Serukan 'Salam Pancasila' Ketua BPIP Dianggap Pancing Kontroversi
MerahPutih.Com - Pernyataan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terus berlanjut, kali ini Yudian menyarankan agar sebaiknya Assalamualaikum diganti dengan salam Pancasila.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) sekaligus Dosen Komunikasi Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menanggapi ide tersebut, menurutnya Yudian telah merusak keberagaman Indonesia, bahkan cenderung memantik konflik sosial.
Baca Juga:
Hidayat Nur Wahid Sebut Pernyataan Kepala BPIP Agama Musuh Pancasila Irasional
"Pernyataan itu sangat beresiko konflik sosial, Yudian sangat mungkin hafal Pancasila, tetapi membaca corak komunikasinya, jelas sekali Yudian tidak sanggup mengimplementasikan dalam dirinya sendiri, ini menambah keyakinan publik jika BPIP sudah waktunya dimuseumkan," kata Dedi di Jakarta (21/2).
Menurut Dedi, Presiden harus segera mengambil sikap terkait keberadaan BPIP, jika kondisi kontroversial ini dipertahankan atau bahkan dipelihara, maka bisa merusak cita-cita kebangsaan yang seharusnya Pancasilais.
"Islam sebagai agama sudah sangat Pancasila, dan kalau berkenan membaca sejarah, Pancasila terilhami oleh ajaran agama, Islam justru dominan menyumbang substansi Pancasila," terangnya.
Dedi menilai apa yang dilakukan Yudian offside, menurutnya tidak seharusnya ketua BPIP memprovokasi publik dengan ujaran-ujaran ekstrim.
"Yudian memang intelektual, mungkin dia lupa jika tidak semua penduduk di negara ini sepadan dengan kapasitas intelektualnya, sehingga Yudian harus lebih bijak, sekurang-kurangnya tidak membuat kegaduhan yang memicu kebencian sebagian kelompok masyarakat" lanjut Dedi.
Baca Juga:
Dedi berharap, jika BPIP harus dipertahankan keberadaanya, Presiden ada baiknya mempertimbangkan tokoh-tokoh yang berada di dalamnya.
"BPIP ditiadakan tidak akan mengurangi aktifitas Pancasilais warga negara, dan keberadaannya selama ini toh tidak terbukti semakin menguatkan Pancasila. Jika harus tetap ada, setidaknya Presiden segera mengganti ketuanya, yang lebih bijak, dan benar-benar memahami Pancasila subtantif," pungkasnya.(Knu)
Baca Juga: