Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS: Penegakkan Hukum dan Kondisi Ekonomi Mengkhawatirkan Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sejumlah catatan terhadap jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin yang genap satu tahun pada Selasa (20/10) besok.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyoroti masalah penegakkan hukum hingga kondisi perekonomian nasional yang cukup mengkhawatirkan.

"Penegakkan hukum kian menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan," kata Mardani kepada wartawan, Senin (19/10).

Baca Juga

Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5 Ribu Mahasiswa Bakal Kepung Istana

Mardani menilai masalah penegakan hukum masih jauh dari harapan masyarakat. Hal itu ditandai dengan tumpulnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

KPK, kata Mardani, kini lebih sibuk dengan rencana kenaikan gaji pimpinan dan pemberian mobil dinas yang sebenarnya bertentangan dengan konsep single salary lembaga antirasuah.

Kemudian, Mardani juga menyoroti kebakaran Gedung Kejagung serta penanganan kasus Djoko Tjandra yang belum berhasil membongkar peran aktor-aktor penting yang diduga terlibat.

"Semuanya menjadi catatan besar. Belum lagi, skandal Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang memicu reaksi publik hingga hari ini," ungkapnya.

Sementara itu, terkait masalah ekonomi, anggota Komisi II DPR ini menyatakan bahwa jurang resesi yang dialami Indonesia membuat kehidupan masyarakat semakin sulit.

"Pelaku UMKM belum mendapatkan secara konkrit bantuan yang sudah dianggarkan. Makanya serapannya jauh dari harapan," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, jaring keselamatan publik dengan bantuan sosial dan sembako belum mampu menjaga kebutuhan minimal hingga level terbawah.

Baca Juga

Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf, Massa Bakal Diarahkan ke Patung Kuda

"Benar Pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian kementarian gagap dan hilang fokus dan secara umum nilai yang didapat 4 dari skala 10," tutup Mardani. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Kritik Kebijakan Anies 'Lockdown' Jakarta Cegah Penyebaran COVID-19
Indonesia
Pengamat Kritik Kebijakan Anies 'Lockdown' Jakarta Cegah Penyebaran COVID-19

kebijakan larangan dan pengurangan layanan publik termasuk transportasi publik itu bisa melumpuhkan ekonomi Jakarta.

Berhadapan Langsung Massa Kontra, Aksi Pendukung Anies Bisa Timbulkan Korban Jiwa
Indonesia
Berhadapan Langsung Massa Kontra, Aksi Pendukung Anies Bisa Timbulkan Korban Jiwa

Pengamat politik Wempy Hadir mengkritik aksi reaksioner dan tempramental yang ditunjukkan massa pro Gubernur DKI Anies Baswedan.

 KPK Tetapkan Ketua DPRD Muara Enim Tersangka, Diduga Terima Suap Rp3 Miliar
Indonesia
KPK Tetapkan Ketua DPRD Muara Enim Tersangka, Diduga Terima Suap Rp3 Miliar

Selain Aries, KPK juga menetapkan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi sebagai tersangka.

Ketika Pelukis Indonesia Hadiahi 'Anjing Laut' ke Ratu Inggris
Indonesia
Ketika Pelukis Indonesia Hadiahi 'Anjing Laut' ke Ratu Inggris

Lukisan Presiden Jokowi karya Tarie pernah dipamerkan di Art Society, Perpustakaan Great Yarmouth, Inggris.

Gunung Merapi Muntahkan Guguran Lava Tiga Kali
Indonesia
Gunung Merapi Muntahkan Guguran Lava Tiga Kali

Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah mengeluarkan guguran lava pada Rabu (11/11)

PSI Minta Anies Bangun 4.000 Unit Rusun Nelayan di Lahan Reklamasi Ancol
Indonesia
PSI Minta Anies Bangun 4.000 Unit Rusun Nelayan di Lahan Reklamasi Ancol

Menurut Justin, lahan 6 ha tersebut bisa digunakan untuk membangun rusun nelayan sekurangnya 4.000 unit

Suap Alih Fungsi Hutan, KPK Periksa Tiga Pejabat PT Duta Palma Group
Indonesia
Labuan Bajo Jadi Destinasi Wisata Superpremium, Ini Daftar Maunya Jokowi
Indonesia
Labuan Bajo Jadi Destinasi Wisata Superpremium, Ini Daftar Maunya Jokowi

Pelaku UMKM di Labuan Bajo juga harus diberdayakan.

Putra Ayu Azhari Ngaku Baru Sekali Jual Senjata Api Ilegal
Indonesia
Putra Ayu Azhari Ngaku Baru Sekali Jual Senjata Api Ilegal

Ketiganya juga mengaku kalau senpi ilegal yang mereka jual ke Abdul Malik adalah koleksi pribadi

Buntut Ucapan Presiden Prancis, Menag Minta Umat Islam Tak Terpancing
Indonesia
Buntut Ucapan Presiden Prancis, Menag Minta Umat Islam Tak Terpancing

Pemerintah Indonesia mengecam pernyataan Presiden Prancis Emanuel Macron yang menyinggung agama Islam.