Setara Institute Kritik Kinerja Komnas HAM Ketua SETARA Institute Hendardi (MP/Fadhli)

Merahputih.com - Kerap memberikan rekomendasi yang nyaris tidak memiliki dampak apa-apa, Komnas HAM dikritik Setara Institute. Terkhusus pada upaya perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan, terdiskriminasi, masyarakat adat, kelompok kepercayaan dan lain sebagainya.

“Kita perlu mendukung Komnas HAM merancang visi baru, strategi baru, termasuk kewenangan baru sehingga kehadiran lembaga ini bisa lebih berdampak bagi pemajuan dan perlindungan HAM,” kata Ketua Setara Institute Hendardi kepada Merahputih.com, Rabu (18/8).

Komnas HAM memang telah menuntaskan pemantauan dan kajian atas pengaduan sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses alih status aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga:

Komnas HAM Sebut Pelibatan BIN Hingga BNPT dalam TWK KPK tak Memiliki Dasar Hukum

Merujuk pada dasar kewenangan yang dimiliki Komnas HAM, Pasal 79 dan Pasal 89 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM berwenang melakukan kerja pemantauan dan pengkajian.

Akan tetapi, produk kerja Komnas HAM bukanlah produk hukum yang pro justisia yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. "Sebagai sebuah rekomendasi, Komnas HAM dipersilakan untuk membawa produk kerjanya kepada pemerintah dan juga DPR,” ujar Hendardi.

Hendardi menegaskan siapa pun boleh mengkaji dan memantau kinerja institusi negara. Namun, jika pemantauan dan pengkajian itu dilakukan oleh lembaga negara, maka harus dilihat apakah itu domain kewenangannya atau sebatas partisipasi merespons aduan warga negara.

Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Menurut dia, tindakan institusi negara itu yang pertama harus dilihat adalah dasar kewenangannya.

“Jika tidak ada kewenangan, maka produk tersebut bisa dianggap tidak berdasar, membuang-buang waktu dan terjebak pada kasus-kasus yang mungkin populer tapi bukan merupakan bagian mandat Komnas HAM,” ucap Hendardi.

Di tengah keterbatasan prestasi Komnas HAM periode 2017-2022, menurut Hendardi, Komnas HAM rajin mengambil peran sebagai “hero” dalam kasus-kasus populer.

Fakta pelanggaran HAM yang nyata dan bisa disidik dengan menggunakan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, justru tidak dikerjakan Komnas HAM. “Tak heran banyak pihak mempersoalkan kinerja Komnas HAM periode ini,” katanya.

Baca Juga:

Temuan Komnas HAM Tambah Validasi Dugaan Pelanggaran TWK KPK

Hendardi mengatakan terkait kasus pengaduan alih status ASN, produk kerja KPK yang berupa keputusan tata usaha negara (TUN) dan administrasi negara bisa saja dipersoalkan. Dalam kasus pengaduan alih status ASN, produk kerja KPK yang berupa keputusan Tata Usaha Negara dan administrasi negara bisa saja dipersoalkan.

Misalnya melalui PTUN untuk keputusan Tata Usaha Negara maupun judicial review ke Mahkamah Agung atas Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Dua isu ini jelas bukan domain kewenangan Komnas HAM,” kata dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pria Penendang Sesajen Semeru di Tangkap di Bantul
Indonesia
Pria Penendang Sesajen Semeru di Tangkap di Bantul

Saat dilakukan penangkapan yang di-backup tim Polda DIY dan dipimpin Direktur Ditreskrimum Polda DIY Kombes Ade Ary Syam Indradi tidak ada perlawanan dari pelaku.

PAN: Perlu Kajian Komprehensif Soal E-voting di Pemilu 2024
Indonesia
PAN: Perlu Kajian Komprehensif Soal E-voting di Pemilu 2024

artai Amanat Nasional (PAN) menilai gagasan penerapan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting di Pemilu dan Pilkada 2024 merupakan gagasan yang bagus. Namun, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus melakukan kajian secara matang dan komprehensif atas gagasan tersebut.

Buka Suara soal Perubahan Status PPKM, Anies Imbau Warga Segera Vaksin Booster
Indonesia
Buka Suara soal Perubahan Status PPKM, Anies Imbau Warga Segera Vaksin Booster

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara terkait perubahan status PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) Jakarta dari level 2 menjadi 1 oleh pemerintah pusat.

Polisi Korek Keterangan Petugas Stadion GBLA Terkait Kematian 2 Bobotoh
Indonesia
Polisi Korek Keterangan Petugas Stadion GBLA Terkait Kematian 2 Bobotoh

Polda Jawa Barat (Jabar) memeriksa sejumlah petugas stadion sebagai bagian dari proses penyelidikan.

DKPP Pecat Ketua KPU Sabu Raijua Terkait Calon Bupati Warga Negara AS
Indonesia
DKPP Pecat Ketua KPU Sabu Raijua Terkait Calon Bupati Warga Negara AS

DKPP telah membacakan putusan perkara nomor 165-PKE-DKPP/IX/2021 dengan teradu ketua dan anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua.

165 Pasien COVID-19 Dirawat di Wisma Atlet
Indonesia
165 Pasien COVID-19 Dirawat di Wisma Atlet

"Dari 165 pasien, sebanyak 135 orang dengan gejala simptomatis ringan, 23 dengan komorbit, dan tujuh tanpa gejala," ucap Kahumas RSDC Wisma Atlet, Kolonel dr. Mintoro Sumego

Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda 1-2 Tahun, Bakal Disampaikan ke Jokowi
Indonesia
Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda 1-2 Tahun, Bakal Disampaikan ke Jokowi

Setelah mendengar berbagai masukan, pria yang karib disapa Cak Imin itu mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang.

Satgas COVID-19 Beberkan Potensi Peningkatan Level PPKM di Sejumlah Daerah
Indonesia
Satgas COVID-19 Beberkan Potensi Peningkatan Level PPKM di Sejumlah Daerah

Kemungkinan sejumlah daerah berpotensi mengalami kenaikan level PPKM mengingat kasus COVID-19 yang terus melonjak.

Airlangga Promosikan UU Cipta Kerja Gaet Investor Qatar
Indonesia
Airlangga Promosikan UU Cipta Kerja Gaet Investor Qatar

Investasi terbesar Qatar di Indonesia ada pada sektor pertambangan, industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam, serta sektor industri kimia dan farmasi.

572 Pasien COVID-19 Omicron di Indonesia, Mayoritas Gejala Batuk dan Demam
Indonesia
572 Pasien COVID-19 Omicron di Indonesia, Mayoritas Gejala Batuk dan Demam

Dari hasil monitoring yang dilakukan Kemenkes, kasus probable Omicron mulai naik sejak awal tahun 2022