kata Setyo, sudah melakukan banyak kegiatan kerja sama dengan APH lain. Di antaranya, Kejaksaan dan Kepolisian.

“Memberikan bantuan antara lain bantuan ahli, kemudian cek fisik. Kemudian jika ada perbedaan pendapat dalam hal P19, termasuk juga koordinasi umum, termasuk juga pelimpahan perkara, dari KPK itu juga sudah banyak dilakukan,” tutup Setyo. (Pon)

#KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Bagikan