Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif

Foto udara permukiman warga terdampak banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). BPBD Tapanuli Selatan mencatat hingga Sa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw menyatakan bahwa bencana banjir besar di Sumatera yang merenggut ratusan nyawa bukan hanya disebabkan oleh cuaca ekstrem. Menurutnya, kerusakan hutan skala besar yang dibiarkan tanpa adanya penindakan menjadi pemicu utama bencana ini.

“Kalian lihat saja, di banjir yang turun itu berapa banyak kayu gelondongan yang dibawa air. Berarti ada pengrusakan hutan yang masih dilakukan di daerah-daerah itu,” tegas Roberth dalam keterangannya, Rabu (3/12).

Baca juga:

Pemprov Jakarta Kembali Modifikasi Cuaca Hadapi Cuaca Ekstrem di Bulan Ini

Menolak Narasi Cuaca Ekstrem dan Desakan Penindakan Hukum

Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini menolak narasi yang menempatkan cuaca ekstrem sebagai penyebab utama. Ia mengingatkan bahwa curah hujan tinggi bukanlah fenomena baru, namun dampaknya kini jauh lebih parah.

“Dulu juga ada hujan lebat tetapi tidak terjadi apa-apa. Kenapa sekarang ada terjadi? Ini alam menunjukkan bahwa ini loh yang dilakukan oleh manusia terhadap alam,” ujarnya.

Roberth juga menyampaikan rasa duka yang mendalam atas tingginya jumlah korban. Ia mencatat data tragis hingga akhir November.

“Kami menyatakan turut berduka atas korban jiwa yang cukup besar. Per 30 November, 442 orang meninggal, 402 hilang,” ungkapnya.

Melihat skala kerusakan dan tingginya angka korban, Roberth mendesak pemerintah untuk segera melakukan penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan hutan yang memicu bencana.

Baca juga:

BPH Migas Klaim Pasokan BBM Sudah Berangsur Pulih di Daerah Bencana Sumatera

“Harus ada penanganan, penindakan hukum dilakukan. Karena ada perusakan hutan besar-besaran dilakukan di sana. Setelah kejadian baru terbuka mata, ternyata ada perusakan hutan yang begitu besar di sana,” tegasnya.

Ia pun meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi seluruh aktivitas perusahaan kehutanan di wilayah terdampak sebelum jatuh korban jiwa berikutnya.

“Tidak boleh tunggu sampai ada korban jiwa lagi. Masyarakat menjadi korban, menjadi tumbal karena ada perusahaan-perusahaan hutan yang dilakukan,” tutup Roberth.

#Bencana Alam #Bencana Nasional #Bencana Hidrometeorologi #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
16 Orang Tewas dan 54 Terluka Akibat Gempa di Tibet China
pemerintah telah meningkatkan respons darurat gempa nasional dari Level IV menjadi Level III pada Jumat (23/10).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
16 Orang Tewas dan 54 Terluka Akibat Gempa di Tibet China
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
Jeritan Nurani Tokoh Bangsa! Gus Mus, Romo Magnis hingga Istri Gus Dur Desak Prabowo Tetapkan Karhutla Bencana Nasional
Gerakan Nurani Bangsa desak Presiden Prabowo tetapkan Karhutla Bencana Nasional. Simak tuntutan penegakan hukum dan bantuan medis bagi korban asap!
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Oktober 2026
Jeritan Nurani Tokoh Bangsa! Gus Mus, Romo Magnis hingga Istri Gus Dur Desak Prabowo Tetapkan Karhutla Bencana Nasional
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Bagikan