Serangan Fajar di Pemilu 2024 Berpotensi Merambah ke Penyelenggara Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/6/2023). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)

MerahPutih.com - Serangan fajar atau politik uang kini berpotensi merambah ke penyelenggara Pemilu 2024.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta agar proses pemungutan suara mulai dari TPS hingga penghitungan harus diawasi.

“Kami beserta penyelenggara pemilu berusaha menjaga agar satu suara yang hadir di TPS akan sampai satu suara pada rekapitulasi sampai di penghitungan akhir di KPU,” ujar Bagja di Jakarta, Jumat (14/7).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Prabowo Janjikan Rp 150 Juta Bagi yang Mendukungnya di Pemilu 2024

Ia juga mengimbau kepada masyarakat maupun penyelenggara pemilu untuk mengawasi proses pemungutan suara.

Sebab, serangan fajar sudah merambah pada penyelenggara pemilu.

"Ini kami beserta penyelenggara pemilu berusaha menjaga agar satu suara yang hadir di TPS akan sampai satu suara pada rekapitulasi sampai di penghitungan akhir di KPU," tutur Bagja.

Baca Juga:

Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Dilarang Dipasang di RS dan Sekolah

Menurut Bagja, KPU mesti transparan dalam membuat sistem penghitungan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan politik uang.

“Kami mendorong KPU seluas-luasnya dan setransparan mungkin dalam membuat sistem penghitungan suara yang lebih baik lagi. Karena ke depannya, serangan fajar atau politik uang menyasar pada penyelenggara pemilu ke depan,” katanya. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Beberkan Potensi Permasalahan pada Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mendag Zulhas Bertemu Dubes Korsel, Bahas Penguatan Kerja Sama Perdagangan
Indonesia
Mendag Zulhas Bertemu Dubes Korsel, Bahas Penguatan Kerja Sama Perdagangan

Pertemuan ini membahas hubungan perdagangan kedua negara

Komnas HAM Diminta Periksa Presiden Direktur PT AMNT
Indonesia
Komnas HAM Diminta Periksa Presiden Direktur PT AMNT

Dia meminta presiden direktur perusahaan tersebut diperiksa Komnas HAM.

M Kuncoro Dikabarkan Mundur dari Dirut TransJakarta
Indonesia
M Kuncoro Dikabarkan Mundur dari Dirut TransJakarta

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) M Kuncoro Wibowo dikabarkan melepas jabatannya.

Pemerintah Tidak Lagi Keluarkan Aturan Anyar Setelah PPKM Dicabut
Indonesia
Pemerintah Tidak Lagi Keluarkan Aturan Anyar Setelah PPKM Dicabut

Di seluruh dunia, intervensi terbaik dalam penanganan endemi dari diri masyarakat sendiri.

Warga Kecopetan saat Ikuti Grebeg Sudiro Solo, Gibran Minta Maaf
Indonesia
Warga Kecopetan saat Ikuti Grebeg Sudiro Solo, Gibran Minta Maaf

"Iya, ada kejadian pencurian copet. Itu juga terjadi di CFD (Car Free Day). Nanti sistem keamanan akan kita perbaiki lagi, saya mohon maaf bagi korban (pencopetan)," kata Gibran

Mesin Pompa untuk Atasi Banjir Bekasi Senilai Rp 2 Miliar
Indonesia
Mesin Pompa untuk Atasi Banjir Bekasi Senilai Rp 2 Miliar

"Pengadaan mesin pompa ini dalam rangka upaya pengendalian banjir di Kabupaten Bekasi. Mesin ini sifatnya mobile, bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain," ujar Henri

Cinta Mega Akui Main Game Candy Crush sebelum Rapat Paripurna DPRD DKI
Indonesia
Cinta Mega Akui Main Game Candy Crush sebelum Rapat Paripurna DPRD DKI

"Udah gitu aku pas paripurna, lupa matiin. Aku ada bukti foto-foto kok aku gak ngedengerin paripurna. Gak main, kan di taro di meja," tuturnya.

Sidang Perdana 6 Juni, Berikut 3 Hakim yang Bakal Adili Mario Dandy
Indonesia
Sidang Perdana 6 Juni, Berikut 3 Hakim yang Bakal Adili Mario Dandy

Mario Dandy Satriyo (20) dan Shane Lukas (19) akan menghadapi sidang perdana.

Zulhas Mengaku Tak Ada Arahan Jokowi Soal Dukungan PAN dan Golkar pada Prabowo
Indonesia
Zulhas Mengaku Tak Ada Arahan Jokowi Soal Dukungan PAN dan Golkar pada Prabowo

Partai Golkar dan PAN baru saja mendeklarasikan dukungannya kepada Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo sebagai bakal calon presiden (bacapres) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

KPK Duga Rafael Alun Terima Gratifikasi Rp 1,35 Miliar
Indonesia
KPK Duga Rafael Alun Terima Gratifikasi Rp 1,35 Miliar

KPK menduga eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi terkait perpajakan sebesar USD 90.000.