Seratusan Ribu Tanah Wakaf di Jabar Belum Tersertifikasi Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah wakaf, di Masjid Al Barkah, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jumat (25/1/2019). (Foto: JAY/Humas)

MerahPutih.com - Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Barat diharapkan melakukan percepatan sertifikasi tanah. Sebab ada ribuan tanah wakaf di Jawa Barat yang belum tersertifikasi.

"Jawa Barat sendiri sampai April ini sudah ada 1.500-an sertifikat yang sudah diterbitkan. Tolong terus ditingkatkan karena masih ada lebih 100 ribu belum tersertifikat," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kota Bandung, Senin (25/4).

Baca Juga:

Pendirian Bank Wakaf Mikro Bisa Mendorong Inklusi Keuangan Syariah

Saat ini, tanah wakaf yang disertifikatkan kebanyakan digunakan untuk masjid, tanah makam, pesantren maupun akses peribadatan umat Islam.

Gubernur kembali penyerahan 502 sertifikat tanah wakaf kepada masyarakat yang tersebar di kabupaten/kota Jawa Barat, bersamaan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyerahkan 3.152 sertifikat tanah akaf di seluruh Indonesia.

"Penyerahan simbolis oleh Bapak Wakil Presiden, agar semua aset tanah nonpribadi yang sifatnya umum yang berasal dari wakaf ini ada sertifikatnya," ujar Ridwan Kamil.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah terus berkomitmen memberikan kepastian hukum hak atas tanah di seluruh Indonesia, yaitu dengan mendaftarkan serta menyertfikatkan tanah-tanah milik masyarakat tanpa terkecuali.

Ia menegaskan, program sertifikasi tanah wakaf membantu masyarakat memperoleh hak miliknya, serta mengurangi konflik horizontal di masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan sertifikat tanah wakaf bagi kabupaten/kota, Senin (25/4/2022). (Humas Jabar)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan sertifikat tanah wakaf bagi kabupaten/kota, Senin (25/4/2022). (Humas Jabar)

"Sertifikasi tanah wakaf menjadi panduan bagi unsur-unsur pelaksanaan di lapangan, lalu sertifikasi dan peningkatan kompetensi nadzir (pengelola harta)," katanya.

Wapres berharap, sosialiasi terkait edukasi tanah wakaf serta pentingnya aspek legalitas tanah untuk proteksi maupun optimalisasi kemanfaatan aspek wakaf harus dilakukan dengan berkelanjutan.

"Peruntukan tanah wakaf tidak terbatas pada kegiatan peribadatan umat muslim saja tetapi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara umum," katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Potensi Wakaf Uang Sentuh Rp 188 T setahun, Jokowi Minta untuk Atasi Kemiskinan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Pemilu
Indonesia
DPR Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Pemilu

Komisi II DPR disepakati akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pemilu 2024.

Insentif Biodiesel Capai Rp 110 Triliun
Indonesia
Insentif Biodiesel Capai Rp 110 Triliun

Target PNBP BPDPKS tahun ini mencapai Rp 32,44 triliun meliputi pungutan dana ekspor Rp 32,39 triliun dan pengelolaan dana Rp 55 miliar.

Tol Serang-Panimbang Seksi Tiga Ditargetkan Selesai Kuartal Pertama 2024
Indonesia
Tol Serang-Panimbang Seksi Tiga Ditargetkan Selesai Kuartal Pertama 2024

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan melakukan groundbreaking tol Serang-Panimbang seksi 3, Cileles-Panimbang sepanjang 33 kilometer (km), di Pandeglang, Provinsi Banten, Senin (8/8).

Perang Rusia dan Ukraina, Pemasukan dan Belanja Indonesia Bakal Terkena Imbas
Indonesia
Perang Rusia dan Ukraina, Pemasukan dan Belanja Indonesia Bakal Terkena Imbas

Perang terbuka Rusia versus Ukraina dinilai bisa berdampak pada kenaikan listrik di tanah air.

Bulgaria Minta Uni Eropa Tanggung Bersama Biaya Pengungsi Ukraina
Dunia
Bulgaria Minta Uni Eropa Tanggung Bersama Biaya Pengungsi Ukraina

Badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin (7/3), menyatakan sudah ada lebih dari 1,7 juta warga Ukraina yang memasuki Eropa Tengah.

DPR Putuskan RUU TPKS Dibahas di Badan Legislasi
Indonesia
DPR Putuskan RUU TPKS Dibahas di Badan Legislasi

Badan Musyawarah (Bamus) memutuskan menunjuk Badan Legislasi (Baleg) untuk membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), bersama pemerintah.

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan via Telepon dengan Presiden Ukraina
Indonesia
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan via Telepon dengan Presiden Ukraina

"Berbicara dengan Presiden Ukraina Zelensy terkait dengan situasi di Ukraina dan inisiatif kesepakatan biji-bijian laut Hitam," tulis Jokowi

Komisi A DPRD Desak Inspektorat DKI Investigasi Jual Beli Jabatan ASN
Indonesia
Komisi A DPRD Desak Inspektorat DKI Investigasi Jual Beli Jabatan ASN

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta do,omta segera turun tangah selidiki dugaan praktik jual beli jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemperintah Provinsi (Pemprov).

Pemerintah Ancam Blokir Google hingga Whatsapp
Indonesia
Pemerintah Ancam Blokir Google hingga Whatsapp

Pemblokiran tersebut dikarenakan perusahaan asing tersebut belum mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Private

Istri Wiji Thukul Meninggal Dunia
Indonesia
Istri Wiji Thukul Meninggal Dunia

Siti Dyah Sujirah atau Sipon, istri dari aktivis yang juga sastrawan Wiji Thukul, meninggal dunia pada Kamis (5/1).