Seperti di Wuhan, Penularan Berhenti jika PPKM Darurat Berlaku Ketat Pakar Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Irvan Afriandi. (Foto: MP/Humas Bandung)

MerahPutih.com - Sebaran virus corona di Kota Bandung dinilai sudah kritis. Kebijakan yang dijalankan harus ketat, termasuk PPKM Darurat yang digulirkan Presiden Joko Widodo.

Pakar Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Irvan Afriandi mengatakan, pengetatan yang perlu diambil Kota Bandung berupa menghentikan sementara aktivitas sosialisasi masyarakat.

“Maka dengan tidak ada interaksi ini, sehingga virus tidak berpindah," kata Irvan saat memberikan keterangan pers secara virtual, Kamis (1/7).

Baca Juga:

Persiapkan Kebutuhan Pokok Ini Sebelum PPKM Darurat

Ia menjelaskan, virus hanya akan berada pada orang yang sakit. Maka perlu penghentian aktivitas dilakukan dalam kurun waktu dua pekan dengan mengadopsi prosedur penanganan seperti lockdown.

Perhitungannya karena secara rata-rata orang yang terinfeksi virus sekitar 85 persen akan sembuh tanpa perawatan rumah sakit, akan membaik selama 2 minggu.

“Kalau semua kompak dalam 2 minggu habis, ya sudah selesai. Itu yang dilakukan oleh negara-negara lain. Seperti di New Zeland atau bahkan di Wuhan, China sekalipun. Yaitu dengan dites, di-tracing, lalu ditutup dan setelah itu dijaga pintunya,” jelasnya.

Khusus di Kota Bandung, Irvan mengakui, situasinya sudah kritis. Sehingga memerlukan intervensi penanganan yang lebih agresif. Bahkan tidak menutup kemungkinan lebih dari aturan pemerintah pusat.

“Saya menilai hal yang digariskan pemerintah pusat itu kebijakan minimum. Saya kira setidak-tidaknya mengikuti ketentuan minimal yang diatur PPKM Darurat. Kalau dari aturan itu dipandang tidak memadai untuk situasi di Kota Bandung, Pemkot Bandung bisa mengambil lebih dari itu. Artinya mengambil lebih ketat,” bebernya.

Keterangan pers secara virtual  yang diikuti pakar Ilmu Kesehatan Masyarakat Unpad Bandung Irvan Afriandi. (Foto: MP/Humas Bandung)
Keterangan pers secara virtual yang diikuti pakar Ilmu Kesehatan Masyarakat Unpad Bandung Irvan Afriandi. (Foto: MP/Humas Bandung)

Apabila langkah ini diambil untuk penanganan di Kota Bandung, Irvan mengingatkan, semua pihak harus memahami bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilannya baru bisa terekam dalam kurun waktu dua bulan berikutnya.

Dengan catatan selama dua pekan PPKM Darurat semua aktivitas seluruh penghuni di Kota Bandung dihentikan.

“Karena pola yang sekarang jauh lebih dahsyat dibanding ketika Januari lalu. Jadi kalau dua minggu off, manfaat atau efeknya baru akan terlihat sebulan yang akan datang," jelasnya.

"Kalau itu bisa dikelola, sebulan berikutnya maka akan makin turun karena interaksi tidak terjadi,” terang Irvan.

Baca Juga:

Polisi Siapkan Strategi Penerapan PPKM Darurat

Kunci kesuksesan untuk PPKM Darurat tersebut juga tetap bergantung pada implementasi di lapangan.

“Kita sering bermasalah ketika kebijakannya bagus, tapi implementasinya di lapangan yang repot. Kemudian ini harus dilakukan secara masif dan merata," tuturnya.

"Kalau di Kota Bandung dilaksanakan, itu harus diikuti oleh Kabupaten Bandung atau daerah lainnya yang berbatasan dengan Kota Bandung. Agar tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi memang sulit. Idealnya itu satu pulau,” katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Solo Masuk PPKM Darurat, Gibran: Mall Tetap Buka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Dorong Kebijakan Bersama Keluar Dari Krisis Pandemi COVID-19
Indonesia
Indonesia Dorong Kebijakan Bersama Keluar Dari Krisis Pandemi COVID-19

xit strategy akan dibahas pada pertemuan Presidensi G20 Indonesia yang berfokus pada tiga bidang kesehatan, transformasi digital dan transisi energi.

Bupati Budhi Sarwono Bantah Terima Fee dari Kontraktor
Indonesia
Bupati Budhi Sarwono Bantah Terima Fee dari Kontraktor

"Tidak pernah menerima uang dari para kontraktor melalui Kedi Afandi," ucap Budhi.

Ekspor Diizinkan Lagi, Ketua DPR: Minyak Goreng Langka dan Mahal Jangan Terulang
Indonesia
Ekspor Diizinkan Lagi, Ketua DPR: Minyak Goreng Langka dan Mahal Jangan Terulang

Pemerintah resmi mencabut larangan ekspor minyak goreng, dimulai Senin, 23 Mei 2022.

[HOAKS atau FAKTA]: 90 Persen Alat Tes COVID-19 Palsu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 90 Persen Alat Tes COVID-19 Palsu

Saat menguji zat seperti coca-cola dan jus jeruk, mengingat pH secara signifikan lebih asam daripada cairan biologis pada manusia.

Kemendagri Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Indonesia
Kemendagri Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Lemiskinan ekstrem tahun ini tidak akan mungkin bisa turun tingkat tanpa memberikan tambahan penghasilan.

KPK Panggil 2 Pegawai Pemprov Banten Terkait Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel
Indonesia
KPK Panggil 2 Pegawai Pemprov Banten Terkait Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Senin (13/9).

DPR Minta Presiden Tegur Menteri Bahlil
Indonesia
DPR Minta Presiden Tegur Menteri Bahlil

Ia meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menegur mantan ketua BPP Hipmi.

Lindungi Warga dari Asap Rokok, Anies Minta Gedung Tak Sediakan Asbak
Indonesia
Lindungi Warga dari Asap Rokok, Anies Minta Gedung Tak Sediakan Asbak

Aturan ini berdasarkan Seruan Gubernur (Sergub) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok.

Erick Thohir Temani Megawati Kunjungi Galeri Bung Karno di Sarinah
Indonesia
Erick Thohir Temani Megawati Kunjungi Galeri Bung Karno di Sarinah

Erick mengundang Megawati untuk melihat Galeri Bung Karno di lantai 4 Gedung Sarinah. Keduanya tampak akrab. Berkeliling sambil mengobrol.

[HOAKS atau FAKTA]: Polisi Terima Rp 10 Juta Jika Menindak Pemberi Suap Tilang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi Terima Rp 10 Juta Jika Menindak Pemberi Suap Tilang

Akun resmi Divisi Humas Polri (@divisihumaspolri), Divisi Humas Polri memastikan bahwa informasi yang beredar adalah hoaks.