Setara Institute Kritik Kinerja Komnas HAM Ketua SETARA Institute Hendardi (MP/Fadhli)

Merahputih.com - Kerap memberikan rekomendasi yang nyaris tidak memiliki dampak apa-apa, Komnas HAM dikritik Setara Institute. Terkhusus pada upaya perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan, terdiskriminasi, masyarakat adat, kelompok kepercayaan dan lain sebagainya.

“Kita perlu mendukung Komnas HAM merancang visi baru, strategi baru, termasuk kewenangan baru sehingga kehadiran lembaga ini bisa lebih berdampak bagi pemajuan dan perlindungan HAM,” kata Ketua Setara Institute Hendardi kepada Merahputih.com, Rabu (18/8).

Komnas HAM memang telah menuntaskan pemantauan dan kajian atas pengaduan sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses alih status aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga:

Komnas HAM Sebut Pelibatan BIN Hingga BNPT dalam TWK KPK tak Memiliki Dasar Hukum

Merujuk pada dasar kewenangan yang dimiliki Komnas HAM, Pasal 79 dan Pasal 89 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM berwenang melakukan kerja pemantauan dan pengkajian.

Akan tetapi, produk kerja Komnas HAM bukanlah produk hukum yang pro justisia yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. "Sebagai sebuah rekomendasi, Komnas HAM dipersilakan untuk membawa produk kerjanya kepada pemerintah dan juga DPR,” ujar Hendardi.

Hendardi menegaskan siapa pun boleh mengkaji dan memantau kinerja institusi negara. Namun, jika pemantauan dan pengkajian itu dilakukan oleh lembaga negara, maka harus dilihat apakah itu domain kewenangannya atau sebatas partisipasi merespons aduan warga negara.

Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Menurut dia, tindakan institusi negara itu yang pertama harus dilihat adalah dasar kewenangannya.

“Jika tidak ada kewenangan, maka produk tersebut bisa dianggap tidak berdasar, membuang-buang waktu dan terjebak pada kasus-kasus yang mungkin populer tapi bukan merupakan bagian mandat Komnas HAM,” ucap Hendardi.

Di tengah keterbatasan prestasi Komnas HAM periode 2017-2022, menurut Hendardi, Komnas HAM rajin mengambil peran sebagai “hero” dalam kasus-kasus populer.

Fakta pelanggaran HAM yang nyata dan bisa disidik dengan menggunakan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, justru tidak dikerjakan Komnas HAM. “Tak heran banyak pihak mempersoalkan kinerja Komnas HAM periode ini,” katanya.

Baca Juga:

Temuan Komnas HAM Tambah Validasi Dugaan Pelanggaran TWK KPK

Hendardi mengatakan terkait kasus pengaduan alih status ASN, produk kerja KPK yang berupa keputusan tata usaha negara (TUN) dan administrasi negara bisa saja dipersoalkan. Dalam kasus pengaduan alih status ASN, produk kerja KPK yang berupa keputusan Tata Usaha Negara dan administrasi negara bisa saja dipersoalkan.

Misalnya melalui PTUN untuk keputusan Tata Usaha Negara maupun judicial review ke Mahkamah Agung atas Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Dua isu ini jelas bukan domain kewenangan Komnas HAM,” kata dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gunakan Fasilitas Baru, Bio Farma Mulai Produksi 25 Juta Dosis Vaksin Per Bulan
Indonesia
Gunakan Fasilitas Baru, Bio Farma Mulai Produksi 25 Juta Dosis Vaksin Per Bulan

Tercatat, hingga 27 Maret 2021, Bio Farma mencatat total sebanyak 20,5 juta dosis vaksin COVID-19 telah dikirim ke seluruh Indonesia.

Muncul Klaster COVID-19 di Lapas Kendal, ICJR Sayangkan Warga Binaan Tak Divaksin
Indonesia
Muncul Klaster COVID-19 di Lapas Kendal, ICJR Sayangkan Warga Binaan Tak Divaksin

ICJR sejak Januari 2021 telah menyerukan bahwa WBP harus divaksin

Kejagung Kembali Sita 193 Hektare Tanah Milik Benny Tjokro di Bogor
Indonesia
Kejagung Kembali Sita 193 Hektare Tanah Milik Benny Tjokro di Bogor

Penyitaan aset Benny Tjokro berupa Hotel Brothers Solo Baru itu sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1931

Imbas Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Beri Bantuan ke Pengusaha Transportasi
Indonesia
Imbas Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Beri Bantuan ke Pengusaha Transportasi

Pemerintah Pusat harus memberikan bantuan kepada pengusaha transportasi umum baik darat, laut dan udara yang nantinya akan terimbas kebijakan larangan mudik lebaran 2021.

PDIP Nilai Anies Hanya Berteori Atasi Banjir, Begini Respons Wagub Riza
Indonesia
PDIP Nilai Anies Hanya Berteori Atasi Banjir, Begini Respons Wagub Riza

Menurutnya, membangun Jakarta memang harus ada campur tangan masyarakat. Terlebih pemerintah dapat menindaklanjuti apa usulan yang disampaikan. Karena Jakarta ini merupakan kota kolaborasi.

Kementerian BUMN Berencana Bangun Krakatau Park di Bakauheni
Indonesia
Kementerian BUMN Berencana Bangun Krakatau Park di Bakauheni

"Taman wisata itu dibangun di Bakauheni, Lampung Selatan dan akan dikelola oleh Jatim Park," kata Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo

Waisak 2565 Diadakan di Tengah Keprihatinan Dunia, Jokowi Yakin Akan Ada Cahaya Terang
Indonesia
Rizieq Shihab Klaim tak Bohong soal Hasil Swab Test
Indonesia
Rizieq Shihab Klaim tak Bohong soal Hasil Swab Test

Terdakwa kasus swab test Rumah Sakit (RS) Ummi, Rizieq Shihab mengklaim tidak berbohong mengenai kondisi kesehatannya. Ia mengaku masih dalam kondisi sehat meski dirawat di RS Ummi.

Densus 88 Tangkap Belasan Terduga Teroris di Riau
Indonesia
Densus 88 Tangkap Belasan Terduga Teroris di Riau

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap belasan orang terduga teroris di wilayah Riau.

Partai Berkarya Targetkan Dapat Kursi di DPRD DKI pada Pemilu 2024
Indonesia
Partai Berkarya Targetkan Dapat Kursi di DPRD DKI pada Pemilu 2024

"Saya minta satu fraksi ada di DPRD DKI Jakarta, mugkin kami juga bisa menyalonkan untuk gubernur DKI Jakarta yang akan datang," lanjutnya.