Serikat Pekerja Harap UMP Jawa Barat Naik 12 Persen Buruh dari berbagai elemen melakukan unjuk rasa di depan Kantor Disnakertrans Jabar, Bandung, Jawa Barat. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Ketua Konfe‎derasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan buruh meminta kepada Pemprov Jawa Barat agar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 naik sebesar 12 persen dibandingkan tahun lalu.

"Jadi dalam rapat dengan Dewan Pengupahan, tidak ada kesepakatan karena ada dua rekomendasi yang disampaikan. Pertama ialah dari serikat pekerja itu rekomendasikan kenaikan UMP 12 persen dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan inflasi 6,12 persen," ujar Roy Jinto ketika dihubungi, Jumat.

Baca Juga:

Ridwan Kamil Janjikan UMP di Jawa Barat Naik Signifikan

Roy menuturkan buruh merekomendasi kenaikan UMP Jawa Barat Tahun 2023 sebesar 12 persen, berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi 5,88 persen.

"Sehingga angka 12 persen itu karena indikator pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi daripada nasional," kata Roy.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan Jabar merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar 7,88 persen atau Rp 1,986 juta.

Akan tetapi dari Pemprov Jawa Barat merekomendasikan kenaikan UMK itu sekitar 7,88 persen.

Sehingga tidak ada kesepakatan dalam hal penetapan UMP Jawa Barat Tahun 2023 dan diserahkan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Baca Juga:

Heru Budi Bakal Umumkan UMP DKI 2023 Paling Lambat Senin Mendatang

"Dan kami berharap Gubernur Jabar bisa menetapkan 12 persen, karena bagaimanapun penyesuaian kenaikan UMP itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat khususnya teman-teman buruh," kata Roy.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat (Jabar) menolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Apindo Jawa Barat menilai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 bisa mencekik para pengusaha, terlebih, peraturan yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, bertentangan dengan PP No 36 Tahun 2021, Keputusan Mahkamah Konstitusi dan bertentangan dengan Instruksi Mendagri.

Ketua Apindo Jawa Barat Ning Wahyu Astutik menuturkan berdasarkan ahli hukum Apindo,

"Permenaker tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, bertentangan dengan keputusan mahkamah konstitusi, bertentangan dengan instruksi Mendagri," kata Ning.

Oleh karena itu, sesuai dengan arahan DPN Apindo maka Apindo akan melakukan uji materil ke MA dan saat yang sama dalam penentuan upah tahun ini. (*)

Baca Juga:

Buruh Tolak Usulan Kenaikan UMP DKI dari Apindo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan PT Dharma Maju Sarana Minta Kepastian Hukum Kasus Pajak
Indonesia
Pimpinan PT Dharma Maju Sarana Minta Kepastian Hukum Kasus Pajak

Permohonan kepastian hukum terkait dengan kasus dugaan tindak pidana perpajakan tersebut diajukan pemohon kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat.

Menpora Nyatakan Kelanjutan Liga 1 di Tangan Kepolisian
Indonesia
Menpora Nyatakan Kelanjutan Liga 1 di Tangan Kepolisian

Kompetisi sepak bola di tanah air hingga kini masih diberhentikan imbas tragedi Kanjuruhan.

13 Kali Ditolak Pengadilan, Sekjen Demokrat Doakan Moeldoko Cs Diberi Hidayah
Indonesia
13 Kali Ditolak Pengadilan, Sekjen Demokrat Doakan Moeldoko Cs Diberi Hidayah

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menolak Gugatan atas dua Permohonan Banding yang diajukan Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko dan pendukungnya. Keputusan ini dianggap Partai Demokrat sebagai berkah di bulan Ramadhan. Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut ini sebagai sebuah berkah yang datang di bulan Ramadan.

[HOAKS atau FAKTA]: Tilang Online, Pelanggar Diminta Transfer Rp 138 Ribu ke Bank Permata
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tilang Online, Pelanggar Diminta Transfer Rp 138 Ribu ke Bank Permata

Pesan tersebut berisikan jumlah denda yang akan ditransfer korban ke Bank Permata dengan nomor rekening 8451185780860891.

Minat Masyarakat untuk Vaksinasi Booster Kedua Solo Rendah
Indonesia
Minat Masyarakat untuk Vaksinasi Booster Kedua Solo Rendah

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo melalui 17 Puskesmas mulai melayani vaksinasi penguat atau booster kedua bagi masyarakat usia 18 tahun ke atas. Namun, capaian vaksinasi booster dosis kedua di Solo masih rendah.

Polisi Pastikan Selidiki Pemain Sepatu Roda di Tengah Jalan Gatot Subroto
Indonesia
Polisi Pastikan Selidiki Pemain Sepatu Roda di Tengah Jalan Gatot Subroto

Warganet dihebohkan dengan aksi rombongan pesepatu roda yang melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Komisi III DPR Undang Pakar Bahas Ganja Medis
Indonesia
Komisi III DPR Undang Pakar Bahas Ganja Medis

Dalam agenda itu bakal mengundang sejumlah pakar untuk diminta pendapatnya terkait rencana pemakaian ganja untuk pengobatan.

U20 Sherpa Meeting, Jakarta Fokus pada 6 Isu Perkotaan Pasca-pandemi
Indonesia
U20 Sherpa Meeting, Jakarta Fokus pada 6 Isu Perkotaan Pasca-pandemi

Dalam sambutan, Gubernur Anies Baswedan mengingatkan kepada seluruh delegasi bahwa agenda yang dibahas pada forum U20 bukanlah sesuatu yang eksklusif.

BPOM Kembali Umumkan 2 Perusahaan Farmasi Produksi Obat dari Bahan Berbahaya
Indonesia
BPOM Kembali Umumkan 2 Perusahaan Farmasi Produksi Obat dari Bahan Berbahaya

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito menyebut empat nama obat sirop dari dua industri farmasi, PT Samco Farma dan PT Ciubros Farma, harus ditarik dan dimusnahkan.

6 Rekomendasi MUI Terkait Vaksin COVID-19 Asal India
Indonesia
6 Rekomendasi MUI Terkait Vaksin COVID-19 Asal India

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan enam poin terkait pembelian vaksin COVID-19 asal India.