Setahun Jokowi-Ma'ruf, INFUS:Jalan Mundur ke Era Orba Jokowi-Ma'ruf Amin (MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap berusia satu tahun, Selasa (20/10) hari ini. Setahun dipimpin Jokowi-Ma'ruf, Indonesia dinilai mengalami kemunduran kembali ke era Orde Baru (Orba).

"1 tahun Jokowi, indonesia jalan mundur ke era Orba. Kepemimpinan yang berjalan tidak mencerminkan sila-4 Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan," kata Direktur Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf saat dikonfirmasi, Selasa (20/10).

Baca Juga

Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf, Massa Bakal Diarahkan ke Patung Kuda

Menurut Gde Siriana, bunyi sila keempat tersebut merupakan rumusan tentang kepemimpinan yang kaya akan pengetahuan dan pandangan-pandangan kehidupan yang dibutuhkan masyarakat.

"Suatu kepemimpinan berjalan bijaksana, sehingga dalam pengambilan keputusan juga mengajak rakyat ikut serta melalui permusyawaratan perwakilan," ujarnya.

Namun, kata Gde Siriana, di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, tidak ada pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan.

"Demokrasi macet. DPR tidak mampu mengemban amanat mewakili rakyat. Ini akibat giant coalition di kabinet sehingga fungsi check dan balance di parlemen tidak lagi berjalan," ujarnya.

Presiden Jokowi- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Foto: Dok Setneg

Tak hanya itu, menurut Gde Siriana, macetnya demokrasi juga ditandai dengan penolakan rakyat, buruh dan mahasiswa terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pun penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

"Lalu terjadi penangkapan aktivis KAMI. Perbedaan pendapat dihadapi dengan penangkapan ini tanda bahwa demokrasi digeser dengan otoritarian," tegas dia.

Baca Juga

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Peran Wapres Tidak Terlihat

Saat ini, lanjut Deklarator sekaligus Komite Politik dan Pemerintahan KAMI ini, rakyat sedang mencari harapan-harapan baru dari kesulitan-kesulitan hidup yang belum tahu kapan akan berakhir.

"Rakyat merindukan kepemimpinan baru yang dianggap mampu membawa harapan lebih baik," tutup Gde Siriana. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas COVID-19 Soroti Potensi Penyebaran COVID-19 di Klaster Pengungsian
Indonesia
Satgas COVID-19 Soroti Potensi Penyebaran COVID-19 di Klaster Pengungsian

Semoga bencana banjir yang sedang dihadapi beberapa provinsi dapat segera teratasi

Megawati Terima Gibran dan FX Hadi Rudyatmo di Teuku Umar
Indonesia
Megawati Terima Gibran dan FX Hadi Rudyatmo di Teuku Umar

Gibran hadir di kediaman Megawati dengan didampingi Ketua DPC PDIP Kota Solo yang juga Wali Kota FX Hadi Rudyatmo.

Alasan Pemprov DKI Tidak Bubarkan Massa di Hajatan Rizieq Shihab
Indonesia
Alasan Pemprov DKI Tidak Bubarkan Massa di Hajatan Rizieq Shihab

Pemda DKI mengklaim sudah melakukan peringatan dan sosialisasi terhadap kegiatan itu untuk menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Pengembang Perumahan Diminta Sediakan Hunian Yang Terjangkau
KPR
Pengembang Perumahan Diminta Sediakan Hunian Yang Terjangkau

PPDPP mencatat penyaluran FLPP telah disalurkan sebanyak 103.272 unit senilai Rp10,58 triliun.

PKS Pertanyakan Dana untuk Impor Beras di Tengah Pandemi
Indonesia
PKS Pertanyakan Dana untuk Impor Beras di Tengah Pandemi

Rencana impor beras yang akan pemerintah lakukan kian mendapat penolakan

Menhub Sidak Penerapan Protokol Kesehatan Jelang Libur Nataru di Stasiun Gambir
Indonesia
Menhub Sidak Penerapan Protokol Kesehatan Jelang Libur Nataru di Stasiun Gambir

Budi Karya langsung mengecek tempat pemeriksaan surat hasil tes rapid atau PCR

Wagub DKI Minta Pemerintah Tambah Waduk untuk Kendalikan Banjir di Jakarta
Indonesia
Wagub DKI Minta Pemerintah Tambah Waduk untuk Kendalikan Banjir di Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berharap kepada pemerintah pusat untuk menambahkan lagi bendungan atau waduk untuk mengendalikan banjir di ibu kota.

DKI Benahi Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir
Indonesia
DKI Benahi Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Ingub Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim.

BIN Sebut Serangan Bom Bunuh Diri di Makassar Terindikasi Sejak 2015
Indonesia
BIN Sebut Serangan Bom Bunuh Diri di Makassar Terindikasi Sejak 2015

Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto mangatakan, indikasi adanya aksi terorisme di Makassar, Sulawesi Selatan sebenarnya sudah termonitor sejak 2015.

Pelanggar Lalu Lintas Saat PSBB Transisi Meroket 50 Persen
Indonesia
Pelanggar Lalu Lintas Saat PSBB Transisi Meroket 50 Persen

Ada juga kendaraan yang melebihi kapasitas dan tidak sesuai peruntukan