Setelah MotoGP, Pemprov DKI Pertimbangkan Parade untuk Formula E Parade pembalap MotoGP melaju di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/3/2022). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi positif parade MotoGP yang digelar di ibu kota, Rabu (16/3), mulai dari Istana Negara hingga hotel Kempinski kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mempertimbangkan adanya kegiatan serupa untuk Formula E.

"Ya belum (diputuskan parade Formula E), nanti kita tunggu ya," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (16/3).

Baca Juga:

Setelah Berbincang dan Foto Bersama, Jokowi Lepas 20 Pembalap MotoGP Berparade di Jakarta

Namun, kata Riza, untuk mengetahui lebih detail dan jelasnya bisa dikonfirmasi kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD yang ditugasi Gubernur Anies Baswedan mengurusi Formula E.

"Nanti tanyakan ke Jakpro yah," urai Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini.

Sementara untuk parade MotoGP, kata Riza, dapat menjadi ajang promosi Kota Jakarta di mata dunia internasional.

"Parade ini sesuatu yang baik, bagian dari rangkaian acara dalam rangka kita mempromosikan dan memastikan bahwa Jakarta kota yang aman dan baik," paparnya.

Baca Juga:

Keseruan Parade 20 Pembalap MotoGP, Warga Antusias Foto Pakai Ponsel

"Begitu juga Indonesia sebagai negara yang aman, negara yang baik," jelas Riza menyambungkan.

Gelaran parade pembalap MotoGP yang digelar siang tadi disambut antusias oleh masyarakat. Mereka tampak memenuhi ruas jalan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, hingga kawasan Bundaran HI.

Total ada 20 pembalap dan ratusan peserta dari komunitas motor yang mengikuti parade MotoGP ini. (Asp)

Baca Juga:

Deretan Nama Pembalap Red Bull di MotoGP yang Ikut Ramaikan Parade di Jakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BP Tapera Sediakan 846 Unit Rumah Pertama bagi ASN
Indonesia
BP Tapera Sediakan 846 Unit Rumah Pertama bagi ASN

"Hingga akhir tahun 2022 ini, BP Tapera telah menyediakan 846 unit rumah pertama bagi ASN," tutur Komisioner BP Tapera Adi Setianto

Sahkan 8 UU, Puan: DPR Berupaya Untuk Tetap Produktif
Indonesia
Sahkan 8 UU, Puan: DPR Berupaya Untuk Tetap Produktif

Tujuh dari delapan undang-undang yang disahkan DPR adalah UU terkait provinsi.

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Gedung Cyber Tewaskan Dua Remaja
Indonesia
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Gedung Cyber Tewaskan Dua Remaja

Kebakaran yang terjadi di bagian Gedung Cyber 1, Mampang, Jakarta Selatan kini tengah diusut polisi.

KPK Tetapkan Bupati Penajam Paser Utara Tersangka Suap
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Penajam Paser Utara Tersangka Suap

Penetapan tersangka terhadap Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan dan lima orang lainnya itu merupakan tindaklanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Jakarta dan Kaltim pada Rabu (12/1).

PVMBG: Penyeberangan di Selat Sunda Aman dari Letusan Gunung Anak Krakatau
Indonesia
PVMBG: Penyeberangan di Selat Sunda Aman dari Letusan Gunung Anak Krakatau

Status Gunung Anak Krakatau (GAK) di perairan Selat Sunda, antara Provinsi Banten dan Lampung, naik menjadi level III dari sebelumnya yang statusnya level II.

Menparekraf Sandiaga Uno: Berkurban Wadah Saling Peduli kepada Sesama
Indonesia
Menparekraf Sandiaga Uno: Berkurban Wadah Saling Peduli kepada Sesama

Umat Islam merayakan Idul Adha 1443 H atau Hari Raya Kurban 2022, Minggu (10/7).

Indonesia dan Afrika Selatan Sepakat Tingkatkan Volume Perdagangan
Indonesia
Indonesia dan Afrika Selatan Sepakat Tingkatkan Volume Perdagangan

"Kedua negara sepakat untuk lebih meningkatkan lagi volume perdagangan bilateral di masa datang," dikutip dari pernyataan resmi Kemlu RI, Kamis.

Jaringan Mafia Tanah Jakarta Terbongkar, Libatkan Pejabat hingga Honorer BPN
Indonesia
Jaringan Mafia Tanah Jakarta Terbongkar, Libatkan Pejabat hingga Honorer BPN

Untuk tersangka pegawai BPN ada 10 orang berstatus pegawai tidak tetap dan ASN

Anies Diminta Stop Buat Kebijakan Ngawur
Indonesia
Anies Diminta Stop Buat Kebijakan Ngawur

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyesalkan kebijakan tersebut. Seharusnya, Anies memunculkan trobosan program pembangunan atau pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.