Polemik Vaksin Nusantara, Politisi PAN: Ini Bukan Pilkada atau Pileg! Mantan Menkes Terawan. (Foto: setkab.go.id)

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai aksi dukung mendukung polemik vaksin Nusantara tidak tepat. Apalagi, orang-orang yang mendukung tidak semuanya berlatar belakang akademik kesehatan.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI ini, banyak di antara mereka mendapatkan informasi hanya dari media dan hal itu sangat jauh dari memadai.

"Ini kan bukan pilkada atau pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan. Semakin banyak yang dukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik," kata Saleh dalam keterangannya, Senin (20/4).

Baca Juga:

Manuver Politisi Disuntik Vaksin Nusantara Terawan Yang Tak Miliki Izin BPOM

Saleh menyarankan perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin Nusantara dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebaiknya diselesaikan dengan mediasi. Mediasi tersebut diperlukan agar peneliti dan BPOM bisa mengurai persoalan yang ada. Saleh menyebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bisa diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Dengan begitu, tidak ada yang merasa ditinggalkan.

"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di Komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat," ujarnya.

Menurut Saleh, Menkes yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia. Merujuk Perpres 99/2020, Menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Termasuk pengadaan vaksin Nusantara atau vaksin Merah Putih.

Di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, Saleh menyatakan, masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru. Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan.

"Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab. Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama," katanya.

Sebelumnya, Saleh Partaonan Daulay termasuk politisi yang mengaku sudah disuntik Vaksin Nusatar. Ia mengungkapkan alasan dirinya ikut dalam prosesi vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan Vaksin Nusantara, karena efektif dalam rangka meningkatkan imunitas.

"Rabu pagi, saya bersama puluhan teman lainnya mendatangi RSPAD, tujuannya adalah untuk mengikuti prosesi vaksinasi dengan menggunakan Vaksin Nusantara. Minat terhadap Vaksin Nusantara ini ternyata sangat tinggi, terbukti dengan antrean panjang yang ada," kata Saleh, di Jakarta, Rabu (14/4).

Selain itu, dirinya telah berdiskusi dengan para peneliti vaksin tersebut asal Indonesia maupun Amerika Serikat (AS) dan sudah mendapatkan penjelasan utuh terkait Vaksin Nusantara, dan percaya bahwa vaksinasi tersebut sangat baik dan efektif dalam rangka meningkatkan imunitas.

Lalu, dirinya juga sudah berbicara dengan orang-orang yang pernah divaksin dengan Vaksin Nusantara, vaksin tersebut tidak memiliki efek samping dan efektivitasnya sangat baik.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Indra Arief Pribadi/aa.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (Foto: Antara)

"Setelah divaksin, mereka mengukur tingkat imunitas mereka. Terbukti, tingkat imunitas mereka naik cukup tinggi. Mereka lalu merekomendasikan vaksin ini kepada orang lain, termasuk kepada saya," ujarnya pula.

Alasan ketiga lainnya, Vaksin Nusantara sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia terutama Presiden Jokowi sudah meminta agar Indonesia mengutamakan produk dalam negeri. Karena itu, Saleh menilai Vaksin Nusantara harus menjadi salah satu contoh produk dalam negeri yang perlu mendapatkan dukungan dan perhatian pemerintah. Alasan keempat, vaksinasi dengan Vaksin Nusantara dilakukan terbatas, karena itu tidak melanggar ketentuan apa pun.

"Semoga saja dengan melakukan vaksinasi ini, BPOM akan lebih mudah memberikan berbagai macam izin yang dibutuhkan. Kami berani jadi contoh dan untuk divaksin lebih awal. Saya melihat, para peneliti dan dokter-dokter yang bertugas semuanya ikhlas, tidak ada muatan politik sedikit pun," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Kontroversi Vaksin Nusantara Diminta Diselesaikan Secara Keilmuan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kadinkes DKI dan Anies Beda Pendapat soal Isolasi Mandiri di Rumah Bagi Pasien Corona
Indonesia
Kadinkes DKI dan Anies Beda Pendapat soal Isolasi Mandiri di Rumah Bagi Pasien Corona

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan sebelum pasien diizinkan isolasi mandiri di rumah.

Polisi Tangkap Jerry Lawalata Terkait Narkoba
Indonesia
Polisi Tangkap Jerry Lawalata Terkait Narkoba

Jerry Lawalata ditangkap di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (12/6), sekitar pukul 11.00 WIB.

Rapid Test Digelar di Barak Pengungsi Merapi
Indonesia
Rapid Test Digelar di Barak Pengungsi Merapi

Total ada 44 orang yang ikut rapid test. Hasilnya satu orang reaktif namun dalam kondisi sehat.

Dukung Pariwisata Bali, Diagnos Lab luncurkan PCR Sameday
Lainnya
Dukung Pariwisata Bali, Diagnos Lab luncurkan PCR Sameday

Kehadiran Laboratorium PCR ini untuk mengembalikan kecepatan uji swab PCR di Bali

Eks Wali Kota Medan Teuku Dzulmi Eldin Dituntut 7 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Wali Kota Medan Teuku Dzulmi Eldin Dituntut 7 Tahun Penjara

Jaksa menyakini Dzulmi Eldim terbukti melakukan tindak pidana suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

Kampanye Cagub Kepri Ansar Ahmad Tuai Kritikan
Indonesia
Kampanye Cagub Kepri Ansar Ahmad Tuai Kritikan

Kampanye tatap muka yang dilakukan Calon Gubernur Kepri Ansar Ahmad menuai kritikan

Mahfud MD Tegaskan Resesi dan Krisis Merupakan Dua Hal Berbeda
Indonesia
18 Juta Warga India Terpapar COVID-19
Dunia
18 Juta Warga India Terpapar COVID-19

Kasus positif COVID-19 di India semakin mengkhawatirkan. Data pada Kamis (29/4), sebanyak 18 juta warga negeri Bollywood itu terpapar virus Corona.

Kuasa Hukum Bantah Ada Rekayasa Akuntansi Jiwasraya
Indonesia
Kuasa Hukum Bantah Ada Rekayasa Akuntansi Jiwasraya

Dalam dakwaan JPU, semua membukukan untung secara semu