Setahun Jokowi-Ma'ruf, Formappi: Suara Kritis Dibungkam Jokowi-Ma'ruf Amin. Foto: Setkab

MerahPutih.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, satu tahun kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tidak terlepas dari relasi pemerintah dengan DPR RI.

Lucius mengatakan, Presiden Jokowi berhasil menyiapkan dirinya sebagai eksekutor dengan dominannya partai politik pendukungnya di DPR RI.

"Strategi politik Jokowi sendiri memberikan andil bagi semakin kuatnya kekuatan pendukungnya di parlemen," kata Lucius kepada wartawan, Selasa (20/10).

Baca Juga

Setahun Jokowi-Ma'ruf, INFUS:Jalan Mundur ke Era Orba

Lucius juga berpendapat, akumulasi kekuasaan yang dibangun Presiden Jokowi dalam setahun terakhir telah menghilangkan peran check and balances eksekutif dan legislatif. Menurut Lucius, akumulasi kekuasaan itu berpotensi terjadinya penyimpangan kekuasaan.

"Potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang paling mungkin akan terjadi beberapa tahun ke depan. Bukan hanya terkait pembungkaman suara kritis, tetapi korupsi, dinasti politik akan bisa tumbuh dengan subur," pungkas dia.

Ia menjelaskan, Presiden Jokowi juga berhasil menarik Partai Gerindra dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Masuknya Gerindra ke pemerintah Jokowi-Ma'ruf pun dinilai menjadi pertanda awal kematian DPR sebagai lembaga penyeimbang.

"Kepiawaian Jokowi menarik Gerindra juga menjadi lonceng kematian dini parlemen sebagai lembaga penyeimbang. Parlemen menjadi macan ompong yang tak berkutik di hadapan pemerintah. Parlemen cenderung menjadi stempel bagi keinginan-keinginan pemerintah," lanjut dia.

Ia menambahkan, dukungan yang besar dari partai politik di belakang pemerintah, telah menjadikan Jokowi sebagai presiden yang sangat powerful.

Sehingga, satu per satu wacana muncul dan dieksekusi tanpa hambatan politik dan mengabaikan suara rakyat. Terlihat mulai dari revisi UU KPK, pemindahan ibukota, hingga pembuatan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Pemerintah Jokowi tak ingin mendapatkan interupsi atau gangguan dari suara-suara kritis dan kritik warga. Alat-alat negara mulai dimaksimalkan untuk membungkam suara kritis," ujar Lucius.

Kondisi ini, lanjut dia, tentu saja semakin mengkhawatirkan. Presiden yang terpilih melalui mekanisme demokrasi justru memberikan ruang bagi kelangsungan praktik kehidupan yang tidak demokratis.

Kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, malah dianggap mencampuri urusan negara sehingga harus ditertibkan.

"Pemilu serentak yang dulunya diharapkan bisa memberikan dukungan positif bagi pemerintahan presidensial, justru jadi ancaman ketika parlemen dan pemerintah ada dalam satu kubu, yaitu kubu yang berseberangan dengan rakyat," ujar Lucius.

Baca Juga

5 Capaian Strategis Jokowi-Ma'ruf Dalam Satu Tahun

Lucius kembali menegaskan, masalah demokrasi menjadi persoalan serius pemerintahan ini.

"Jika melukiskan setahun pertama Jokowi-Ma'ruf, kita bisa mengatakan bahwa demokrasi sedang diuji secara serius," ujar dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Subsidi Gas 3 Kg bakal Dicabut, Mensos: Saya Belum Dapat Perintah dari Jokowi
Indonesia
Subsidi Gas 3 Kg bakal Dicabut, Mensos: Saya Belum Dapat Perintah dari Jokowi

Juliari mengatakan sejauh dari pihak terkait yang menangani soal subsidi gas elpiji 3 kg belum ada pembicaraan soal itu.

Ini Hak Data Pribadi Yang Bakal Dilindungi Undang Undang
Indonesia
Ini Hak Data Pribadi Yang Bakal Dilindungi Undang Undang

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate berjanji segera merampungkan regulasi perlindungan data pribadi.

DPRD: Warga Jakarta Bakal Punya Wagub Pertengahan Maret
Indonesia
DPRD: Warga Jakarta Bakal Punya Wagub Pertengahan Maret

Fraksi Gerindra Syarief menargetkan bahwa pihaknya sudah bisa memilih Wakil Gubernur DKI Jakarta pada awal Maret 2020 mendatang.

 Tinjau Naturalisasi Sungai Sudirman-Pintu Karet, PSI: Kecurigaan Kami Terbukti
Indonesia
Tinjau Naturalisasi Sungai Sudirman-Pintu Karet, PSI: Kecurigaan Kami Terbukti

"Kalau memang ingin bangun taman instagramble di pinggir sungai ya silakan, tapi seharusnya sejak awal jujur saja ke rakyat. Jangan pakai anggaran program pengendalian banjir untuk belanja kosmetik," papar Justin.

Update COVID-19 Solo: Satu Pasien Sembuh, Seorang Peserta Ijtima Ulama Gowa Positif
Indonesia
Update COVID-19 Solo: Satu Pasien Sembuh, Seorang Peserta Ijtima Ulama Gowa Positif

Dengan demikian total pasien yang sembuh sebanyak dua orang.

La Nina Bikin Curah Hujan di Yogyakarta Naik 40 Persen
Indonesia
La Nina Bikin Curah Hujan di Yogyakarta Naik 40 Persen

BMKG memprediksi musim hujan akan mulai terjadi di DIY pada Oktober dasarian II hingga Oktober dasarian III.

 Pengamat Kritik Pemprov DKI Tak Punya Niat untuk Mengatasi Banjir
Indonesia
Pengamat Kritik Pemprov DKI Tak Punya Niat untuk Mengatasi Banjir

“Kenapa harus segera, karena hujan besar menurut BMKG akan terjadi pada tanggal 10-15 Januari. Karena saya enggak dengar apa rencana Pemprov untuk Jakarta, ini kita butuh cepat sekarang,” kata Azas Tigor.

 Ketua KPU Benarkan Megawati dan Hasto Tandatangani Permohonan PAW Harun Masiku
Indonesia
Ketua KPU Benarkan Megawati dan Hasto Tandatangani Permohonan PAW Harun Masiku

"Kalau sebelumnya saya lupa, tetapi kalau yang terakhir permohonan iya ditandatangani (oleh Megawati dan Hasto)," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).

Empat Pedagang Positif Corona, Pasar Kopro Jakbar Ditutup
Indonesia
Empat Pedagang Positif Corona, Pasar Kopro Jakbar Ditutup

Sebelumnya, sebanyak 135 orang pedagang dari penjual sayur, buah, daging di Pasar Kopro menjalani swab test massal.

KPK Beberkan Kronologi Keributan Anak Amien Rais dengan Nawawi Pamolango
Indonesia
KPK Beberkan Kronologi Keributan Anak Amien Rais dengan Nawawi Pamolango

KPK membeberkan kronologi keributan yang melibatkan putra mantan Ketua MPR Amien Rais, Ahmad Mumtaz Rais, dengan Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango