SETARA Kecam Penganiayaan terhadap Ade Armando Dosen UI Ade Armando. (MP/Fadhli)

MerahPutih.com - Penganiayaan sekelompok orang terhadap Ade Armando dosen FISIP Universitas Indonesia (UI) mendapat kecaman dari banyak pihak. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa mahasiswa berlangsung di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (11/4).

Ketua SETARA Institute Hendardi mendesak kepolisian segera menindak para pelaku.

“Pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami Ade Armando (AA) oleh sekelompok orang dalam demonstrasi di kawasan Gedung DPR RI tidak dapat dibenarkan. Terlebih terdapat tindakan-tindakan penelanjangan yang jelas merendahkan harkat martabat manusia (dehumanisasi),” kata Hendardi di Jakarta.

Baca Juga:

Kutuk Aksi Anarkis, GP Ansor Desak Polisi Segera Tangkap Penganiaya Ade Armando

Ia menjelaskan, aksi kekerasan itu merupakan upaya mencemari unjuk rasa mahasiswa.

“Pihak kepolisian telah mengidentifikasi kelompok massa yang menyerang AA dan memastikan kelompok tersebut bukan mahasiswa sehingga terdapat potensi keberadaan kelompok-kelompok yang sengaja dan/atau menyusup dalam massa demonstrasi,” kata aktivis HAM itu, seperti dikutip Antara.

Terkait adanya upaya penyusupan itu, SETARA Institute menolak segala anggapan bahwa gerakan mahasiswa telah disusupi massa tertentu.

“Aksi unjuk rasa mahasiswa memainkan perannya yang signifikan dalam pengawasan secara langsung terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah,” kata Hendardi.

Baca Juga:

Kapolda Metro Ungkap Anak Buahnya Ikut Dianiaya saat Evakuasi Ade Armando

Ia mengingatkan setiap unjuk rasa punya potensi untuk disusupi oleh kelompok tertentu, tetapi kemungkinan itu tidak boleh menjadi alasan menghentikan gerakan mahasiswa.

“SETARA Institute menekankan bahwa substansi yang disuarakan dalam gerakan mahasiswa harus menjadi atensi (perhatian) utama bagi pemerintah dan DPR,” ujar dia.

Jika pemerintah dan DPR tidak menampung aspirasi mahasiswa yang berunjuk rasa maka itu menunjukkan keengganan dan ketidakmampuan pihak terkait dalam memahami persoalan.

Walaupun demikian, SETARA Institute tegas menolak segala bentuk kekerasan dan aksi vandal dalam unjuk rasa.

Oleh karena itu, Hendardi mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah merespons berbagai kejadian dalam unjuk rasa secara proporsional.

“Perlakuan proporsional atas setiap aksi demonstrasi haruslah menjadi standar bersama khususnya oleh pemerintah dan institusi keamanan,” katanya. (*)

Baca Juga:

Kantongi Nama Pengeroyok Ade Armando, Kapolda Ultimatum Pelaku Menyerahkan Diri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KSP Tegaskan Indonesia Berada di Jalur Akhiri Pandemi COVID-19
Indonesia
KSP Tegaskan Indonesia Berada di Jalur Akhiri Pandemi COVID-19

Abraham mengatakan, sejak 24 Maret hingga 26 Mei 2022, laju penularan COVID-19 bisa dikatakan sudah terkendali.

[HOAKS atau FAKTA]: Denny Siregar Curhat Hidupnya Makin Susah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Denny Siregar Curhat Hidupnya Makin Susah

Postingan gambar tersebut diunggah oleh akun bernama Dhani Agung di grup LAWAN KADRUN.

Digugat Mantan Anak Buah di PTUN, Riza: Hak Warga
Indonesia
Digugat Mantan Anak Buah di PTUN, Riza: Hak Warga

Bless juga meminta Anies untuk mencabut Keputusan Gubernur (Kepgub) yang membuatnya dijatuhi sanksi berat lantaran pelanggaran kepegawaian.

Urban 20, Jakarta Fokus Bahas Tantangan Perkotaan Pasca-COVID-19
Indonesia
Urban 20, Jakarta Fokus Bahas Tantangan Perkotaan Pasca-COVID-19

Jakarta siap menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin kota dunia dalam acara Urban 20 (U20).

 [HOAKS atau FAKTA]: Anies Salah Bikin Spanduk Pengumuman Omicron
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Salah Bikin Spanduk Pengumuman Omicron

Dalam video tersebut dapat terlihat jelas tidak ada logo dan penulisan spanduk salah menuliskan kata Omricon sebagai varian baru COVID-19, padahal seharusnya Omicron.

17 Rumah Sakit Swasta di Surabaya Diduga Ogah Ikut Program JKN
Indonesia
17 Rumah Sakit Swasta di Surabaya Diduga Ogah Ikut Program JKN

Dinas Kesehatan mampu meyakinkan pihak rumah sakit untuk mewujudkan program pemerintah.

Vaksin Booster COVID Umum Mulai Desember, PBI BPJS Gratis Lainnya Bayar
Indonesia
Vaksin Booster COVID Umum Mulai Desember, PBI BPJS Gratis Lainnya Bayar

Bagi masyarakat yang penghasilannya cukup diarahkan secara berbayar

Kejar Target Investasi Rp 900 Triliun, Jokowi Sesumbar Izin Usaha Tak Akan Ribet
Indonesia
Kejar Target Investasi Rp 900 Triliun, Jokowi Sesumbar Izin Usaha Tak Akan Ribet

Presiden Joko Widodo pekan lalu meluncurkan Online Single Submission yang mempermudah semua level dan jenis usaha.

KPK Gelar OTT di Riau
Indonesia
KPK Gelar OTT di Riau

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), Senin (18/20) malam.

Komnas HAM Apresiasi Langkah Polisi Tahan 8 Orang Kasus Kerangkeng Manusia
Indonesia
Komnas HAM Apresiasi Langkah Polisi Tahan 8 Orang Kasus Kerangkeng Manusia

Komnas HAM menyambut baik langkah Polda Sumatera Utara yang menahan delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di Langkat karena itu menunjukkan adanya kepastian hukum dan memberi rasa aman kepada para saksi.