Setuju Ucapan Mahfud, Anggota DPR Salahkan Kepala Daerah tak Mampu Tegakkan Prokes TB Hasanuddin (kanan) saat diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Merahputih.com - Tudingan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Menkopolhukam Mahfud MD, memicu kontroversi.

Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai tak ada yang salah dari pernyataan Mahfud MD soal izin penjemputan Rizieq Shihab di Bandara Soekarno Hatta beberapa waktu lalu.

Baca Juga

Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab Atas Kekisruhan Kasus Rizieq Shihab

Pernyataan Mahfud menekankan semua orang boleh saja menjemput Rizieq Shihab ke bandara asal tertib dan damai.

"Mestinya perintah atau anjuran soal penekanan 'asal tertib dan damai' itu, oleh pihak otoritas di bawah dijabarkan dengan baik," kata Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (17/12).

Otoritas dibawah, salah satunya kepala daerah, mestinya mengerti artinya tertib disaat pandemi COVID- 19. Yaitu melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin dan sungguh-sungguh.

Karena otoritas berwenang di bawah tak mampu menjabarkan perintah pusat, akibatnya terjadi pelanggaran protokol kesehatan secara masif. "Ini artinya anjuran atau diskresi dari atas itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar oleh otoritas dibawah," kata dia.

Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id
Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id

Mestinya, otoritas di bawah dengan perangkat yang ada memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Mantan Sekretaris Militer itu menegaskan, yang dimaksud diberikan izin asal tertib dan damai itu, tentu harus tertib mengikuti protokol kesehatan.

Yakni 3 M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan serta tidak berkerumun, termasuk pembatasan berapa jumlah personil yang diperbolehkan.

"Anjuran tersebut, harus dijelaskan kepada masyarakat oleh mereka yang punya otoritas seperti bupati, wali kota atau gubernur," jelas Hasanuddin.

Sedangkan pengertian damai, menurut Hasanuddin, adalah dijaga jangan sampai terjadi kericuhan, jangan sampai rusuh stau mungkin merusak sarana umum.

Anggota DPR itu menyebut, harusnya setiap anjuran atau perintah dari atas harus dijabarkan oleh otoritas di bawah. Tanpa perlu dijelaskan oleh Mahfud. "Gubernur itu pemimpin, cerdas sedikit lah,” cetus politikus PDIP ini.

Baca Juga

Jokowi Ingatkan Penegakan Hukum Tidak Timbulkan Ketakutan

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD harus ikut bertanggung jawab dan diperiksa polisi terkait pemberian izin penjemputan Rizieq Shihab.

Emil mengungkapkan, pelonjakan kasus COVID-19 di Jakarta dan Jawa Barat lantaran kerumunan setelah Rizieq Shihab (HRS) pulang ke Indonesia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Suharso Monoarfa Terpilih Jadi Ketum PPP
Indonesia
Suharso Monoarfa Terpilih Jadi Ketum PPP

Suharso Monoarfa terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Muktamar IX di Makassar.

Jam Malam Diberlakukan di Bogor, Warga Diperingatkan Tetap di Rumah
Indonesia
Jam Malam Diberlakukan di Bogor, Warga Diperingatkan Tetap di Rumah

Tingginya penyebaran COVID-19 di Bogor membuat kepolisian melakukan penyekatan di 10 ruas jalan protokol kota hujan itu.

Varian Mu Semakin Menyebar, Pengetatan Pintu Masuk Dari Luar Negeri Harus Dilakukan
Indonesia
Varian Mu Semakin Menyebar, Pengetatan Pintu Masuk Dari Luar Negeri Harus Dilakukan

Ada lima negara asal kedatangan dengan catatan hasil positif COVID-19 yang tinggi setelah sampai ke Indonesia yakni Arab Saudi, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Singapura.

Awan Mirip Piring Terbang Payungi Gunung Arjuno, Begini Penjelasan BMKG
Indonesia
Awan Mirip Piring Terbang Payungi Gunung Arjuno, Begini Penjelasan BMKG

Kawasan Gunung Arjuno menampilkan fenomena awan lentikularis berbentuk mirip piring terbang.

Dinkes Kota Bandung Diinstruksikan Serius Perhatikan HIV-AIDS Saat Pandemi
Indonesia
Dinkes Kota Bandung Diinstruksikan Serius Perhatikan HIV-AIDS Saat Pandemi

Pemerintah berkewajiban untuk meminimalkan jatuhnya korban jiwa akibat COVID-19, termasuk korban jiwa dari saudara-saudara ODHA.

 Hari Buruh, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup
Indonesia
Hari Buruh, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup

Berdasarkan peta lalu lintas yang diunggah Polda Metro Jaya, terdapat sembilan jalan di sekitar kawasan Monas yang akan ditutup.

Rencana Demo Menolak PPKM, Jalanan Seputar Istana Negara Ditutup
Indonesia
Rencana Demo Menolak PPKM, Jalanan Seputar Istana Negara Ditutup

Sejumlah ruas jalan ditutup untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat yang akan berlangsung Sabtu (24/7).

Ketua DPRD: Calon Wali Kota Jakbar dan Jaksel Jangan Mengkhayal untuk Pembangunan
Indonesia
Ketua DPRD: Calon Wali Kota Jakbar dan Jaksel Jangan Mengkhayal untuk Pembangunan

DPRD DKI menggelar agenda penyampaian visi misi calon Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Amnesty International Indonesia Nilai UU Cipta Kerja Tidak Progresif
Indonesia
Amnesty International Indonesia Nilai UU Cipta Kerja Tidak Progresif

"UU Cipta Kerja ini sangat tidak progresif dan melanggar prinsip non-retrogresi yang basicly ini dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya," kata Ary

Sumatera, Jawa, Sulawesi Hingga Papua Diprakirakan Hujan Sedang Hingga Lebat
Indonesia
Sumatera, Jawa, Sulawesi Hingga Papua Diprakirakan Hujan Sedang Hingga Lebat

Meski demikian, sebagian besar cuaca di pulau tersebut diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi hujan ringan