Sepeda Belum Diperbolehkan Melintas Sudirman-Thamrin Pesepeda melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (6/6/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Merahputih.com - Polisi menegaskan para pesepeda masih dibatasi berkegiatan di sepanjang kawasan Sudirman-Thamrin.

Hal itu karena kawasan tersebut masuk dalam pengawasan ganjil genap (Gage) selama PPKM Level 3 hingga 30 Agustus 2021 mendatang.

Baca Juga

Fraksi PDIP Jakarta Dukung Pembongkaran Jalur Sepeda oleh Kapolri

"Sepeda belum diperbolehkan melintasi kawasan tersebut," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (25/8).

Yusri tidak menjelaskan sampai kapan larangan tersebut berlaku. Dia hanya berharap masyarakat dapat mematuhi kebijakan yang ditetapkan selama PPKM level 3.

Replika Sepeda Red Garapan Pokemon Company
Ilustrasi sepeda (Foto: Pokemon Company)

"Selama PPKM level 3 ini, kita harapkan adanya kesadaran masyarakat," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan kebijakan untuk memperpanjang ganjil genap dengan beberapa perubahan hingga 30 Agustus 2021 mendatang. Ganjil genap dengan beberapa perubahan itu berlaku mulai 26 Agustus.

Baca Juga

Wagub DKI Pelajari Permintaan Sahabatnya Agar Jalur Sepeda Permanen Dibongkar

"Kita akan lakukan di tiga kawasan dari yang sebelumnya 8 kawasan," terangnya.

Adapun tiga kawasan ganjil genap yang dimaksud Jalan Sudirman, Jalan Thamrin dan Jalan Rasuna Said. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPATK Blokir 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan
Indonesia
PPATK Blokir 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

"PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan," kata Ivan Yustiavandana

Tujuh Eks Pegawai KPK Banting Setir Jual Nasgor hingga Camilan
Indonesia
Tujuh Eks Pegawai KPK Banting Setir Jual Nasgor hingga Camilan

Sebanyak tujuh mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi kini banting stir menjual nasi goreng hingga makanan ringan alias cemilan.

Pernyataan ST Burhanuddin Tuai Kontroversi, Kejagung Beri Klarifikasi
Indonesia
Pernyataan ST Burhanuddin Tuai Kontroversi, Kejagung Beri Klarifikasi

Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan klarifikasi atas pernyataan Jaksa Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

Harga Terbaru BBM Nonsubisdi per 1 September 2022
Indonesia
Harga Terbaru BBM Nonsubisdi per 1 September 2022

"Harga bahan bakar berlaku mulai 1 September 2022," demikian keterangan resmi yang dikutip dari laman MyPertamina di Jakarta, Rabu (31/8)

Politikus Golkar Berharap Perajin Tahu dan Tempe Urungkan Mogok Produksi
Indonesia
Politikus Golkar Berharap Perajin Tahu dan Tempe Urungkan Mogok Produksi

Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Primkopti) mencatat harga kedelai yang saat ini mencapai lebih dari Rp1,1 juta per kuintal.

Wejangan Akbar Tanjung Agar Golkar Menang Pemilu 2024
Indonesia
Wejangan Akbar Tanjung Agar Golkar Menang Pemilu 2024

Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung memberikan wejangan kepada seluruh kader partai berlambang pohon beringin menyongsong Pemilu 2024.

Jokowi Apresiasi Peran Muhammadiyah dalam Proses Pemulihan Pascapandemi
Indonesia
Jokowi Apresiasi Peran Muhammadiyah dalam Proses Pemulihan Pascapandemi

Kepala Negara mengapresiasi peran aktif Muhammadiyah turut memulihkan perekonomian nasional pascapandemi COVID-19 dan komitmen untuk terus membangun Indonesia melalui berbagai sektor.

Pemerintah Minta Pemudik Gunakan Jalur Alternatif dan Berangkat Lebih Awal
Indonesia
Pemerintah Minta Pemudik Gunakan Jalur Alternatif dan Berangkat Lebih Awal

Pemerintah tak hentinya mengampanyekan agar pemudik di Pulau Jawa menggunakan jalur Pantai Selatan (Pansela).

Ketua DPR Minta Pelayanan Mudik di Sisa Arus Balik Tetap Optimal
Indonesia
Ketua DPR Minta Pelayanan Mudik di Sisa Arus Balik Tetap Optimal

Arus balik pemudik Lebaran 2022 diprediksi masih akan terjadi hingga sepekan ke depan.

Gubernur Sultra Tolak Lantik Pj Bupati, PKS: Imbas Pemerintah Abai Pertimbangan MK
Indonesia
Gubernur Sultra Tolak Lantik Pj Bupati, PKS: Imbas Pemerintah Abai Pertimbangan MK

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, hal ini terjadi karena pemerintah abai terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK).