Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Persoalan Hukum Jadi Problem Utama Presiden Joko Widodo. (ANTARA/HO-Biro Pers Istana)

MerahPutih.com - Setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang dinilai belum memuaskan.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, salah satu yang menjadi PR besar Presiden Joko Widodo di periode kedua ini adalah penerapan hukum yang belum sepenuhnya adil.

"Kalau penegakan hukum ini enggak paralel dengan demokrasi, yang timbul adalah kriminal," ujar Ujang kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/10).

Baca Juga:

Jokowi Ingatkan Semua Pihak Dampak Besar La Nina

Menurutnya, persoalan hukum harus dibenahi secara serius oleh pemerintah. Sebab bila hukum tidak dijalankan dengan benar, maka pemerintah akan berjalan asal-asalan.

“Hukum bukan yang hanya menguntungkan partai dan mengamankan kasus hukum orang tertentu (tetapi adil bagi semua),” tuturnya.

Ia juga menilai, ?wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

"Reshuffle kemungkinan tak akan terjadi dalam waktu dekat. Karena saat ini Jokowi sedang pening persoalan UU Ciptaker yang ditolak mahasiswa, pelajar, dan buruh," kata Ujang.

Meski demikian, Ujang meyakini Presiden Jokowi bakal tetap melakukan reshuffle beberap pos kementerian yang dinilai kinerjanya kurang baik.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)


Berdasarkan pengamatan Indonesia Political Review (IPR) kata Ujang, Presiden akan fokus pada upaya penanganan demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker).

"Karena hingga kini demonstrasi masih dilakukan secara maraton oleh mereka. Bakan para buruh juga akan demo lagi dengan skala yang lebih besar. Ditengah penolakan UU Ciptaker oleh rakyat, maka Jokowi kemungkunan mengurungkan reshuffle," turut Direktur Eksekutif IPR ini.

Sementara itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali berunjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja ke Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa (20/10) besok, bertepatan dengan satu tahun kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.

Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian mengatakan, pertemuan antara mahasiswa dengan Staf Khusus Milenial Presiden pada aksi sebelumnya tidak berarti apa-apa, mereka ngotot ingin bertemu langsung dengan Jokowi.

"Yang menemui massa aksi bukan orang yang kami harapkan. Staf Khusus Milenial bukan representatif dari Presiden Republik Indonesia, BEM SI akan turun aksi damai lagi tepat 1 tahun kerja bapak Jokowi dan bapak Ma'ruf Amin," kata Remy Hastian.

Baca Juga:

Akumulasi Kekecewaan Pada Jokowi

Dia menegaskan tuntutan mereka masih sama yakni mendesak Jokowi untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) dan fokus mengendalikan pandemi COVID-19.

BEM SI juga mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat yang menolak UU Cipta Kerja.

"Juga mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap seluruh massa aksi," tegasnya.

Meski begitu, Remy tetap meminta seluruh massa aksi untuk membekali diri dengan masker, face shield, hand sanitizer, dan obat-obatan pribadi mengingat demonstrasi akan dilakukan saat pandemi COVID-19. (Knu)

Baca Juga:

Pekik Takbir Menggema Saat Perwakilan FPI Minta Jokowi Mundur dan Cabut UU Ciptaker

Kredit : joseph_kanugrahan


Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH