Setuju Ucapan Mahfud, Anggota DPR Salahkan Kepala Daerah tak Mampu Tegakkan Prokes TB Hasanuddin (kanan) saat diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Merahputih.com - Tudingan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Menkopolhukam Mahfud MD, memicu kontroversi.

Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai tak ada yang salah dari pernyataan Mahfud MD soal izin penjemputan Rizieq Shihab di Bandara Soekarno Hatta beberapa waktu lalu.

Baca Juga

Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab Atas Kekisruhan Kasus Rizieq Shihab

Pernyataan Mahfud menekankan semua orang boleh saja menjemput Rizieq Shihab ke bandara asal tertib dan damai.

"Mestinya perintah atau anjuran soal penekanan 'asal tertib dan damai' itu, oleh pihak otoritas di bawah dijabarkan dengan baik," kata Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (17/12).

Otoritas dibawah, salah satunya kepala daerah, mestinya mengerti artinya tertib disaat pandemi COVID- 19. Yaitu melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin dan sungguh-sungguh.

Karena otoritas berwenang di bawah tak mampu menjabarkan perintah pusat, akibatnya terjadi pelanggaran protokol kesehatan secara masif. "Ini artinya anjuran atau diskresi dari atas itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar oleh otoritas dibawah," kata dia.

Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id
Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id

Mestinya, otoritas di bawah dengan perangkat yang ada memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Mantan Sekretaris Militer itu menegaskan, yang dimaksud diberikan izin asal tertib dan damai itu, tentu harus tertib mengikuti protokol kesehatan.

Yakni 3 M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan serta tidak berkerumun, termasuk pembatasan berapa jumlah personil yang diperbolehkan.

"Anjuran tersebut, harus dijelaskan kepada masyarakat oleh mereka yang punya otoritas seperti bupati, wali kota atau gubernur," jelas Hasanuddin.

Sedangkan pengertian damai, menurut Hasanuddin, adalah dijaga jangan sampai terjadi kericuhan, jangan sampai rusuh stau mungkin merusak sarana umum.

Anggota DPR itu menyebut, harusnya setiap anjuran atau perintah dari atas harus dijabarkan oleh otoritas di bawah. Tanpa perlu dijelaskan oleh Mahfud. "Gubernur itu pemimpin, cerdas sedikit lah,” cetus politikus PDIP ini.

Baca Juga

Jokowi Ingatkan Penegakan Hukum Tidak Timbulkan Ketakutan

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD harus ikut bertanggung jawab dan diperiksa polisi terkait pemberian izin penjemputan Rizieq Shihab.

Emil mengungkapkan, pelonjakan kasus COVID-19 di Jakarta dan Jawa Barat lantaran kerumunan setelah Rizieq Shihab (HRS) pulang ke Indonesia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Revitalisasi Mulai November, Bandara Halim Bakal Ditutup Hampir Setahun
Indonesia
Revitalisasi Mulai November, Bandara Halim Bakal Ditutup Hampir Setahun

Saat ini terjadi penurunan kualitas elemen Bandara Halim Perdanakusuma terutama runway

Bareskrim Polri Terbitkan SP3 untuk Kasus Sadikin Aksa
Indonesia
Bareskrim Polri Terbitkan SP3 untuk Kasus Sadikin Aksa

Bareskrim Polri menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) tindak pidana perbankan dengan tersangka Direktur Utama PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa.

Penyaluran Insentif Kartu Prakerja Capai Rp4 Triliun
Indonesia
Penyaluran Insentif Kartu Prakerja Capai Rp4 Triliun

Kartu Prakerja merupakan salah satu program perlindungan sosial (perlinsos) yang masuk dalam upaya pemulihan ekonomi nasional 2021 dengan alokasi dana perlinsos sebesar Rp150,88 triliun.

Intip Kesiapan Bandara Supadio Jelang Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Intip Kesiapan Bandara Supadio Jelang Libur Natal dan Tahun Baru

Peningkatan ini juga disebabkan ada kecenderungan di akhir tahun

Bakal Jabat 21 Bulan, PM Ismail Tawari Oposisi Jabatan Majelis Pemilu
Dunia
Bakal Jabat 21 Bulan, PM Ismail Tawari Oposisi Jabatan Majelis Pemilu

Ia memperkenalkan frasa keluarga Malaysia pada pidato pertamanya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke sembilan yang disiarkan secara langsung melalui televisi dan sosial media, Minggu (22/8)

Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat
Indonesia
Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat

Ketua DPD Demokrat se-Indonesia kompak meminta AHY memecat segelintir kader yang berupaya mengambil alih kepemimpinan dan berkonspirasi bersama pihak eksternal.

Bahlil Bicara Pilpres 2024, HNW Tegaskan Jabatan Presiden Bukan Domain Pengusaha
Indonesia
Bahlil Bicara Pilpres 2024, HNW Tegaskan Jabatan Presiden Bukan Domain Pengusaha

Tapi tak ada yang karena alasan ekonomi akibat COVID-19 kemudian mengubah konstitusinya

Pemerintah Diharap Konsisten Tegakkan Aturan Larangan Mudik
Indonesia
Pemerintah Diharap Konsisten Tegakkan Aturan Larangan Mudik

Masyarakat diminta sadar bahwa mudik bisa menjadi momentum penyebaran virus

Komnas HAM Beberkan Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM TWK Pertengahan Bulan Ini
Indonesia
Luhut Wacanakan Masuk Malioboro Tunjukan Kartu Vaksin
Indonesia
Luhut Wacanakan Masuk Malioboro Tunjukan Kartu Vaksin

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mewacanakan kewajiban vaksinasi COVID-19 sebagai syarat masuk daerah wisata, salah satunya Malioboro.