Setarakan DPR dengan Presiden, Hillary NasDem Diminta Pahami Konstitusi Ilustrasi: Gedung MPR/DPR/DPD Senayan Jakarta. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

MerahPutih.com - Pernyataan anggota DPR Fraksi Partai NasDem Hillary Brigitta Lasut, yang menyebut anggota DPR setara dengan presiden, menuai kritik. Anggota DPR termuda itu dinilai tidak memahami konstitusi.

"Sebaiknya Hillary memahami Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari kepada Merahputih.com, Rabu (15/12).

Menurut Ferry, presiden dan anggota DPR jelas berbeda. Pasalnya, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden pun hanya satu sehingga harus ada perlakuan yang berbeda.

Baca Juga:

Cak Imin Nilai Pernyataan Hillary NasDem Soal DPR Setara Presiden Berlebihan

"Kalau presiden tidak ada, bisa panjang persoalan bernegara. Tapi kalau anggota DPR tidak ada ada, tidak ada persoalan mereka bisa di PAW (pergantian antarwaktu)," ujarnya.

Oleh karena itu, dikatakan Ferry, presiden memiliki standar tertentu karena memegang jabatan paling pokok dan paling tinggi dalam ketatanegaraan.

Ia mengamini lembaga kepresidenan dan lembaga DPR sederajat. Namun, menurut Ferry, menyamakan anggota DPR dengan presiden itu salah total.

"Tapi kalau orangnya, figurnya, jabatannya itu berbeda sama sekali," tutup Ferry.

Baca Juga:

Marak Kasus Kekerasan Seksual, DPR: RUU TPKS Harus Segera Disahkan

Sebelumnya, Hillary Brigitta Lasut menilai, tak ada yang salah jika anggota Komisi VII DPR Mulan Jameela melakukan karantina mandiri di rumah setelah tiba dari luar negeri.

Menurutnya, presiden dan anggota dewan memiliki kedudukan yang sama sehingga memiliki hak yang sama untuk melakukan karantina secara mandiri. (Pon)

Baca Juga:

Siasat DPR - Pemerintah Revisi UU Cipta Kerja, Ubah Dahulu Tata Cara Bikin UU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenperin Klaim Pasokan Minyak Goreng Curah Capai 7 Ribu Ton Per Hari
Indonesia
Kemenperin Klaim Pasokan Minyak Goreng Curah Capai 7 Ribu Ton Per Hari

Larangan ekspor tersebut berlaku sampai harga minyak goreng mencapai harga yang ditargetkan, yaitu Rp 14.000 per liter.

Anak Buah Juliari Akui Ihsan Yunus Dapat Proyek di Kemensos Senilai Rp 54 Miliar
Indonesia
Anak Buah Juliari Akui Ihsan Yunus Dapat Proyek di Kemensos Senilai Rp 54 Miliar

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial (Kemensos) M Syafii Nasution menyebut Legislator PDIP Ihsan Yunus mendapatkan proyek penanganan COVID19 di Kementerian Sosial senilai Rp 54,43 miliar.

Protokol Kesehatan Sambut Anak Yang Datang ke Sekolah
Indonesia
Protokol Kesehatan Sambut Anak Yang Datang ke Sekolah

Ada pengumuman yang ditempel di tembok gerbang sekolah. Pengumuman itu berupa jadwal pembelajaran tatap muka SD Negeri 03 Meruya Selatan.

Polantas Minta Sekarung Bawang Bakal Dibui
Indonesia
Polantas Minta Sekarung Bawang Bakal Dibui

Propam masih menggali motif Aipda PDH meminta sekarung bawang ke pengemudi truk yang ditilangnya

Polda Metro Pastikan Kebakaran Lapas Tangerang Tewaskan 49 Napi Bukan Disengaja
Indonesia
Polda Metro Pastikan Kebakaran Lapas Tangerang Tewaskan 49 Napi Bukan Disengaja

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya tidak menemukan unsur kesengajaan dalam kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang.

Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14 Ribu Per Liter di Ritel Modern
Indonesia
Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14 Ribu Per Liter di Ritel Modern

Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 7,6 triliun guna membiayai subsidi minyak goreng.

Dicari Warga, Tabung Oksigen di Bandung Alami Kelangkaan
Indonesia
Dicari Warga, Tabung Oksigen di Bandung Alami Kelangkaan

Menyiasati kekurangan tabung oksigen, pihaknya telah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah meminta meminta pemerintah pusat dan provinsi untuk mendorong industri-industri oksigen medis meningkatkan kapasitas produksi.

Jalan Menuju Endemi COVID-19 di Depan Mata
Indonesia
Jalan Menuju Endemi COVID-19 di Depan Mata

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan situasi pandemi COVID-19 di Tanah Air sudah semakin membaik dan semakin terkendali jika dibandingkan dengan dua tahun lalu.

UMKM Pemenang Tender Bisa Dapat Kredit Fintech Lewat Panon Jabar
Indonesia
UMKM Pemenang Tender Bisa Dapat Kredit Fintech Lewat Panon Jabar

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat sendiri telah memasukkan tiga perusahaan finansial teknologi (fintech) ke dalam daftar mitra dalam pengadaan barang dan jasa.