Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - MASYARAKAT Indonesia perlu berorganisasi membangun kekuatan lebih daripada sekadar demonstrasi massa setelah kemenangan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka versi hitung cepat dalam Pilpres 2024.
Demikian disampaikan peneliti politik asal Australia, Max Lane. Menurutnya, hal itu penting, guna mengimbangi konsolidasi rezim oligarki dan dinasti yang selama ini memanfaatkan ruang demokrasi setelah pemerintahan Presiden Suharto. “Demokrasi di Indonesia menyempit karena ada kekuatan untuk menyempitkan dan mereka mau menggunakannya,” kata Lane dalam diskusi publik bertajuk Masa Depan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Pascapemilu, di Jakarta, Sabtu (17/2).
BACA JUGA:
Lane menerangkan masa 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpengaruh kuat pada penyempitan ruang demokrasi karena Indonesia sama sekali tidak memiliki kelompok oposisi yang kuat, termasuk di DPR RI. Prabowo Subianto yang pada Pemilihan Presiden 2019 melawan Jokowi akhirnya bergabung dalam kabinet menjadi menteri pertahanan.
Salah satu yang juga menjadi sorotan ialah saat mantan aktivis 1990-an, seperti Budiman Sudjatmiko, menyeberang ke kubu Prabowo, orang yang dianggap bertanggung jawab dalam penculikan para aktivis prodemokrasi. “Tidak ada oposisi dan mereka semua satu visi,” ungkap Lane.
Menurut Lane, Indonesia harus memanfaatkan ruang demokrasi secara maksimal seperti negara-negara demokrasi di dunia. Masyarakat perlu segera membangun kekuatan politik alternatif atau gerakan opisisi yang bisa mengimbangi jalannya pemerintahan yang akan datang.
“Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi ialah orang merawat satu sistem yang membawa ketimpangan demokrasi. Saat ini, Prabowo yang akan merawat sistem itu. Dari hal itu harus berjuang merebut pemerintahan. Jangan berharap mengubah Indonesia kalau tidak kerja keras dan sanggup berkorban. Itu the truth, jangan mengharap perubahan kalau tidak melakukan itu,” tegasnya.
Hal yang sama disoroti Deputi Direktur Amensty International Indonesia, Wirya Adiwena. Ia khawatir hasil Pemilu 2024 melanggengkan impunitas dan menguatkan konsolidasi kekuatan politik yang dibangun Jokowi. "Kalau Prabowo-Gibran pasti melanjutkan program Jokowi,” ujar Wiradi.
Pola kekuasaan yang dipraktikkan rezim saat ini, menurut dia, tidak hanya menciptakan impunitas, tetapi juga melahirkan kasus baru kekerasan HAM. Berdasarkan catatan Amnesty International, selama lima tahun terakhir terdapat 93 kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap pembela HAM. "Kasus kekerasan fisik dan intimidasi pembela HAM terjadi,” imbuhnya.
Puluhan kasus tersebut antara lain terjadi dalam unjuk rasa penolakan Omnibus Law, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Januari 2020 lalu, dan tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang mengakibatkan 130 lebih korban meninggal.
“Kekerasan berlebihan oleh aparat. Pentungan dan penggunaan gas air mata terhadap seseorang yang tidak berbuat apa-apa. Kekerasan berlebihan digunakan terhadap orang kritis,” ujarnya.
Apabila Prabowo dan Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029, Wirya memprediksi ruang kebebasan sipil kian menyempit. Meski begitu, ia berharap masyarakat tetap bersuara lantang mengkritik pemerintahan. "Kebebasan sipil dibutuhkan untuk iklim yang sehat di suatu negara. Ini membuat saya berharap. Bagaimana kantong kepedulian demokrasi ini tidak berhenti pada diskusi dan aksi,” ujarnya.
Sementara itu, peneliti politik internasional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Irine Hiraswari Gayatri menilai pelanggengan kekerasan dan penyempitan ruang demokrasi tak terlepas dari kekuatan oligarki yang kini menduduki pemerintahan dan legislatif. “Apakah akan ada ada kontrol terhadap oligarki? Ini melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi,” ujarnya.
Ia sependapat dengan Lane yang menyebut bahwa kekuatan masyarakat sipil perlu dibangun agar dapat merebut ruang demokrasi yang kini dimanfaatkan peguasa. "Kita harus rebut ruang kebebasan sipil,” tegasnya.(Pon)
BACA JUGA:
Benny K Harman: Apakah Pak Mahfud Sudah Jadi Bagian Oposisi Pemerintahan?
