Pemulihan Ekonomi
Serap Penganguran, Jokowi Perintakan Kepala Daerah Perbanyak Program Padat Karya Padat Karya Kementerian PUPR. (Foto: Kementerian PUPR).

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para kepala daerah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperbanyak program padat karya. Kondisi ini agar agar tercipta banyak lapangan kerja.

"Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah dengan cara memperbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya," ujar Presiden Jokowi dalam keteranganya, di Jakarta, Kamis (15/4).

Baca Juga:

Kunjungi Kawasan Pertanian Karanganyar, Mentan Gaungkan Gerakan Padat Karya

Selain program padat karya, Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk segera mengeksekusi bantuan sosial bagi masyarakat. Pemerintah pusat, ujar Presiden, telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat di daerah yahng tidak tersentuh bantuan sosial pemerintah pusat.

"Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah," ujarnya.

Ia mengingatkan,, pentingnya peningkatan investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang pelaksanaannya harus didukung penuh demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.

Padat karya
Padat Karya. (Foto: PUPR)

Jokowi mengatakan, investasi yang masuk ke suatu daerah pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketidaksigapan untuk melayani perizinan investasi, akan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Investasi, kata ia, juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi.

"Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi," katanya (Knu)

Baca Juga:

Luhut Perintahkan Padat Karya Digelar Sampai Idul Fitri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Enggak Ada Mic di Meja Dewan, PSI: Apakah Ini Settingan?
Indonesia
Jenazah Protap COVID-19 Terus Bertambah, TPU Pondok Ranggon Diperluas
Indonesia
Jenazah Protap COVID-19 Terus Bertambah, TPU Pondok Ranggon Diperluas

Kurang lebih 13.291 meter persegi dari TPU Pondok Ranggon

KPK Periksa Guru Besar Universitas Trisakti
Indonesia
KPK Periksa Guru Besar Universitas Trisakti

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Samuel Hendra Tirtamihardja terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

KPK Cek Suap Nurhadi Lewat Pengacara Tersangka Dugaan Korupsi PT Jiwasraya
Indonesia
KPK Cek Suap Nurhadi Lewat Pengacara Tersangka Dugaan Korupsi PT Jiwasraya

Aldres Jonathan Napitupulu diketahui merupakan pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Heru Hidayat.

Usai Borong Makanan, Massa GPI Injak Produk dan Foto Presiden Prancis
Indonesia
Usai Borong Makanan, Massa GPI Injak Produk dan Foto Presiden Prancis

"Setelah belanja, mereka sempat menginjak-injak makanan dan minumannya. Ada tiga kardus minuman botol dan ciki-cikian," beber Nandar.

Anak Buah Harus Contoh Kekompakan Panglima TNI dan Kapolri
Indonesia
Anak Buah Harus Contoh Kekompakan Panglima TNI dan Kapolri

Menurut Dave, hubungan harmonis TNI dan Polri di tingkat elitnya, baik Panglima TNI, Kasad maupun Pangdam itu semua berjalan baik.

Targetkan Kemenangan Gibran-Teguh Raup 92 Persen, Rudy: Jangan Takut Datang di TPS
Indonesia
Targetkan Kemenangan Gibran-Teguh Raup 92 Persen, Rudy: Jangan Takut Datang di TPS

Tim pemenangan paslon nomor urut 01, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa menargetkan meraup 92 persen suara di Pilwakot Solo pada 9 Desember mendatang.

KPK Sebut Korupsi CSRT Bisa Timbulkan Bencana Alam
Indonesia
KPK Sebut Korupsi CSRT Bisa Timbulkan Bencana Alam

Foto citra satelit yang beresolusi tinggi bisa digunakan sebagai dasar perencanaan tata ruang wilayah

Vaksin Merah Putih Belum Terdaftar di WHO, Pemerintah Berdalih Masih Pengembangan
Indonesia
Vaksin Merah Putih Belum Terdaftar di WHO, Pemerintah Berdalih Masih Pengembangan

Saat memasuki uji coba klinis pertama, vaksin akan diregistrasi dan terdaftar di WHO

Tuai Kritik, KPK Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas
Indonesia
Tuai Kritik, KPK Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas

KPK akhirnya memutuskan meninjau ulang pengajuan anggaran fasilitas mobil dinas.