Seperti di Wuhan, Penularan Berhenti jika PPKM Darurat Berlaku Ketat Pakar Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Irvan Afriandi. (Foto: MP/Humas Bandung)

MerahPutih.com - Sebaran virus corona di Kota Bandung dinilai sudah kritis. Kebijakan yang dijalankan harus ketat, termasuk PPKM Darurat yang digulirkan Presiden Joko Widodo.

Pakar Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Irvan Afriandi mengatakan, pengetatan yang perlu diambil Kota Bandung berupa menghentikan sementara aktivitas sosialisasi masyarakat.

“Maka dengan tidak ada interaksi ini, sehingga virus tidak berpindah," kata Irvan saat memberikan keterangan pers secara virtual, Kamis (1/7).

Baca Juga:

Persiapkan Kebutuhan Pokok Ini Sebelum PPKM Darurat

Ia menjelaskan, virus hanya akan berada pada orang yang sakit. Maka perlu penghentian aktivitas dilakukan dalam kurun waktu dua pekan dengan mengadopsi prosedur penanganan seperti lockdown.

Perhitungannya karena secara rata-rata orang yang terinfeksi virus sekitar 85 persen akan sembuh tanpa perawatan rumah sakit, akan membaik selama 2 minggu.

“Kalau semua kompak dalam 2 minggu habis, ya sudah selesai. Itu yang dilakukan oleh negara-negara lain. Seperti di New Zeland atau bahkan di Wuhan, China sekalipun. Yaitu dengan dites, di-tracing, lalu ditutup dan setelah itu dijaga pintunya,” jelasnya.

Khusus di Kota Bandung, Irvan mengakui, situasinya sudah kritis. Sehingga memerlukan intervensi penanganan yang lebih agresif. Bahkan tidak menutup kemungkinan lebih dari aturan pemerintah pusat.

“Saya menilai hal yang digariskan pemerintah pusat itu kebijakan minimum. Saya kira setidak-tidaknya mengikuti ketentuan minimal yang diatur PPKM Darurat. Kalau dari aturan itu dipandang tidak memadai untuk situasi di Kota Bandung, Pemkot Bandung bisa mengambil lebih dari itu. Artinya mengambil lebih ketat,” bebernya.

Keterangan pers secara virtual  yang diikuti pakar Ilmu Kesehatan Masyarakat Unpad Bandung Irvan Afriandi. (Foto: MP/Humas Bandung)
Keterangan pers secara virtual yang diikuti pakar Ilmu Kesehatan Masyarakat Unpad Bandung Irvan Afriandi. (Foto: MP/Humas Bandung)

Apabila langkah ini diambil untuk penanganan di Kota Bandung, Irvan mengingatkan, semua pihak harus memahami bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilannya baru bisa terekam dalam kurun waktu dua bulan berikutnya.

Dengan catatan selama dua pekan PPKM Darurat semua aktivitas seluruh penghuni di Kota Bandung dihentikan.

“Karena pola yang sekarang jauh lebih dahsyat dibanding ketika Januari lalu. Jadi kalau dua minggu off, manfaat atau efeknya baru akan terlihat sebulan yang akan datang," jelasnya.

"Kalau itu bisa dikelola, sebulan berikutnya maka akan makin turun karena interaksi tidak terjadi,” terang Irvan.

Baca Juga:

Polisi Siapkan Strategi Penerapan PPKM Darurat

Kunci kesuksesan untuk PPKM Darurat tersebut juga tetap bergantung pada implementasi di lapangan.

“Kita sering bermasalah ketika kebijakannya bagus, tapi implementasinya di lapangan yang repot. Kemudian ini harus dilakukan secara masif dan merata," tuturnya.

"Kalau di Kota Bandung dilaksanakan, itu harus diikuti oleh Kabupaten Bandung atau daerah lainnya yang berbatasan dengan Kota Bandung. Agar tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi memang sulit. Idealnya itu satu pulau,” katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Solo Masuk PPKM Darurat, Gibran: Mall Tetap Buka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diskon Vonis Koruptor Jiwasraya, DPR Nilai Kepedulian Hakim Rendah
Indonesia
Diskon Vonis Koruptor Jiwasraya, DPR Nilai Kepedulian Hakim Rendah

Pemotongan vonis dinilai, menjadi bukti rendahnya kepedulian para hakim dalam pemberantasan korupsi.

'Bang Jago'  yang Todongkan Senpi ke Warga di Duren Sawit Dijerat Pasal Berlapis
Indonesia
'Bang Jago' yang Todongkan Senpi ke Warga di Duren Sawit Dijerat Pasal Berlapis

"Selain soal kepemilikan senjata api, MFA kami tetapkan tersangka terkait perkara kecelakaan lalu lintasnya," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Maklumat Kapolri Larang Pesta Kembang Api
Indonesia
Maklumat Kapolri Larang Pesta Kembang Api

Maklumat Kapolri yang dikeluarkan 23 Desember 2020, mempertimbangkan penanganan penyebaran COVID-19 secara nasional yang belum sepenuhnya terkendali.

Jokowi Disebut 'King of Lip Service', BEM UNS: Cara Kami Mencintai Bangsa Ini
Indonesia
Jokowi Disebut 'King of Lip Service', BEM UNS: Cara Kami Mencintai Bangsa Ini

"Padahal itu cara kami mencintai bangsa ini, dengan mengingatkan pejabat terkait. Yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan, ada kajiannya, ada fakta realita," kata dia.

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan RJ Lino
Indonesia
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan RJ Lino

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Persero, Richard Joost (RJ) Lino.

Mensos Risma Pastikan Jumlah Penerima Bansos COVID-19 Tidak Berubah
Indonesia
Mensos Risma Pastikan Jumlah Penerima Bansos COVID-19 Tidak Berubah

Menurut Risma, angka tersebut sesuai dengan jumlah penerima BST sebelumnya, yang disalurkan pada pada 2020 lalu.

RS Husada Jakpus Terima Hibah Oksigen Generator
Indonesia
RS Husada Jakpus Terima Hibah Oksigen Generator

Salah satunya dilakukan oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bersama PT Rodamas. Mereka menyumbangkan Oksigen Generator kepada Rumah Sakit (RS) Husada, Jakarta Pusat.

Depok Bagikan Bantuan Bagi Warga dari Donasi ASN
Indonesia
Depok Bagikan Bantuan Bagi Warga dari Donasi ASN

"Kami langsung salurkan ke warga untuk menghindari kerumunan, sekaligus melihat kondisi mereka," Wakil Wali Kota Depok Iman.

Penjelasan Imigrasi soal Kedatangan 20 TKA Tiongkok ke Makassar
Indonesia
Penjelasan Imigrasi soal Kedatangan 20 TKA Tiongkok ke Makassar

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengklaim 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia sebelum masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Anies Cemas Kasus COVID-19 Meroket Akibat Demo Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia