Serikat Mahasiswa Sebut KPK Harus Diawasi Agar Tak Kebablasan Serikat Mahasiswa Amanat Rakyat menyatakan sikap soal KPK (ist)

Merahputih.com - Dukungan terhadap Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguat. Selain datang dari sejumlah LSM, kali ini kelompok mahasiswa juga menyatakan dukungannya.

Ketua Serikat Mahasiswa Amanat Rakyat, Yayan Effendi mengatakan, sejak berdiri belasan tahun lalu, lembaga antirasuah dinilai telah gagal dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"OTT berkali-kali ini bukti KPK telah gagal karena korupsi masih ada. KPK gagal total melakukan pencegahan. Padahal fungsi pencegahan itu harus diutamakan," kata Yayan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Baca Juga:

DPR Khianati Rakyat Jika Ngotot Revisi UU KPK

Yayan pun sependapat jika UU KPK harus direvisi lantaran tidak ada Dewan Pengawas sehingga kerjanya tak ada yang mengontrol.

Instrumen Pengawasan, kata dia, penting untuk menyelamatkan uang negara yang hasil kerja dan biaya operasional tak sebanding.

Ia mencontohkan adanya Komisi Yudisial yang mengawasi soal instrumen Pengadilan. "Sama halnya lembaga penegak hukum lain, KPK harus diawasi agar kerjanya tak kebablasan," sindirnya.

Gedung KPK. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Gedung KPK. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Yayan juga menyesalkan adanya pergerakan dari wadah pegawai KPK yang cenderung bertindak di luar kontrol. "Mereka harusnya diberikan pengawasan karena mereka adalah aparatur negara," jelas Yayan.

Ia menyarankan agar dana KPK yang didapat dari duit rakyat itu bisa dialokasikan untuk hal positif kembali untuk kepentingan rakyat daripada korupsi masih saja terus terjadi. Maka itu, UU KPK harus disempurnakan.

"Uang negara dikembalikan sangat kecil dibanding dengan anggaran untuk KPK. Penting juga soal sinergitas antar lembaga penegak hukum," ungkap Yayan.

Baca Juga:

Dukung Revisi UU KPK, Eggi Sudjana: Wadah Pegawai KPK Tidak Tahu Diri

Yayan meminta kepada seluruh instrumen KPK untuk fokus bekerja melakukan tugas dan kewajibannya dibandingkan mengomentari soal adanya rencana revisi terhadap UU KPK.

Ia juga berharap, Presiden Joko Widodo mau menerima revisi ini untuk kebaikan pemberantasan korupsi kedepannya. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH