Setengah Juta Warga Medan Belum Dilindungi BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sekitar 500 ribu penduduk Kota Medan, Sumatera Utara, hingga kini belum dilindungi oleh jaminan kesehatan baik program pusat maupun daerah, termasuk belum terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kita terus dorong OPD terkait bersama BPJS Kesehatan agar mereka dijamin kesehatannya," terang Wali Kota Medan Bobby Nasution di Medan, Rabu (16/6).

Baca Juga:

Usut Kebocoran Data, Bareskrim Bakal Sita Server BPJS Kesehatan

Pemkot Medan,saat ini tengah memilah warga yang seharusnya menjadi tanggung jawab si pemberi kerja dan mereka yang tidak mampu akibat berpenghasilan tidak tetap harus mendapat jaminan kesehatan oleh pemerintah daerah.

Bobby mengatakan, mengefektifkan pendataan antara kedua golongan warga tersebut, maka pihaknya akan membentuk tim dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Disdukcapil dan BPJS Kesehatan.

"Selain itu, kita juga melakukan integrasi sistem perizinan badan usaha. Artinya, izin tidak dikeluarkan bagi badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan," tegas Wali Kota Bobby.

Wali Kota Medan Bobby Nasution. (Foto: Antara)
Wali Kota Medan Bobby Nasution. (Foto: Antara)

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan Sari Quratul Aini mengatakan, program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia (JKN-KIS) di wilayah setempat sudah terlaksana dengan baik.

"Dari 2,5 juta warga Medan, sudah sekitar dua juta atau 80 persen penduduk terdaftar di JKN. Artinya masih ada 500 ribu jiwa lagi yang belum terdaftar," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Terus Usut Dugaan Kebocoran Data BPJS, Polisi: Tergantung Kepentingannya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 Melonjak, Pemerintah Terbitkan Aturan Baru Kegiatan Berskala Besar
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak, Pemerintah Terbitkan Aturan Baru Kegiatan Berskala Besar

Melihat tren kenaikan kasus COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir karena adanya importasi kasus Corona varian baru, pemerintah menerbitkan aturan baru kegiatan berskala besar

4 Wakil DKI Ikuti Pemusatan Latihan Gita Bahana Nusantara 2022
Indonesia
4 Wakil DKI Ikuti Pemusatan Latihan Gita Bahana Nusantara 2022

Pelatihan akan dilaksanakan di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat pada Sabtu (6/8) hingga Jumat (19/8).

PITI Kunjungi MUI Pusat demi Kolaborasi Tuntaskan Masalah Keumatan dan Kebangsaan
Indonesia
PITI Kunjungi MUI Pusat demi Kolaborasi Tuntaskan Masalah Keumatan dan Kebangsaan

PITI menggelar audiensi ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada Rabu (25/1).

Gempa Landa Wilayah Jember
Indonesia
Gempa Landa Wilayah Jember

Belum ada informasi kerusakan atau korban jiwa.

Pemprov DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis, Catat Lokasi dan Waktunya
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis, Catat Lokasi dan Waktunya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan uji emisi kendaraan bermotor roda dua dan roda empat secara gratis untuk masyarakat sebagai salah satu upaya menekan pencemaran udara di Ibu Kota.

Polri Minta Maaf soal Anggota Brimob Bentak Wartawan di Sidang Etik Ferdy Sambo
Indonesia
Polri Minta Maaf soal Anggota Brimob Bentak Wartawan di Sidang Etik Ferdy Sambo

"Saya selaku Kadiv Humas pertama kali menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada media," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Jumat (26/8).

Politikus Demokrat Tanggapi Pertemuan Anies dengan Gibran
Indonesia
Politikus Demokrat Tanggapi Pertemuan Anies dengan Gibran

"Mestinya ini contoh Mas Anies buka diri ke siapapun. Dan buka ruang diskusi dari siapapun. Ini contoh politik pemimpin ke depan," kata Herman

Tes COVID-19 Bukan Lagi Hal Wajib Imbas Penghapusan PPKM
Indonesia
Tes COVID-19 Bukan Lagi Hal Wajib Imbas Penghapusan PPKM

Penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berimbas ke sejumlah aturan terkait COVID-19.

NasDem, Demokrat dan PKS Diklaim Siapkan Pendamping Anies
Indonesia
NasDem, Demokrat dan PKS Diklaim Siapkan Pendamping Anies

Partai NasDem, tidak memiliki preferensi terkait kriteria cawapres pendamping Anies, termasuk tidak akan mengajukan kader internal partai.

9 Nama Jenderal Bintang 3 Berpotensi Gantikan Laksamana Yudo Margono
Indonesia
9 Nama Jenderal Bintang 3 Berpotensi Gantikan Laksamana Yudo Margono

Pengamat militer Anton Aliabbas menyebutkan, setidaknya ada 9 nama perwira tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat bintang tiga atau Laksamana Madya yang berpotensi menggantikan posisi Yudo.