Setuju Ucapan Mahfud, Anggota DPR Salahkan Kepala Daerah tak Mampu Tegakkan Prokes TB Hasanuddin (kanan) saat diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Merahputih.com - Tudingan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Menkopolhukam Mahfud MD, memicu kontroversi.

Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai tak ada yang salah dari pernyataan Mahfud MD soal izin penjemputan Rizieq Shihab di Bandara Soekarno Hatta beberapa waktu lalu.

Baca Juga

Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab Atas Kekisruhan Kasus Rizieq Shihab

Pernyataan Mahfud menekankan semua orang boleh saja menjemput Rizieq Shihab ke bandara asal tertib dan damai.

"Mestinya perintah atau anjuran soal penekanan 'asal tertib dan damai' itu, oleh pihak otoritas di bawah dijabarkan dengan baik," kata Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (17/12).

Otoritas dibawah, salah satunya kepala daerah, mestinya mengerti artinya tertib disaat pandemi COVID- 19. Yaitu melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin dan sungguh-sungguh.

Karena otoritas berwenang di bawah tak mampu menjabarkan perintah pusat, akibatnya terjadi pelanggaran protokol kesehatan secara masif. "Ini artinya anjuran atau diskresi dari atas itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar oleh otoritas dibawah," kata dia.

Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id
Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id

Mestinya, otoritas di bawah dengan perangkat yang ada memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Mantan Sekretaris Militer itu menegaskan, yang dimaksud diberikan izin asal tertib dan damai itu, tentu harus tertib mengikuti protokol kesehatan.

Yakni 3 M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan serta tidak berkerumun, termasuk pembatasan berapa jumlah personil yang diperbolehkan.

"Anjuran tersebut, harus dijelaskan kepada masyarakat oleh mereka yang punya otoritas seperti bupati, wali kota atau gubernur," jelas Hasanuddin.

Sedangkan pengertian damai, menurut Hasanuddin, adalah dijaga jangan sampai terjadi kericuhan, jangan sampai rusuh stau mungkin merusak sarana umum.

Anggota DPR itu menyebut, harusnya setiap anjuran atau perintah dari atas harus dijabarkan oleh otoritas di bawah. Tanpa perlu dijelaskan oleh Mahfud. "Gubernur itu pemimpin, cerdas sedikit lah,” cetus politikus PDIP ini.

Baca Juga

Jokowi Ingatkan Penegakan Hukum Tidak Timbulkan Ketakutan

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD harus ikut bertanggung jawab dan diperiksa polisi terkait pemberian izin penjemputan Rizieq Shihab.

Emil mengungkapkan, pelonjakan kasus COVID-19 di Jakarta dan Jawa Barat lantaran kerumunan setelah Rizieq Shihab (HRS) pulang ke Indonesia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Perda COVID-19 Disahkan, Wagub DKI: Tugas DPRD DKI Sosialisasi Denda
Indonesia
Perda COVID-19 Disahkan, Wagub DKI: Tugas DPRD DKI Sosialisasi Denda

Perda Penanganan COVID-19 ini berisi 11 Bab dan 35 pasal yang didalamnya mengatur mulai dari ketentuan, tanggung jawab, wewenang, hingga sanksi selama penanggulangan corona di ibu kota.

Kegiatan Masyarakat Dibatasi, Seluruh Kapolda Diperintahkan Gerak Cepat
Indonesia
Kegiatan Masyarakat Dibatasi, Seluruh Kapolda Diperintahkan Gerak Cepat

Semua perintah ini wajib diikuti seluruh Kapolda dan jajaranya

Sidang Tatap Muka, Rizieq cs Diminta Tak Ganggu dan Menyusahkan Warga
Indonesia
Sidang Tatap Muka, Rizieq cs Diminta Tak Ganggu dan Menyusahkan Warga

Sidang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada Jumat (26/3) pagi.

PDIP: Pergantian Gatot Tak Ada Hubungan Dengan Perintah Nobar Film G30S/PKI
Indonesia
PDIP: Pergantian Gatot Tak Ada Hubungan Dengan Perintah Nobar Film G30S/PKI

Menurut anggota Komisi I DPR ini, pergantian Gatot sebagai Panglima TNI tak ada hubungannya dengan perintah untuk menonton film G30S/PKI

KPK Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Nurdin Abdullah

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan yang menjerat Nurdin Abdullah.

MPR Keberatan Preman Pasar Jadi Penegak Protokol Kesehatan
Indonesia
MPR Keberatan Preman Pasar Jadi Penegak Protokol Kesehatan

"Realitas kita pasar tradisional itu nggak ada pimpinan, ada yang menyebut kepala keamanannya, ada yang menyebut mandor disitu, ada yang menyebutnya jager, preman. Mereka ini kan setiap hari di sana," ujar Wakil Kepala Kepolisian Gatot.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Terima Uang Korupsi Rp100 Miliar dari Saham Bir
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Terima Uang Korupsi Rp100 Miliar dari Saham Bir

"Terebongkarrrr..!! Korupsi 100 Miliar Miras DKI Ternyata Anis Baswedan Gunakan untuk Hal Ini"

Kapolri Listyo Perbanyak Kuota Penerimaan Calon Polisi Bagi Pemuda Asli Papua
Indonesia
Kapolri Listyo Perbanyak Kuota Penerimaan Calon Polisi Bagi Pemuda Asli Papua

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui As SDM Polri memberikan penambahan kuota kepada personel Bintara yang merupakan putra asli Papua untuk mengikuti sekolah perwira.

Langgar Aturan PSBB, Kafe dan Hotel Transit di Jaktim Disegel
Indonesia
Langgar Aturan PSBB, Kafe dan Hotel Transit di Jaktim Disegel

Pemilik tempat penginapan akan dipanggil ke Kecamatan Makasar

Arus Balik ke Jakarta Berlangsung Bertahap
Indonesia
Arus Balik ke Jakarta Berlangsung Bertahap

Pemudik pulang ke Jakarta secara bertahap sehingga tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas.