Setahun Jokowi-Ma'ruf, Formappi: Suara Kritis Dibungkam Jokowi-Ma'ruf Amin. Foto: Setkab

MerahPutih.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, satu tahun kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tidak terlepas dari relasi pemerintah dengan DPR RI.

Lucius mengatakan, Presiden Jokowi berhasil menyiapkan dirinya sebagai eksekutor dengan dominannya partai politik pendukungnya di DPR RI.

"Strategi politik Jokowi sendiri memberikan andil bagi semakin kuatnya kekuatan pendukungnya di parlemen," kata Lucius kepada wartawan, Selasa (20/10).

Baca Juga

Setahun Jokowi-Ma'ruf, INFUS:Jalan Mundur ke Era Orba

Lucius juga berpendapat, akumulasi kekuasaan yang dibangun Presiden Jokowi dalam setahun terakhir telah menghilangkan peran check and balances eksekutif dan legislatif. Menurut Lucius, akumulasi kekuasaan itu berpotensi terjadinya penyimpangan kekuasaan.

"Potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang paling mungkin akan terjadi beberapa tahun ke depan. Bukan hanya terkait pembungkaman suara kritis, tetapi korupsi, dinasti politik akan bisa tumbuh dengan subur," pungkas dia.

Ia menjelaskan, Presiden Jokowi juga berhasil menarik Partai Gerindra dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Masuknya Gerindra ke pemerintah Jokowi-Ma'ruf pun dinilai menjadi pertanda awal kematian DPR sebagai lembaga penyeimbang.

"Kepiawaian Jokowi menarik Gerindra juga menjadi lonceng kematian dini parlemen sebagai lembaga penyeimbang. Parlemen menjadi macan ompong yang tak berkutik di hadapan pemerintah. Parlemen cenderung menjadi stempel bagi keinginan-keinginan pemerintah," lanjut dia.

Ia menambahkan, dukungan yang besar dari partai politik di belakang pemerintah, telah menjadikan Jokowi sebagai presiden yang sangat powerful.

Sehingga, satu per satu wacana muncul dan dieksekusi tanpa hambatan politik dan mengabaikan suara rakyat. Terlihat mulai dari revisi UU KPK, pemindahan ibukota, hingga pembuatan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Pemerintah Jokowi tak ingin mendapatkan interupsi atau gangguan dari suara-suara kritis dan kritik warga. Alat-alat negara mulai dimaksimalkan untuk membungkam suara kritis," ujar Lucius.

Kondisi ini, lanjut dia, tentu saja semakin mengkhawatirkan. Presiden yang terpilih melalui mekanisme demokrasi justru memberikan ruang bagi kelangsungan praktik kehidupan yang tidak demokratis.

Kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, malah dianggap mencampuri urusan negara sehingga harus ditertibkan.

"Pemilu serentak yang dulunya diharapkan bisa memberikan dukungan positif bagi pemerintahan presidensial, justru jadi ancaman ketika parlemen dan pemerintah ada dalam satu kubu, yaitu kubu yang berseberangan dengan rakyat," ujar Lucius.

Baca Juga

5 Capaian Strategis Jokowi-Ma'ruf Dalam Satu Tahun

Lucius kembali menegaskan, masalah demokrasi menjadi persoalan serius pemerintahan ini.

"Jika melukiskan setahun pertama Jokowi-Ma'ruf, kita bisa mengatakan bahwa demokrasi sedang diuji secara serius," ujar dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dana Kredit Rumah Program FLPP Dialihkan ke BP Tapera
KPR
Dana Kredit Rumah Program FLPP Dialihkan ke BP Tapera

Pascaintegrasi FLPP ke BP Tapera, Kementerian PUPR memiliki empat rencana inovasi kegiatan selama periode 2022-2024.

Imam Besar Istiqlal Tegaskan Ibadah di Masjid Sunah Hukumnya Selama PSBB
Indonesia
Imam Besar Istiqlal Tegaskan Ibadah di Masjid Sunah Hukumnya Selama PSBB

Masyarakat masih bisa melakukan hal-hal produktif

Kasus Suap Legislator Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp422 Juta
Indonesia
Kasus Suap Legislator Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp422 Juta

KPK sedang meminta izin dari Dewan Pengawas (Dewas) untuk dilakukan penyitaan

Update COVID-19 Minggu (2/8): 111.455 Positif, 68.975 Orang Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Minggu (2/8): 111.455 Positif, 68.975 Orang Sembuh

Kasus corona sendiri tersebar di 34 Provinsi Indonesia

PT KAI Siapkan Protokol 'The New Normal'
Indonesia
PT KAI Siapkan Protokol 'The New Normal'

Protokol tersebut akan mengatur langkah-langkah dan tahapan yang akan diterapkan oleh KAI

DPR Dukung Langkah KPK Awasi Program Kartu Prakerja
Indonesia
DPR Dukung Langkah KPK Awasi Program Kartu Prakerja

"Menurut saya ini momentum yang pas untuk KPK memberi 'review' terhadap sistemnya, agar niat baik pemerintah bisa tetap baik eksekusinya," ujar Sahroni

Perantara Suap Djoko Tjandra, Tommy Sumardi Dituntut 1,5 Tahun Penjara
Indonesia
Perantara Suap Djoko Tjandra, Tommy Sumardi Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Tommy Sumardi juga dituntut untuk membayar denda

Erick Perintahkan Bio Farma Tingkatkan Kapasitas Produksi Vaksin COVID-19
Indonesia
Erick Perintahkan Bio Farma Tingkatkan Kapasitas Produksi Vaksin COVID-19

Holding BUMN farmasi itu juga akan berperan penting dalam uji klinik dan produksi vaksin merah putih dan menyiapkan kapasitas untuk memproduksi 100 juta dosis vaksin COVID-19 multiplatform per tahun.

[HOAKS atau FAKTA] Gatot Nurmantyo Janji Bakal Gaji Seluruh Rakyat Indonesia Jika Jadi Presiden
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Gatot Nurmantyo Janji Bakal Gaji Seluruh Rakyat Indonesia Jika Jadi Presiden

Selain itu, terdapat juga kalimat yang berbunyi “Siapa yg percaya Bos..”

Update Corona DKI Rabu (15/7): 15.173 Positif, 9.721 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Rabu (15/7): 15.173 Positif, 9.721 Orang Sembuh

Kemudian untuk kasus sembuh bertambah 193 orang dari data kemarin, sedangkan meninggal dunia bertambah 6 jiwa.