Setelah Mural, Kini Muncul Selebaran Keluhan PPKM di Solo Selebaran keluhan akibat PPKM yang ditempel Jalan Gatsu, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah, Senin (6/9). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Warga Solo dihebohkan munculnya selebaran keluhan akibat PPKM yang ditempel di sejumlah tembok rumah warga dan fasilitas umum, Senin (6/9). Sebelumnya, muncul mural kritik terhadap pemerintah dan telah dihapus Pemkot Solo.

Pantauan MerahPutih.com selebaran berisikan keluhan PPKM di antaranya muncul di Jalan Gatot Subroto, Jalan Juanda, dan Jalan Kapten Mulyani. Sebaran tersebut bertuliskan 'Jualan Di Penjara, ngak Jualan Mati Kelaparan'; Berani membatasi, harus menghidupi'; dan 'Kinerjanya yang diperbaiki bukan kritiknya yang dibatasi'.

Baca Juga

Mural Kritik PPKM, Polresta Surakarta Lakukan Penyelidikan

Seorang warga Muklis (41) mengaku melihat orang mengenakan kaos hitam menempelkan selebaran kertas di tembok Jalan Gatsu pada Minggu (5/9) dini hari. Ia menyangka yang dipasang merupakan selebaran berisikan kritik soal PPKM.

"Saya awalnya mengira orang itu menempelkan selebaran terkait iklan produk atau lowongan kerja, ternyata selebaran berisikan kritik soal PPKM," kata Muklis di Solo, Senin (6/9).

Selebaran keluhan akibat PPKM yang ditempel Jalan Gatsu, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah, Senin (6/9). (MP/Ismail)
Selebaran keluhan akibat PPKM yang ditempel Jalan Gatsu, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah, Senin (6/9). (MP/Ismail)

Ia mengatakan selebaran berisikan kritik soal PPKM di Jalan Gatsu jumlahnya ada sekitar belasan. Selebaran sama juga ditemukan di Jalan Kapten Mulyadi.

"Selebaran berisikan kritik soal PPKM sekarang banyak yang copot terkena angin. Ada juga yang dilepas Satpol PP dan Linmas," tutur dia.

Dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Solo Arif Darmawan membenarkan adanya selebaran berisikan kritik soal PPKM di sejumlah jalan di Kota Solo. Pihaknya telah membersihkan sebaran itu karena mengganggu warga.

"Rumah warga ditempeli begitu saja tanpa sepengetahuan yang punya rumah kan salah," kata Arif.

Arif menambahkan vandalisme dan menempelkan selebaran atau poster di tempat umum melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Solo No 10 Tahun 2015 tentang Lingkungan Hidup. Atas dasar itu pihaknya akan melakukan pembersihan. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Dilarang Coret Rumah Orang, Gibran Janjikan Tambah Lokasi Mural

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Libur Nataru, Kepala Daerah Harus Aktifkan Satgas COVID-19 Mikro
Indonesia
Libur Nataru, Kepala Daerah Harus Aktifkan Satgas COVID-19 Mikro

Upaya pengendalian bakal difokuskan pada sektor yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Misalnya rangkaian ibadah dan perayaan Tahun Baru.

Kasus Positif COVID-19 di Lingkungan DPR Bertambah Jadi 194
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 di Lingkungan DPR Bertambah Jadi 194

Sebelumnya hanya terdapat 142 orang dilingkungan DPR yang terpapar virus corona.

Bus AKAP dari Luar Jakarta Jalani Ramp Check di Terminal Terpadu Pulogebang
Indonesia
Bus AKAP dari Luar Jakarta Jalani Ramp Check di Terminal Terpadu Pulogebang

Penguji Penyelia UP PKB Ujung Menteng, Zulkifli mengatakan, ramp check dilakukan untuk memastikan bus AKAP dalam kondisi prima atau laik jalan.

Mendagri Sebut APDESI Berhak Minta Luhut Jadi Ketua Dewan Pembina
Indonesia
Mendagri Sebut APDESI Berhak Minta Luhut Jadi Ketua Dewan Pembina

Mantan Kapolri itu menyebut APDESI yang meminta Luhut menjadi ketua dewan pembina.

PDIP Nilai Anies Hanya Berteori Atasi Banjir, Begini Respons Wagub Riza
Indonesia
PDIP Nilai Anies Hanya Berteori Atasi Banjir, Begini Respons Wagub Riza

Menurutnya, membangun Jakarta memang harus ada campur tangan masyarakat. Terlebih pemerintah dapat menindaklanjuti apa usulan yang disampaikan. Karena Jakarta ini merupakan kota kolaborasi.

Kecewa dengan KPK, Masyarakat Dirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kecewa dengan KPK, Masyarakat Dirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi

Kantor darurat ini adalah sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.

Masa Jabatan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Hanya 1,5 Tahun
Indonesia
Masa Jabatan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Hanya 1,5 Tahun

Yana Mulyana dilantik secara resmi menjadi Wali Kota Bandung dengan masa jabatan 2018 - 2023, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/4/2022). Yana yang sebelumnya menjabat Pelaksana tugas wali kota, posisinya kini menggantikan Oded M Danial yang meninggal dunia 10 Desember 2021.

Anies Bawa Tanah Dari Kampung Akuarium Yang Pernah Digusur Ahok ke IKN
Indonesia
Anies Bawa Tanah Dari Kampung Akuarium Yang Pernah Digusur Ahok ke IKN

Tanah tersebut dicangkul dan dikumpulkan langsung oleh beberapa warga di kampung yang terletak di pesisir utara Jakarta itu, kemudian ditampung di besek bambu.

KSP Tegaskan Indonesia Berada di Jalur Akhiri Pandemi COVID-19
Indonesia
KSP Tegaskan Indonesia Berada di Jalur Akhiri Pandemi COVID-19

Abraham mengatakan, sejak 24 Maret hingga 26 Mei 2022, laju penularan COVID-19 bisa dikatakan sudah terkendali.

Status Gunung Semeru Pasca Erupsi
Indonesia
Status Gunung Semeru Pasca Erupsi

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyimpulkan berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental, serta potensi ancaman bahayanya, maka tingkat aktivitas Gunung Semeru dinilai masih pada level II atau waspada, meskipun aktivitasnya meningkat.