Setahun Jokowi-Ma'ruf, Formappi: Suara Kritis Dibungkam Jokowi-Ma'ruf Amin. Foto: Setkab

MerahPutih.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, satu tahun kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tidak terlepas dari relasi pemerintah dengan DPR RI.

Lucius mengatakan, Presiden Jokowi berhasil menyiapkan dirinya sebagai eksekutor dengan dominannya partai politik pendukungnya di DPR RI.

"Strategi politik Jokowi sendiri memberikan andil bagi semakin kuatnya kekuatan pendukungnya di parlemen," kata Lucius kepada wartawan, Selasa (20/10).

Baca Juga

Setahun Jokowi-Ma'ruf, INFUS:Jalan Mundur ke Era Orba

Lucius juga berpendapat, akumulasi kekuasaan yang dibangun Presiden Jokowi dalam setahun terakhir telah menghilangkan peran check and balances eksekutif dan legislatif. Menurut Lucius, akumulasi kekuasaan itu berpotensi terjadinya penyimpangan kekuasaan.

"Potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang paling mungkin akan terjadi beberapa tahun ke depan. Bukan hanya terkait pembungkaman suara kritis, tetapi korupsi, dinasti politik akan bisa tumbuh dengan subur," pungkas dia.

Ia menjelaskan, Presiden Jokowi juga berhasil menarik Partai Gerindra dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Masuknya Gerindra ke pemerintah Jokowi-Ma'ruf pun dinilai menjadi pertanda awal kematian DPR sebagai lembaga penyeimbang.

"Kepiawaian Jokowi menarik Gerindra juga menjadi lonceng kematian dini parlemen sebagai lembaga penyeimbang. Parlemen menjadi macan ompong yang tak berkutik di hadapan pemerintah. Parlemen cenderung menjadi stempel bagi keinginan-keinginan pemerintah," lanjut dia.

Ia menambahkan, dukungan yang besar dari partai politik di belakang pemerintah, telah menjadikan Jokowi sebagai presiden yang sangat powerful.

Sehingga, satu per satu wacana muncul dan dieksekusi tanpa hambatan politik dan mengabaikan suara rakyat. Terlihat mulai dari revisi UU KPK, pemindahan ibukota, hingga pembuatan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Pemerintah Jokowi tak ingin mendapatkan interupsi atau gangguan dari suara-suara kritis dan kritik warga. Alat-alat negara mulai dimaksimalkan untuk membungkam suara kritis," ujar Lucius.

Kondisi ini, lanjut dia, tentu saja semakin mengkhawatirkan. Presiden yang terpilih melalui mekanisme demokrasi justru memberikan ruang bagi kelangsungan praktik kehidupan yang tidak demokratis.

Kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, malah dianggap mencampuri urusan negara sehingga harus ditertibkan.

"Pemilu serentak yang dulunya diharapkan bisa memberikan dukungan positif bagi pemerintahan presidensial, justru jadi ancaman ketika parlemen dan pemerintah ada dalam satu kubu, yaitu kubu yang berseberangan dengan rakyat," ujar Lucius.

Baca Juga

5 Capaian Strategis Jokowi-Ma'ruf Dalam Satu Tahun

Lucius kembali menegaskan, masalah demokrasi menjadi persoalan serius pemerintahan ini.

"Jika melukiskan setahun pertama Jokowi-Ma'ruf, kita bisa mengatakan bahwa demokrasi sedang diuji secara serius," ujar dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Hadirnya Firli Cs Dinilai Bentuk Arogansi dan Penghinaan Terhadap Ketatanegaraan
Indonesia
Konstruksi Tol Serpong-Cinere Segera Rampung
Indonesia
Konstruksi Tol Serpong-Cinere Segera Rampung

Jalan Tol ini tersambung dengan Jalan Tol Serpong-Kunciran yang sudah beroperasi serta Jalan Tol Cinere-Jagorawi.

Debat Gibran Vs Bagyo, KPU Solo Angkat Tema Membangun Surakarta sebagai Kota Budaya
Indonesia
Debat Gibran Vs Bagyo, KPU Solo Angkat Tema Membangun Surakarta sebagai Kota Budaya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah menjadwalkan debat terbuka dua paslon Pilwakot Solo di The Sunan Hotel, Jumat (6/11), pukul 19.00 WIB.

Surabaya Geger Situs Belajar Online Disisipi Konten Porno, Pemkot Bereaksi
Indonesia
Surabaya Geger Situs Belajar Online Disisipi Konten Porno, Pemkot Bereaksi

Situs itu ternyata menampilkan iklan bergambar adegan orang dewasa.

Datangi Komnas HAM untuk Diperiksa, Kapolda Metro Bungkam
Indonesia
Datangi Komnas HAM untuk Diperiksa, Kapolda Metro Bungkam

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menghadiri undangan Komnas HAM terkait peristiwa tewasnya 6 anggota laskar FPI.

Babak Baru Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan, Rizieq Bakal Digiring ke Kejaksaan
Indonesia
Babak Baru Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan, Rizieq Bakal Digiring ke Kejaksaan

Bareskrim telah melengkapi berkas perkara dengan tersangka Rizieq Shihab atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Komisi X Dukung Pemerintah Siapkan Rencana Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Komisi X Dukung Pemerintah Siapkan Rencana Sekolah Tatap Muka

Komisi X DPR mendorong pemerintah segera merealisasikan rencana sekolah tatap muka agar anak didik bisa merasakan suasana sekolah kembali

Solo Bakal Lakukan Razia Nataru di Stasiun dan Bandara
Indonesia
Solo Bakal Lakukan Razia Nataru di Stasiun dan Bandara

Persiapan Benteng Vastenburg sebagai lokasi karantina sudah dilakukan. Rencananya di lokasi itu akan dipasangi lima tenda milik TNI.

Targetkan Kemenangan Gibran-Teguh Raup 92 Persen, Rudy: Jangan Takut Datang di TPS
Indonesia
Targetkan Kemenangan Gibran-Teguh Raup 92 Persen, Rudy: Jangan Takut Datang di TPS

Tim pemenangan paslon nomor urut 01, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa menargetkan meraup 92 persen suara di Pilwakot Solo pada 9 Desember mendatang.

75 RW di Jakarta Tergenang Banjir akibat Hujan Deras Sejak Jumat Malam
Indonesia
75 RW di Jakarta Tergenang Banjir akibat Hujan Deras Sejak Jumat Malam

Sejumlah wilayah DKI Jakarta tergenang banjir akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya sejak Jumat (19/2) malam hingga Sabtu (20/2) pagi.