Setara Curiga Motif Jokowi Hidupkan Wakil Panglima TNI Redam Warisan Orba Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berfoto bersama para kepala staf TNI di Makam Soeharto (Foto: Twitter @Puspen_TNI)

MerahPutih - Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos memperkirakan dihidupkannya kembali posisi Wakil Panglima merupakan cara Presiden Joko Widodo (Jokowi) meredam friksi para perwira tinggi (Pati) yang terjadi di tubuh TNI.

Menurut Bonar, friksi di tubuh TNI berpotensi menjadi gejolak politik sehingga mereka perlu dicarikan saluran lain agar tidak menganggur. Sebab, jika mereka dibiarkan menganggur akan mencari kompensasi atau kanal lain karena kecewa dianggap tidak produktif lagi.

Baca Juga:

Istana: Wakil Panglima TNI Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Bonar menambahkan jika sampai timbul kekecewaan dan kemarahan di kalangan Pati TNI itu akan menimbulkan persoalan khususnya gejolak politik. Contohnya, kata dia, gejolak-gejolak politik yang terjadi dalam dua tahun terakhir didorong oleh friksi-friksi di tubuh TNI.

"Itu yang dikhawatirkan," kata Bonar, di Jakarta, Jumat (8/11).

Direktur SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos. (Foto: MP/Kanugrahan)
Direktur SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos. (Foto: MP/Kanugrahan)

Baca Juga:

Posisi Wakil Panglima TNI Dikritik karena Terkesan Bagi-bagi Jabatan

Namun, Bonar menekankan persoalan ini merupakan warisan dari pemerintahan Orde Baru yang menjalankan dwifungsi ABRI yang memungkinkan perwira TNI dapat menduduki jabatan publik seperti anggota Parlemen, kepala daerah, duta besar, kementerian hingga posisi-posisi puncak di perusahaan.

Untuk itu, kata dia, Presiden Jokowi menyiapkan ratusan jabatan baru untuk perwira berpangkat kolonel hingga perwira tinggi. Namun, dia berharap pelebaran posisi ini bersifat sementara hingga struktur personil TNI sesuai dengan kebutuhan.

"Itu warisan Orde Baru yang memang tidak gampang untuk menyelesaikannya," tutup petinggi Setara Institute itu

Kemarin, Presiden Jokowi berencana menghidupkan kembali Posisi Wakil Panglima TNI yang dihapus saat era Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jabatan Wakil Panglima TNI ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2019 lalu. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri Idham Azis Langsung Minta Restu ke Panglima TNI, Ada Apa?


Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH